Terima Keluhan AT-AHS, Pemerintah Pusat Beri Bantuan 29 Unit RLH Tipe 36 Senilai Miliaran Rupiah

344
Caption : Wakil Bupati Belu, Alo Haleserens saat melakukan groundbreaking Rumah Layak Huni di Sorosikun, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua.(tim)

ATAMBUA, The East Indonesia – Belum genap setahun memimpin Kabupaten Belu, Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH., FINASIM dan Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM atau yang dikenal AT-AHS telah menerima bantuan dari Kementerian PUPR RI.

Bantuan tersebut berupa 29 unit Rumah Layak Huni, tipe 36 dengan menggelontorkan anggaran hingga 2 miliar lebih yang diberikan kepada masyarakat di Sorosikun, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL.

Hal ini diungkapkan Direktur Keuangan dan Operasional Sarana Multigriya Finansial (SMF), Trisnadi Yulrisman, dalam acara Groundbreaking Breaking pembangunan Rumah Layak Huni Program penanganan kawasan kumuh, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa pagi (12/04/2022).

Trisnadi Yulrisman menyampaikan bahwa PT SMF merupakan perusahaan pembiayaan sekunder Perumahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki dan di bawah pengawasan pembinaan Kementerian Keuangan RI.

“Kami adalah BUMN yang dibawa kementerian keuangan dan bergerak di bidang penyediaan dana sektor Perumahan. Kami mendapat penugasan khusus yang salah satunya adalah turut serta mendukung program penanganan permukiman Perumahan kumuh,” tuturnya.

Dijelaskan bahwa program ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan program kotaku (Kementerian PUPR) dan pemerintah daerah setempat. Program kolaborasi penanganan permukiman kumuh ini telah dilakukan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sejak tahun 2018 dengan update terbaru sudah mencakup 13 wilayah atau 13 kabupaten/kota dan total rumah yang sudah diperbaiki bagi seluruh keluarga di Indonesia baru 299 unit.

“Sampai bulan Februari kemarin, biaya yang sudah kita keluarkan kurang lebih sekitar 21,3 miliar rupiah. Tapi ini akan terus berjalan. Yang jelas kami sudah melakukan pembangunan-pembangunan rumah ini berkolaborasi dengan Kotaku baik di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi kemudian di NTB dan ini yang terbaru adalah di NTT dan kami sengaja memilih kabupaten Belu ini,” pungkas Trisnadi Yulrisman.

Caption : Sejumlah masyarakat penerima manfaat Rumah Layak Huni di Sorosikun.(tim)

Lebih lanjut dia menerangkan, “Jadi memang ini bukan karena kita mempunyai hubungan khusus. Bisa bayangkan, Bapak Bupati itu sengaja berkunjung ke kantor kami dan itu membuat kami menjadi sangat bahagia, sangat bangga karena dihadiri oleh salah satu kepala daerah yaitu dari kabupaten Belu yang tentunya kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai wilayah beliau.”

Direktur Keuangan dan Operasional Sarana Multigriya Finansial (SMF) ini juga berharap kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada bidang fisik (bidang pembangunan rumah) tetapi juga kebutuhan lainnya yang ada di Kabupaten Belu sesuai kondisi dan kebutuhan.

“Mudah-mudahan nanti di lingkungan kementerian keuangan itu, ada saudara-saudara perusahaan kami mungkin mereka diharapkan juga akan kami informasikan mengenai kondisi dan kebutuhan di kabupaten Belu. Ini adalah upaya yang coba kami lakukan. Semoga ini bisa memberikan hasil sedikit atau banyaknya. Paling tidak kita tetap berusaha dan ada yang tetap mendukung kegiatan baik dari sektor prasarana kemudian juga mungkin juga kehidupan masyarakatnya,” pintanya.

Trisnadi Yulrisman berharap agar dengan adanya rumah yang layak huni ini akan memberikan dampak sosial yang positif sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat dan baik serta pada akhirnya diharapkan akan menghasilkan dampak ekonomi yang positif dengan membaiknya taraf hidup masyarakat seiring membaiknya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

“Kepada seluruh warga penerima manfaat rumah layak huni di Kelurahan Fatubenao, kami berharap bapak dan ibu dapat tetap semangat untuk terus bekerja sama untuk membantu pembangunan rumah layak huni di sini dan dapat menyelesaikan pembangunan sesuai dengan rencana,” imbuhnya.

Ditambahkan, “Program kolaborasi antara PT SMF, Pemerintah Kabupaten Belu kotaku ini dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan juga dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi yang lain untuk turut andil dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah lainnya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk lebih banyak masyarakat memperoleh hunian yang layak dan lebih baik,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM dalam sambutannya menyampaikan rasa malu dan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat yang telah berkenan memberikan bantuan Perumahan Layak Huni bagi masyarakat Kabupaten Belu khususnya di Sorosikun, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua.

“Saya selaku pemimpin wilayah merasa malu karena yang harus mengucapkan terima kasih itu kami Pemerintah Daerah kabupaten Belu beserta seluruh rakyat Belu kepada bapak ibu sekalian yang sudah murah hati memberikan bantuan ini kepada kami,” tuturnya.

Wakil Bupati Belu ini juga menjelaskan bahwa dirinya membawa serta 12 Lurah dan 3 camat (Kota Atambua, Atambua Barat dan Atambua Selatan) karena kondisi wilayah seperti ini masih ada di seluruh kecamatan yang ada dalam perkotaan Atambua sebagai kota Perbatasan Negara RI-RDTL.

“Ketika banyak saudara-saudara kita yang kedapatan, ketahuan masih menghuni rumah yang tidak layak, tentu akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia secara khusus di Kabupaten Belu. Karena itu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR bekerjasama, berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Belu menemukan kondisi seperti ini dan berkenan membantu kami untuk mengentaskan kondisi ini dari waktu ke waktu,” pungkas Alo Haleserens.

Dikatakan bahwa dengan pemberian 29 unit rumah layak huni ini sesungguhnya masih kurang 7 unit rumah lagi untuk masyarakat di Sorosikun, Kelurahan Fatubenao.

“Ini ada 29 unit rumah dari kebutuhan 36 rumah sehingga minus 7 unit. Kemarin saya sudah mengeluh, saya sampaikan keluh kesah kepada Pak Trisnadi Yulrisman untuk bisa tambahkan 7 rumah lagi. Beliau pu memberikan sinyal untuk ditangani perlahan-lahan,” ujarnya.

Wakil Bupati Belu ini juga menceritakan tentang sejarah hingga terbantunya masyarakat Sorosikun.

“Tahun 2020 saya masuk kesini sudah magrib, sudah gelap buta karena di sini tidak ada listrik. Waktu itu saya bersama istri dipandu teman-teman yang ada di belakang untuk bersilaturahmi ke sini dalam proses politik. Saya datang berceritera, bersenda gurau dengan mereka. Mereka juga membawa saya ke belakang untuk lihat-lihat keadaan mereka,” tutur Mantan Kaban Kesbangpol Belu tersebut.

Lanjutnya, “Saya waktu itu hanya bilang mudah-mudahan pada titik tertentu Tuhan memberikan jalan itu. Dan ternyata jalan itu datang.”

Menarik lagi dari situ, di suatu ketika setelah terpilih dan terlantik menjadi Wakil Bupati Belu, dirinya dipanggil oleh Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin.

“Pada suatu waktu Pak Bupati kembali dari Jakarta beliau berbisik kepada saya menggunakan bahasa Belu. Pak Wakil mai lai (datang dulu). Bagaimana pak Bupati?
Sepertinya kita mau dibantu. Siapa yang membantu? Orang besar di Jakarta. Apa bantuannya? Pak Bupati bilang Rumah layak huni. Saya pun sepintas langsung mengingat akan saudara-saudara saya di Sorosikun yang sangat susah padahal letaknya di Kecamatan Kota Atambua. Dan hari ini mereka boleh mendapatkan bantuan itu,” pinta Alo Haleserens.

Wabup Belu pun menuturkan bahwa masih banyak wilayah lagi di 3 kecamatan dalam kota yang membutuhkan bantuan-bantuan serupa.

“Saya tidak pernah malu untuk katakan ini. Kami harus jujur untuk itu. Kami akan membawa proposal sebanyak-banyaknya demi masyarakat kami,” urainya.

Diakhir sambutannya, Wakil Bupati Belu kembali mengucapkan terima kasih atas bantuan Rumah Layak Huni yang diberikan Pemerintah Pusat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat dari Provinsi dan Pusat yang ada di sini. Sampai di Jakarta, sampai di Kupang, tolong sampaikan salam terimakasih dari Bupati, Wakil Bupati Belu, segenap anggota DPRD Kabupaten Belu dan seluruh masyarakat Belu. Kami mengucapkan terima Kasih yang tulus kepada bapak ibu sekalian dan kami mohon maaf manakala dalam pertemuan kita terdapat hal-hal yang tidak memberikan kesukariaan. Kami mohon maaf. Sampaikan salam untuk pak Direktur, kami berdoa mudah-mudahan peresmian pak Direktur berkenan hadir dan juga sampaikan salam kepada Bapak Menteri,” pungkas Alo Haleserens.

Sebelumnya diberitakan, Kolaborasi Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN Republik Indonesia memberikan bantuan 29 Unit Rumah Layak Huni Program penanganan kawasan kumuh senilai 2 miliaran rupiah kepada masyarakat Sorosikun, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL.

Bantuan tersebut kemudian secara resmi dilakukan Groundbreaking pembangunan Rumah Layak Huni Program penanganan kawasan kumuh Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa pagi (12/04/2022).

Acara penggalian dasar pondasi bangunan sebagai tahap awal pembangunan (groundbreaking) itu dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM dan dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Operasional Sarana Multigriya Finansial (SMF), Trisnadi Yulrisman; Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Normansjah Wartabone ; Tenaga ahli FIC Kotaku Nasional, Agus Sudirman; kepala KPKNL Kupang; Pimpinan OPD Kabupaten Belu, Camat, Lurah serta masyarakat setempat.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Normansjah Wartabone dalam membacakan sambutan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman cipta karya direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Wahyu Kusumosusanto, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian PUPR dengan programnya yang dikenal program Kotaku memiliki komitmen untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.

Sebagaimana diketahui juga untuk menetapkan target penanganan kumuh, Direktorat pengembangan kawasan permukiman telah melakukan upaya-upaya melalui kegiatan reguler PKP dan program Kotaku. Selain itu juga dilakukan melalui program-program Cipta Karya-an seperti Pamsimas, Sanimas serta program Perumahan melalui DAK Perumahan BSPS dan lain-lain.

Dijelaskan pula bahwa penanganan kumuh ini dilaksanakan dengan mengedepankan platform faktor kolaborasi bekerja sama dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

“Kita harapkan dengan terbangunnya kolaborasi maka akan terjadi keterpaduan antara sektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman khususnya terwujudnya kota tanpa kumuh dengan menempatkan pemerintah kota sebagai nahkoda dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan serta pemerintah pusat sebagai pendamping pemerintah kota dan kabupaten,” tutur Normansjah.

Diterangkan, penanganan rumah tidak layak huni bukan merupakan kewenangan Pengembangan Kawasan Permukiman cipta karya di Direktorat pengembangan permukiman maka pihaknya berupaya mencari alternatif pendanaan dari berbagai sumber.

“PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) tahun 2018 hingga saat ini berkolaborasi. Untuk itu kami sangat menyambut baik PT Sarana Multigriya Finansial yang telah melakukan kolaborasi dengan Direktorat pengembangan kawasan permukiman,” pintanya.

Dalam sambutan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman cipta karya direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Wahyu Kusumosusanto yang dibacakan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Normansjah Wartabone tersebut secara khusus menerangkan bahwa pada kesempatan kali ini pihaknya kembali berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Belu untuk menangani 29 Rumah Tidak Layak Huni di Sorosikun, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi NTT.

“Itu dari 29 unit berdasarkan DED RAB-nya, semua rumah akan dibangun tipe 36. Harga per unit rumah 90 juta rupiah. Adapun alokasi biaya dari PT SMF sebesar 2,6 miliar yang digunakan untuk membangun 29 unit rumah terbaru tersebut,” tandasnya.

Disebutkan bahwa kolaborasi Perumahan ini adalah langkah konkrit dalam upaya percepatan pelaksanaan program sehingga target penanganan kumuh dan cita-cita menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan dapat terwujud.

“Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Kepada Bupati Belu dalam hal ini Pak Wakil Bupati yang menghadiri beserta jajaran perwakilan dari PT Sarana Multigriya Finansial dan bapak ibu sekalian atas kesediaan dan komitmennya dalam mengawal kolaborasi program ini dengan baik. Semoga upaya serta kerja keras yang kita lakukan untuk menghasilkan langkah-langkah nyata yang sangat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat di Negara Indonesia yang kita cintai,” pungkasnya. (Ronny)