Atambua, Theeast.co.id – Website Desa merupakan media yang dibuat dengan tujuan untuk pelayanan publik desa dan manajemen informasi desa. Website desa dibangun serta dikelola sendiri oleh pihak desa tertentu. Karena bersifat online, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakses berbagai informasi seperti profil desa, berita desa, galeri desa, statistik desa, transparasi dana desa, dan lain-lain.
Terkait dengan website desa tersebut, pada wilayah perbatasan Negara RI-RDTL di kabupaten Belu pun telah ditegaskan sendiri oleh Bupati Belu Willybrodus Lay untuk desa-desa di kabupaten Belu membuat dan mengganggarkan secara khusus pengelolaan terhadap website desa.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Belu Johanes Andes Prihatin atau yang biasa disapa Yap kepada awak media, Rabu (20/02/2019). Melihat tidak adanya insentif atau honor bagi mereka yang mengelola website desa ternyata menjadi kendala lain dari macetnya website desa. Hal itu membuat Bupati Belu, Willybrodus Lay telah menyurati semua Kepala Desa di semua wilayah Belu untuk menyertakan anggaran dalam APBDes dan melakukan proses pengisian profil pada Website Desa dan pelatihan untuk para Aparatur Pengelola Website Desa.
Desa sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong masyarakatnya untuk terus melakukan inovasi baik dari sisi ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, hingga teknologi yang digunakan untuk mempermudah kehidupan masyarakat desa sehingga transparansi dalam informasi desa menjadi sangat penting. “Bupati sudah surati semua kepala desa untuk menyertakan anggaran pengelolaan website,” ungkapnya.
Dalam rangka mempercepat pembuatan dan pengolahan yang baik akan website desa di seluruh wilayah Perbatasan RI-RDTL, Dinas Kominfo Kabupaten Belu juga terus melakukan kunjungan dan pantauan soal berbagai perkembangan website desa.
Yap pun menjelaskan bahwa saat ini Dinasnya berusaha memaksimalkan desa-desa yang telah memiliki website agar dipergunakan lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan banyak desa yang sudah memiliki website namun dibiarkan kosong. “Saat ini kita masih mengoptimalkan website desa yang sudah ada karena banyak website yang masih kosong. Kita lakukan kunjungan ke desa-desa untuk mengetahui kendala yang dialami aparat desa dalam mengelola website yang sudah ada,” pungkasnya.
Dikatakan, ada beberapa kendala yang dialami pihak aparatur desa, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa. Banyak yang belum paham soal mengelola website sehingga Dinas Kominfo Belu berencana untuk melakukan pelatihan Jurnalistik dan pengelolaan website di Catur Wulan II Tahun Anggaran 2019.
Kadis Kominfo ini juga menegaskan bahwa website Desa adalah salah satu media yang sangat penting guna mewujudkan keterbukaan informasi publik dan transparansi ADD. Karena itu Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia telah menghimbau kepada semua desa untuk memiliki dan memaksimalkan website desa. “Saya harap semua pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Belu dapat membuat dan memaksimalkan website desa agar semua masyarakat dapat mengakses informasi tentang desa-desa di kabupaten Belu,” kata Yap Prihatin. (Ronny)
