Nusa Dua, Theeast.co.id -Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang biasa disingkat SAKIP saat ternyata sudah ditiru di banyak negara di dunia. Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Syafruddin dalam acara simposium International Reform Symposium and Regional Workkshop: “Public Administration Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia” di Nusa Dua Bali, Kamis (14/3). Ia menguraikan, perjalanan sejarah masa lampau, sekarang dan masa depan memasuki dua moment penting yaitu globalisasi dan revolusi industri 4.0. Dampak dari revolusi industri 4.0 sampai 3 ribu kali lebih dahysat dari revolusi industri pertama. Masa depan virtual teknologi hadir secara global dalam sistem pemerintahan. Dampak transformasi pemerintahan sangat signifikan, tidak hanya meningkatkan kapasistas pembangunan nasional tetapi bermuara pada peradaban manusia. Dunia sangat butuh transformasi pemerintahan yang tetap harus menyentuh jantungnya yakni melayani rakyat.
Kapasitas negara harus hadir dalam menyempurnakan praktek yang telah ada. Jadi Indonesia saat ini ada sekitar 270 juta jiwa, dengan sistem sentralisasi di pusat, dan otonomi di daerah yang dilayani oleh 87 kementerian dan lembaga hingga ke 34 provinsi tentu saja harus memiliki karakter tata kelolah pemerintah yang sangat khas. Dalam 10 tahun RB, ada banyak kemajuan, seperti rekruitmen, inovasi pelayanan publik, E-goverment, E-budgeting dan seterusnya. Untuk Indonesia, momentum itu mendarat tepat pada landasannya. Tahun 2018 direkrut 285 ribu orang dengan talenta terbai, dengan sistem manajemen berbasis kinerja, karir, kesejahteraan yang terus terus meningkat.
Saat ini tata kelolah pemerintah minimal 2 tahun terakhir sangat banyak lompatan-lompatan. Semuanya naik. Indeks korupsi terus menurun yang sebelumnya selalu stag dari tahun ke tahun yakni urutan 34, sekarang turun ke 38 dalam 2 tahun terakhir. “Tapi yang paling penting sekarang, yang kita peroleh dalam 2 tahun terakhir adalah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah terutama di provinsi dan kabupaten. Efisiensinya massif di sektor program-program dan kegiatan-kegiatan. Jadi banyak program di daerah yang hampir sama, ada yang tumpangtindih, ada yang double. Itu dipangkas semua berkat asistensi dari Kementerian PAN RB yang dilakukan secara masif. Ini berimplikasi pada penggunaan anggaran. Selama dua tahun berhasil menghemat Rp 110 triliun oleh Pemda di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, serapan anggaran saat ini bukan menjadi tolok ukur. Sebab serapan anggaran walau bagus, belum tentu terjadi efisiensi. Serapan anggaran bisa saja baik, tetapi karena banyak program dan kegiatannya banyak, tetapi belum tentu efisien. Tetapi ini harus diefektifkan, tepat sasar. “Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengah, kalau berdasarkan jenis kegiatan dan program itu ada sekitar 4 ribu lebih kegiatan dan program dalam setahun, lalu diefisiensi menjadi 800 lebih program saja. Jadi banyak sekali hematnya mencapai Rp 1,2 triliun. Mudah-mudahan tahun 2019 bisa lebih hemat lagi. Pemda lain harus melakukan hal yang sama.
Kemajuan tata kelolah pemerintah ini diakui dunia. Menurut Menteri, sistem SAKIP Indonesia saat ini sudah banyak ditiru di banyak negara di dunia. “Sistem SAKIP kita banyak diakui oleh dunia. Nanti dalam simposium kali ini, ada banyak profesor dari Australia, New Zealand, dan negara-negara Asean yang memberikan penjelasan dan apresiasi soal SAKIP ini. Bahkan, mereka akan mengadopsi SAKIP ini menjadi bagian dari konsultan dia di negara dimana dia menjadi konsultan,” ujarnya. (Axelle Dae)
