SINGARAJA, The East Indonesia – Anggota Komisi IX DPR RI, Ketut Kariasa Adnyana meminta kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk jangan terus larut dalam Kasus Hibah Pariwisata. Ia meminta agar Pemkab Buleleng segera mencari orang yang tepat di Dinas Pariwisata agar Pariwisata di Buleleng bisa segera bangkit dalam situasi Pandemi Covid-19 saat ini.
Hal tersebut diungkapkan Ketut Kariasa Adnyana, saat ditemui usai peresmian Balai latihan Kerja di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Buleleng, pada hari Jum’at (19/2/2021).
Kariasa mengungkapkan jika saat ini Bali mengalami penurunan perekonimian sebesar 12,3 persen karena dampak pandemi covid-19. Sektor Pariwisata merupakan andalan yang dimiliki Bali termasuk Buleleng untuk menggerakkan perekonomian. Karena itu dengan adanya kasus hibah pariwisata ini,Pemkab Buleleng harus bergerak cepat dalam membenahi Dinas tersebut.
“Pemkab jangan larut dalam kasus hibah itu, segera lakukan perbaikan di Dinas Pariwisata dan pilih orang yang tepat duduk disana. Karena Dinas ini sangat vital untuk pemulihan kembali pariwisata di Buleleng dengan kondisi pandemi saat ini,” ungkapnya.
Terkait dengan penetapan delapan pejabat di Dinas Pariwisata Buleleng dan telah dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejari Buleleng, menyerahkan semuanya pada proses hukum yang berlaku. Politisi asal Desa Busungbiu ini mengaku jika Kepala Dinas Yang tersangdung kasus hibah pariwisata ini dikenalnya sangat baik dalam bekerja. Bahkan ketika menjabat sebagai Camat Busungiu dinilai memiliki berbagai terobosan hingga tujuh tahun menjadi Camat Busungbiu. “ Saya kenal beliau sangat baik dan bekerja dengan berbagai terobosan selama tujuh tahun menjadi Camat Busungbiu. Mungkin ketika menjadi Kadis Pariwisata beliau kepleset sehingga tersandung kasus ini, “ imbuhnya.
Disisi lain Kariasa mengatakan untuk pemulihan ekonomi saat ini dengan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan pelatihan-pelatihan disamping sektor pariwisata yang menjadi andalan. Pelatihan ini seperti dagang, kerajian ataupun sektor lainnya. Karena dengan pelatihan-pelatiah disektor lainnya, paling tidak masyarakat menjadi lebih produktif dalam masa pandemi covid-19. “ Mayarakat harus diberikan jaminan sosial untuk menggerakkan ekonomi dimasa pandemi. Karena itu DPR RI saling berkolaborasi dengan beberapa komisi yang ada agar masyarakat memperoleh jaminan sosial,” pungkasnya.
Penulis|Wismaya|Edditor|Chris
