Atambua, Theeast.co.id – Setelah sekian lama menunggu kehadiran Administrator PLBN Mota’ain Tiolan Hutagalung, akhirnya masyarakat dapat temu muka bersama pimpinan PLBN di tempat demo yang berada di luar pintu gerbang PLBN Mota’ain perbatasan negara RI-RDTL, Desa Silawan, kecamatan Tasifeto Timur, kabupaten Belu, Kamis (17/01/2019). Dalam pertemuan itu masyarakat mengeluarkan argumen yang menyatakan adanya penipuan dari Administrator PLBN Mota’ain Tiolan Hutagalung kepada masyarakat desa Silawan.
Mewakili masyarakat desa Silawan, Silvester Liaoan menyampaikan kepada Administrator PLBN Mota’ain bahwa aksi hari ini bukanlah aksi demo tetapi merupakan spontanitas masyarakat yang merasa tidak puas penerimaan tenaga Security yang dimana dari 17 nama yang ada sebagian orang berasal dari luar Silawan. Maka masyarakat melakukan aksi spontan menolak keputusan itu dan dasar dari penolakan tersebut adalah ada beberapa kesepakatan yang sebelumnya telah terjadi antara pihak Pemda Belu, BNPP Mota’ain dan masyarakat Silawan diantaranya dengan berdiri PLBN yang akan diprioritaskan masyarakat asal desa Silawan. “Bila ada tenaga-tenaga dengan basicnya tidak dimiliki oleh masyarakat Silawan, silahkan rekrut masyarakat dari luar Silawan. Tapi kalau hanya sekedar Security dan Cleaning Service masyarakat Silawan harus diutamakan. Maka kami tidak puas dan buat aksi protes ini. Tuntutan kami tidak boleh ada tenaga Security dari luar desa Silawan,” Ungkapnya.
Guilhermino Judris selaku Koordinator lapangan ikut menyampaikan bahwa Administrator PLBN Mota’ain telah melakukan penipuan. Hal ini dinyatakan karena sering Tiolan Hutagalung berdalih kepada masyarakat dan tidak dipenuhi janji-janjinya. “Kami terlalu banyak pengangguran. Ibu, berilah rasa empati kepada kami masyarakat Silawan. Kami bukan rebut pakaian Dinas PNS. Kami hanya sapu-sapu dan mengangkat tutup portal”, pungkasnya.
Judris mengatakan penipuan ini dikatakan mulai dari penerimaan tenaga kontrak dalam PLBN hingga berujung pada sebab aksi hari ini. Diceritakan bahwa saat pemutusan tenaga kontrak, Administrator Tiolan telah meminta maaf karena keputusan itu dari Pusat dan berjanji untuk menebus itu dengan penerimaan tenaga Security dan Cleaning Service.
Disampaikan sejak awal tanah ini dibebaskan, ada perjanjian antara masyarakat desa Silawan bersama Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa tanah ini tolong dibebaskan untuk pembangunan PLBN Mota’ain dan kantor-kantor yang ada di dalamnya. Pemerintah pun berjanji setiap pekerja yang ada di PLBN Mota’ain khususnya Security dan Cleaning Service adalah putra daerah Silawan. Maka dari itu masyarakat desa Silawan menyetujui pembebasan lahan dan saat ini kembali menuntut janji tersebut dengan persyaratan dibuat dalam perjanjian hitam diatas putih terhadap ketenagakerjaan non skill dari putra-putri daerah Silawan.
Menjawabi hal tersebut, kepala PLBN Mota’ain Tiolan Hutagalung bahwa dirinya hingga saat ini belum pernah memutuskan untuk menerima tenaga Security tetapi hanya batas seleksi. Semua keputusan ada di pihak Pusat. “Semua keputusan ada di Jakarta. Itulah dokumen yang hari ini ingin saya antar ke Jakarta dan untuk berdiskusi secara lebih baik. Saya tidak pernah memutuskan. Kalau dilakukan seleksi ya itulah yang kami lakukan”, tuturnya sembari mengeluarkan air mata.
Administrator PLBN Mota’ain Tiolan Hutagalung menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan seleksi untuk penerimaan tenaga Security dan banyak masyarakat desa Silawan yang mengikuti proses seleksi tersebut. Namun banyak pula masyarakat desa Silawan yang dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan dalam proses seleksi yang dilakukan.
Masyarakat pun kembali mengeluhkan bahwa dalam penyeleksian ada tahapan-tahapan yang dilakukan sehingga telah terdapatnya hasil seleksi yang telah ditempelkan. Berpegangan pada hasil itulah maka masyarakat melakukan aksi spontanitas dan tidak ingin hasil itu menjadi keputusan final. “Tadi ibu bilang kalau dirinya belum memutuskan karena keputusan ada di Pusat. Saya dan masyarakat Silawan mengatakan bahwa inilah penipuan. Supaya semua pihak tahu bahwa ibu ini selalu berdalih. Tenaga kontrak yang ada bilang dari Pusat tapi ternyata orang dari kota Atambua. Sekarang berdalih lagi, kami tidak mau ibu ini ada disini. Ibu sudah tiga kali menipu kami”, imbuhnya. (Ronny)
