Denpasar, Theeast.co.id – Kasus penjualan pariwisata Bali secara murah meriah terus mengemuka di Bali. Kasus ini semakin panas karena adanya oknum Bali Tourism Board (BTB) yang melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa agen ilegal asal Cina yang sering menjual Bali secara murah di Cina. Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama meminta agar polisi mengusut tuntas kasus yang dilakukan oleh oknum BTB tersebut. “Pertama yang harus diketahui adalah BTB tidak memiliki kewenangan untuk menggelar rapat terutama dengan pihak-pihak yang sudah disinyalir telah melakukan penjualan pariwisata Bali secara murah. Apalagi ada dugaan jika rapat tersebut menguntungkan secara perorangan dan mengorbankan Bali secara keseluruhan,” ujarnya di Denpasar, Selasa (23/10).
Selain meminta polisi untuk melakukan pengusutan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Imigrasi, Dinas Perdagangan karena banyaknya produk Cina yang dijual di Bali tanpa perlengkapan dokumen yang jelas, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena banyaknya tenaga kerja asal Cina yang juga bekerja di Bali terutama di toko-toko yang menjual produk Cina. Ia meminta agar semua pihak berwenang bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk memberantas mafia yang menjual Bali secara murah-murah. “Saatnya Bali ini menjual mahal. Kemarin saat IMF-World Bank saja, yang datang itu kelas mahal semua. Belakangan baru kita tahu ternyata Bali ini diobral. Ini kontraproduktif dengan Bali sebagai destinasi pariwisata terbaik dunia,” ujarnya.
Selain berkoordinasi dengan pihak berwenang tersebut, DPRD Bali akan memanggil seluruh unsur terkait untuk dimintai pendapatnya. “Kebetulan ini merupakan tugas dan wewenang Komisi 2. Nanti kami agendakan untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk didengarkan keterangannya, kenapa semua ini harus terjadi. Kalau ini dibiarkan maka citra pariwisata Bali akan rusak, dan dampaknya akan sangat besar bagi masa depan pariwisata Bali,” ujarnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan, ada dugaan kuat telah dilakukan manuver Ketua Bali Tourism Board (BTB) IB Agung Partha Adnyana melakukan pertemuan rahasia sekaligus membuat kesepakatan bersama para pemilik toko yang diduga masuk jaringan mafia Tiongkok. “Ada informasi bahwa ada oknum di BTB yang menggelar pertemuan rahasia sekaligus membuat kesepakatan dengan para pemilik toko yang sebelumnya disidak oleh Wagub Bali Cok Ace. Artinya, BTB sendiri tahu kalau kasus ini sudah ada sejak lama, tetapi tidak ada tindakan apa pun. Karena informasi yang masuk ke dewan, BTB mengajak pihak-pihak yang sebelumnya disidak Wagub untuk dilakukan deal-deal. Ini maksudnya apa,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan, kasus “jual beli kepala” (JBK) untuk mengobral murah pariwisata Bali di Tiongkok, sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Dan dalam sidak Wagub Cok Ace beberapa hari lalu, membuktikan bahwa memang ada pelanggan yang dilakukan oleh toko – toko yang diduga masuk jaringan mafia Tiongkok tersebut. Mulai dari stempel Burung Garuda dalam nota atau bill, izin usaha yang ilegal, hingga penggunaan tenaga kerja asing, dan lainnya. “Ini pelanggaran, pidana. Lalu setelah itu, malah ada deal, yang disinyalir dilakukan oleh oknum BTB. Deal itu, berisi beberapa poin, untuk kepentingan pribadi. Kami curiga, deal itu hanya menguntungkan mafia dan oknum BTB,” tandas Kariyasa Adnyana. Ia juga meminta aparat kepolisian, agar menelusuri kasus ini. Jangan sampai jika terus dibiarkan, akan merusak citra pariwisata Bali di mata dunia. “Bali bukan lagi kejar kuantitas, tapi kualitas. Bali ini wisata religi dan budaya. Bali sudah sangat istimewa di mata dunia, jangan sampai dijual murah. Kami minta aparat terkait agar mengusut kasus ini,” tandas Kariyasa Adnyana.
Sementara itu anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali dari Partai Nasdem Nyoman Tirtawan, secara khusus menyoroti penggunaan simbol negara berupa Burung Garuda dalam stempel milik salah satu toko yang diduga masuk jaringan mafia Tiongkok. Begitu pula adanya fakta bahwa toko – toko tersebut menjual produk asing serta menggunakan tenaga kerja asing. “Semua itu sudah tindak pidana. Mohon agar ini menjadi perhatian khusus polisi, dan mengusut tuntas kasus ini,” ujar politikus Partai NasDem yang pada Pileg 2019 akan kembali tampil sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Buleleng. Ia mengatakan, notanya ada stempel burung Garuda, ada gambar Jokowi, tetapi uangnya menggunakan uang Cina. DPRD Provinsi Bali secara kelembagaan akan membahas khusus masalah ini bersama stakeholder terkait. “Kita akan bahas ini. Kita akan buat pertemuan khusus, dengan mengundang semua pihak terkait,” ucapnya. Khusus mengenai informasi bahwa Ketua BTB malah bermanuver dengan membuat pertemuan rahasia sekaligus membuat kesepakatan bersama para pemilik toko yang diduga masuk jaringan mafia Tiongkok, ia berharap mudah – mudahan hal tersebut tidak benar terjadi. “Kalau benar ada, maka ini pidana. Bisa diproses secara hukum,” ujarnya. (Axele Dhae)
