ATAMBUA, The East Indonesia – Misi penataan birokrasi yang ada di Kabupaten Belu pada masa kepemimpinan Bupati Belu Willybrodus Lay dan Drs JT Ose dinilai sangat jelek karena tidak sesuai dengan janji yang dipaparkan pada saat menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Belu pada tahun 2015 silam.
Dijanjikan bahwa tata kelola birokrasi itu haruslah transparansi, akuntabilitas, partisipatif, koordinatif dan disiplin. Namun realisasinya tak terlihat.
Hal ini disampaikan salah seorang pensiunan PNS Kabupaten Belu, Dominikus Mali saat dihubungi awak media ini, Jumat (30/10/2020).
“Kalau flashback tahun 2015 sama apa yang dikatakan pada saat debat, bahwa apa yang dikatakan itu secara teoritis, sebenarnya sangat-sangat sempurna,” tandasnya.
Sebagai ASN yang baru pensiun tahun lalu, dirinya mengetahui persis tata kelola birokrasi di Kabupaten Belu dimana janji-janji Bupati Belu Willy Lay dan Wakil Bupati Ose Luan yang disampaikan pada saat pencalonan hanya sedikit yang terealisasi.
“Sebagai salah seorang yang mengalaminya bersama dengan beliau-beliau dalam pemerintahan, sedikit sekali yang terealisasi dari apa yang mereka janjikan atau katakan,” tambah Domi Mali.
Mantan Kabag Kesbangpol Belu ini lantas memberikan beberapa contoh tata kelola pemerintahan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dari Bupati Belu Willy Lay dan Wakil Bupati Belu Ose Luan.
“Sebagai contoh, transparansi dalam hal lelang jabatan. Hampir tidak terlihat ada transparansi. Jabatan-jabatan yang dilelang, terakhir ditentukan oleh sang penguasa,” tegasnya.
Kemudian dalam hal penganggaran dimana transparansinya hampir tidak ada. Pelibatan semua OPD dan masyarakat hampir tidak terlihat. Perencanaan pembangunan semua lebih banyak top down.
“Contoh proyek-proyek miliaran rupiah seperti Patung Bunda Maria tidak terlihat usulan dari bawah. Itu semua top down demi kepentingan penguasa bukan kebutuhan masyarakat. Atau seperti proyek-proyek lain, pariwisata lomba mancing mania. Tidak ada orang Belu yang punya hobi atau kepentingan untuk hobi-hobi itu. Tetapi itu demi melayani kelompok- kelompoknya, kroni-kroninya untuk menghabiskan uang rakyat,” imbuh Domi Mali.
Selanjutnya terkait displin, mantan Kaban Kesbangpol Belu ini menjelaskan bahwa kedisiplinan sangat lemah dan kerja yang tidak tentu.
“Disiplin selama beberapa tahun saya di birokrasi sangat lemah dan kerja tidak tentu. Rapat OPD hampir tidak pernah ada. Koordinasi dengan instansi vertikal, Forkompinda jarang sekali. Bahkan dengan DPR rapat-rapatnya sangat jarang dihadiri oleh Bupati sampai DPR naik pitam,” ujarnya.
Karena itu, dirinya menegaskan bahwa semua itu terjadi karena tata kelola pemerintahan yang jelek dalam kepemimpinan Bupati Belu Willybrodus Lay dan JT Ose Luan.
“Itu semua karena tata kelola birokrasi yang jelek, yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah itu memang suatu kebohongan besar pada saat mereka memimpin daerah ini. Janji-janjinya memang sangat bagus tetapi realisasinya tidak ada,” tutur Domi Mali.
Alasan itu pula yang membuat dirinya bersama beberapa pensiunan PNS di Kabupaten Belu bersama masyarakat untuk mendukung perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Karena itu saya sebagai orang pensiunan dan beberapa teman berdiri bersama masyarakat yang lain untuk harus merubah tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Perubahan tata kelola birokrasi mulai dengan indikator-indikator tranparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan koordinasi- koordinasi yang baik,” tutupnya. *** (Ronny)
