Saturday, November 21, 2026

Top 5 This Week

Related Posts

Hibah Bupati Tetap Mengalir, Aspirasi Dewan Menguap! Gerindra-Golkar Walk Out dari Rapat APBD Buleleng 2027

SINGARAJA, The East Indonesia – Ada yang janggal dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2027. Ketika alokasi hibah untuk Bupati masih bertengger dalam rancangan anggaran, usulan hibah dan bantuan sosial (bansos) yang diperjuangkan melalui aspirasi masyarakat justru tak terlihat batang hidungnya.

Ketimpangan inilah yang meledakkan suasana rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Jumat (20/11/2026). Bukan sekadar adu argumentasi, kekecewaan politik itu berujung aksi walk out yang dilakukan anggota Banggar dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar.

Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng pun menjadi panggung terbuka atas persoalan yang lebih besar: bagaimana sebenarnya pemerintah daerah memperlakukan aspirasi masyarakat yang dibawa oleh wakil rakyat?

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Gede Suyasa, awalnya diagendakan membahas rancangan anggaran daerah. Namun, pembahasan justru tersendat ketika persoalan hibah dan bansos mencuat.

Dijanjikan Sejak 2025, Hingga Kini Tak Jelas
Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Fraksi Gerindra, Kadek Widana alias Cawi, menjadi orang pertama yang meluapkan kekecewaannya. Ia membeberkan bahwa anggota Fraksi Gerindra telah berupaya memperjuangkan bantuan sosial melalui mekanisme pengajuan proposal kepada pihak eksekutif sejak 2025. Namun, hingga APBD Perubahan 2026, bantuan yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.

Ironisnya, harapan kembali diberikan. Usulan dimasukkan lagi dalam APBD Induk 2026, kemudian kembali diarahkan pada APBD Perubahan 2026. Tetapi hingga pembahasan RAPBD 2027 berlangsung, kepastian penerima hibah justru tidak ada.

“Anggota kami di Fraksi Gerindra dijanjikan bisa memfasilitasi bansos, tapi sampai APBD Perubahan tidak cair. Diajukan lagi di APBD Induk 2026, dijanjikan lagi di Perubahan 2026. Tapi kenyataannya sekarang SK penetapan penerima hibah bansos tidak ada,” tegas Cawi.
Pernyataan Cawi semakin keras ketika ia menyinggung posisi politik Gerindra yang hanya memiliki empat kursi di DPRD Buleleng.

“Kami paham Gerindra hanya empat kursi, secara politik mungkin tidak dianggap. Tapi kami bukan orang bodoh, kami sudah cukup dibodoh-bodohi. Karena eksekutif tidak bisa menjelaskan soal ini, kami pamit dari rapat ini,” sentilnya sebelum meninggalkan ruangan.
Kalimat tersebut bukan sekadar protes. Itu merupakan ekspresi kekecewaan terhadap proses penganggaran yang dinilai tidak memberikan kepastian atas usulan yang telah diperjuangkan berulang kali.

Hibah Bupati Ada, Hibah Aspirasi Dewan Dicoret

Kritik lebih tajam datang dari Wakil Ketua DPRD Buleleng Fraksi Golkar, Nyoman Gede Wandira Adi. Ia mempertanyakan logika penganggaran pemerintah daerah. Mengapa usulan hibah yang dibawa anggota DPRD melalui kegiatan reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokkir) justru tidak terakomodasi, sementara alokasi hibah melalui eksekutif tetap tersedia?

Padahal, menurut Wandira Adi, aspirasi tersebut bukan kepentingan pribadi anggota dewan. Usulan itu dihimpun dari masyarakat yang menyampaikan kebutuhan secara langsung melalui kegiatan reses.

“Setiap empat bulan sekali kami reses, banyak sekali harapan masyarakat, tapi kok tidak satu pun bisa dijawab. Kami lihat hibah DPRD dicoret, sementara hibah bupati ada. Kalau memang ada hibah bupati, ya geser saja ke APBD Perubahan 2027,” ujarnya.

Pernyataan tersebut membuka pertanyaan serius mengenai transparansi dan konsistensi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas hibah.

Jika memang ada keterbatasan fiskal dan aturan yang membatasi penganggaran hibah, apakah kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten? Lalu, apa dasar pertimbangan sehingga satu alokasi tetap tersedia sementara usulan lainnya tidak terakomodasi?

Wandira Adi bahkan meminta Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, hadir langsung dalam rapat Banggar. Ia menilai persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda antara lembaga eksekutif dan legislatif.
KPK Jadi Dasar, Tetapi Penjelasan Pemerintah Dipertanyakan

Di tengah memanasnya forum, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mencoba meredam situasi.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut perbedaan pendapat dalam pembahasan anggaran sebagai dinamika yang lumrah. Namun, ia mengingatkan bahwa penganggaran hibah saat ini harus mengacu pada Surat Edaran KPK yang memuat 16 poin.

Salah satu poin yang disorot adalah DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menuntut alokasi hibah secara langsung. Aspirasi anggota dewan harus disampaikan dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan serta prioritas masyarakat.

“Biasa itu, kan bentuk dinamika di Badan Anggaran. Tapi jangan lupa ada SE KPK yang isinya 16 poin, DPRD tidak punya kewenangan menuntut soal hibah itu. Tapi kami bisa memfasilitasi hibah lewat aspirasi. Sejauh mana aspirasi itu dieksekusi, tentu berdasar kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pokok persoalan yang dipersoalkan Gerindra dan Golkar.

Persoalannya bukan semata-mata soal ada atau tidaknya jatah hibah bagi anggota DPRD. Yang dipertanyakan adalah kejelasan nasib proposal yang telah diajukan, alasan tidak diterbitkannya SK penerima, serta dasar penentuan alokasi hibah dalam RAPBD 2027.
Ketua DPRD pun berjanji akan kembali menjembatani komunikasi dengan Bupati Buleleng agar aspirasi masyarakat tetap mendapatkan perhatian.

“Kemarin setelah ada SE KPK, saya rasa sudah disikapi secara bijak oleh Bupati. Saya akan komunikasi lagi, karena prinsipnya aspirasi masyarakat tidak mungkin dikesampingkan,” pungkasnya.(Wis)

Popular Articles