Nusa Dua,Theeast.co.id, – Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin membuka secara resmi Konferensi Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) 2018 di Nusa Dua Bali, Senin (17/9). Konferensi itu dihadiri sekitar 350 peserta dari 15 negara dari berbagai kawasan Asia dan Afrika. Konferensi selama 3 hari tersebut akan membahas sekitar 70 paper dari berbagai disiplin ilmu tentang administrasi publik dan pelayanan kepada masyarakat. Dari 70 paper tersebut, sebanyak 27 berasal dari Indonesia dan sisanya sebanyak 43 berasal dari berbagai negara yang hadir.
Dalam arahannya, Syafruddin mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) yang melayani administrasi publik sudah seharusnya mengikuti perkembangan global sehingga pelayanan semakin berkualitas. “ASN harus mampu menangkap isu-isu megatrend yang berkembang di dunia global dan menjadikan sebagai kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Ini juga yang berkembang di seluruh negara-negara di kawasan ini,” ujarnya. Isu megatrend harus ditangkap sebagai kebutuhan bangsa Indonesia. Isu ini akan terus bergelora dan trendnya akan naik terus. Kalau 15 negara mengikutinya, maka Indonesia tidak boleh ketinggalan.
Menurutnya, Indonesia harus menjadi terdepan dalam memajukan sumberdaya yang mampu menopang kemajuan bangsa itu. ASN harus terus dimodernisasi. Kemajuan suatu bangsa bisa juga dilihat dari bagaimana sumber daya manusiannya bisa menopang bangsa itu. ASN akan terus dibenahi, bukan hanya kuantitasnya, tetapi lebih pada kualitasnya. Saat ini ada perubahan besar di lingkungan global mulai dari revolusi industri, perang ekonomi negara-negara besar, perubahan iklim, pertumbuhan demografi. Semuanya dikenal dengan istilah global megatrend.
Keberadaan global megatrend mempengaruhi tidak hanya tidak hanya aktifitas ekonomi dan pola interaksi sosial masyarakat tetapi juga bagaimana pemerintah sebuah negara dikelolah. Dalam isu global megatrend tersebut mencakupi aspek sumber daya manusia, pelayanan publik, kelembagaan baik pemerintah maupun sosial, dan etika sektor publik. Untuk di Indonesia, semuanya harus dibenahi menuju ke arah yang lebih baik. (Axelle Dhae)
