Denpasar,Theeast.co.id – Gubernur Bali I Wayan Koster meyakini jika desa adat di Bali bisa menjadi pelopor pembangunan ekonomi kerakyatan. Sebab semua sumber daya di Bali biasanya dikuasai desa adat atau bahkan bisa berperan karena desa adat. Namun menurut Koster, peran desa adat sebagai pelopor pembangunan ekonomi rakyat ini harus diatur dengan sebuah regulasi yang baik agar peran itu bisa dijalankan dan tidak menyalahi tata aturan yang ada.
Hingga saat ini, upaya Gubernur Bali Wayan Koster mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan desa adat sebagai pilar pembangunan Bali terus dimatangkan. Salah satunya dengan mengembangkan konsep mini market milik desa adat. Selama ini mini market itu dikuasai oleh orang luar. Bahkan, hampir seluruh tenaga kerja yang bekerja di minimarket yang tersebar di seluruh desa adat di Bali itu adalah orang luar dan bahkan orang luar Bali. “Coba kalau kita warga desa adat tertentu, saat belanja ke mini market, jangan hanya belanja saja. Tanyakan juga pegawainya dari mana, sudah berapa lama bekerja. Maka ketahuilah kita jika semua tenaga kerjanya orang luar Bali,” ujarnya di Denpasar, Kamis (21/2).
Peluang ini bisa juga dikerjakan oleh Perusahan Daerah Bali. Gubernur Koster mengatakan setelah terbitnya Pergub No 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali, pihaknya akan menata pemasaran produk lokal dari hulu hingga ke hilir. Salah satunya melalui Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Salah satu unit usaha yang akan dijalankan BUPDA adalah sejenis mini market yang saat ini sesungguhnya sudah dijalankan di beberapa desa. “Yang sudah jalan kita tata, ada juga yang baru tapi memang harus melalui proses assesment,” ujarnya. Koster berharap unit usaha ini nantinya tidak saja berjalan secara bisnis namun juga mencerminkan kearifan lokal Bali. Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini berharap tidak menggunakan istilah luar seperti ‘mart’ dan arsitekturnya mencerminkan budaya Bali.
Direktur Bali Bisnis Networking (BBN) I Made Abdi Negara mengatakan pihaknya terus mematangkan konsep agar rencana ini bisa berjalan berkelanjutan. “Kita tidak ingin seperti program serupa di beberapa daerah yang hanya berjalan sebentar karena kurangnya keseriusan,” kata Abdi. Oleh karena itu pihaknya menyiapkan konsep yang mencakup tiga aspek yakni manajemen, pelatihan dan pengawasan. BBN juga akan melakukan studi dampak sosial agar program ini nantinya bisa benar-benar diterima masyarakat dan tepat sasaran. Sementara itu Dirut Perusda Bali Suryawan Dwimilyanto berharap kehadiran dan komitmen orang-orang yang berkomitmen di bidangnya akan membuat konsep ekonomi kerakyatan ini bisa segera terwujud.(Axelle Dae)
