ATAMBUA, The East Indonesia – Dalam rangka melakukan upaya penanganan angka stunting di Kabupaten Belu, Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM membuka kegiatan Lokakarya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Stunting di Kabupaten Belu.
Kegiatan pembentukan Pokja tersebut dilaksanakan di Aula Hotel King Star Atambua, Rabu (08/09/2021).
Maternal Neonatal Health Specialist, dr. Yustina Yudha Nita menjelaskan, kelompok kerja yang dibentuk itu sebagai motor penggerak dalam melaksanakan program percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan prevalensi stunting.
USAID sebagai LSM memberikan dukungan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan puskesmas, memperbaiki sistem rujukan dan tata kelola kerja pokja.
Untuk peningkatan kualitas pelayanan dan memperbaiki sistem rujukan, USAID akan menyiapkan tim pendampingan dari Rumah Sakit Sanglah Denpasar dan Rumah Sakit W.Z Yohanes Kupang. Tim ini akan memberikan pendampingan kepada dokter di RSUD Atambua dan puskesmas.
Karena itu, dokter Nita berharap, Pokja yang dibentuk nanti dapat bekerja dengan baik dalam rangka percepatan penurunan angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Stunting di Kabupaten Belu. Pasalnya, data AKI dan AKB itu masih tinggi di beberapa Kabupaten di daratan Timor seperti, Kabupaten Kupang, TTS dan TTU, berbeda dengan beberapa daerah lain seperti di Flores.
“Memang kita harus kerja lebih keras lagi karena angka AKI, AKB dan stunting di Timor ini masih lebih tinggi”, katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM meminta peserta yang adalah para pimpinan OPD agar kurangi bicara teori tapi lebih banyak aksi.
“Saya harap mengatasi stunting ini kurangi teori tapi aksi di lapangan. Karena dari tahun ke tahun kita sudah sering ikut kegiatan untuk mengatasi stunting tapi angka stunting tidak hilang-hilang juga”, kata Wakil Bupati Belu.
Untuk memperjelas antara teori dan aksi nyata, Wabup Alo Haleserens langsung meminta peserta kegiatan yang adalah pimpinan OPD melaporkan secara singkat kegiatan yang dilaksanakan. Secara bergilir, pimpinan OPD diantaranya Kadis Sosial, Kadis PMD, staf Dinas KB menyampaikan laporan kegiatan dalam rangka pencegahan stunting.
Wabup Belu menilai kegiatan yang dilaksanakan dinas itu sudah baik dan perlu ditingkatkan terutama edukasi dan advokasi.
Menurut Wabup Belu, beberapa faktor utama masalah AKI, AKB dan stunting adalah pengetahuan masyarakat. Pengetahuan dalam hal mengurus makan bergizi seimbang dalam keluarga, pengetahuan mengelola kekayaan dalam konteks mengatasi AKI, AKB dan stunting.
Terhadap masalah ini dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk mengadvokasi masyarakat agar mereka mengetahui cara dan pola yang benar dalam mengatasi masalah stunting, AKI dan AKB.
“Kita berharap LSM dan OPD yang terlibat dalam program ini terus melakukan advokasi kepada masyarakat secara khusus keluarga-keluarga yang punya bayi dan balita, keluarga yang anaknya stunting”, harap Wabup Belu.
Sesuai data Dinas Kesehatan, prosentase stunting di Kabupaten Belu mulai bergerak turun dari 21 persen turun ke 17 persen saat ini. Pemerintah terus berupaya agar di tahun 2024 bisa turun lagi sampai ke 14 persen.
Penulis|Rony|Editor|Christovao
