ATAMBUA, The East Indonesia – Mengakhiri epidemi AIDS, Tuberculosis dan Malaria (ATM) menjadi salah satu target penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai bersama.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BP4D terus memperkuat kemitraan lintas sektor, sebagai upaya untuk menurunkan tiga penyakit menular, Aids – Tuberkulosis – Malaria (ATM).
Untuk mempercepat eliminasi ATM dimaksud, Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia (Adinkes) Perwakilan NTT yang menjembatani antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam bidang kesehatan, utamanya dalam penanganan ATM, menggelar Kegiatan Pertemuan Kemitraan Lintas Sektor untuk ATM di Aula Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu, Selasa (10/10/2023).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH, FINASIM dan dihadiri oleh Wakil Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Provinsi NTT, TNI-Polri, Para Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, Para Camat, Lurah dan Kepala Desa, LSM, Organisasi Kesehatan, Organisasi Keagamaan, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, BUMN dan BUMD.
Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus mengatakan upaya pencegahan dan pengendalian Aids-Tuberkulosis-Malaria (ATM) memerlukan peran lintas sektor.
Untuk mencapai tujuan kemitraan itu, maka diperlukan pertemuan kemitraan untuk merevitalisasi pelibatan kongkrit dari sektor terkait dalam pemerintahan maupun mobilisasi peran sektor non pemerintah.
“Hari ini kita bicara tentang tiga penyakit menular, yakni Aids-Tuberkulosis-Malaria bersama para camat, kepala desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bagaimana bersama-sama mengatasi tiga penyakit menular tersebut,” katanya
Menurut Bupati Agus Taolin, Kabupaten Belu saat ini masih dihadapkan dengan tantangan tingginya penyakit ATM. Namun untuk penyakit malaria sudah tereliminasi dan diassessment pada tahun ini.
“Sedangkan TBC juga masih banyak, sementara HIV kurang lebih 40 orang dari 3 ribu orang lebih yang sudah dilakukan skrining,” sebut Bupati.
Disampaikan Bupati Agus Taolin, pertemuan kemitraan untuk Aids-Tuberkulosis-Malaria (ATM) di Kabupaten Belu ini bertujuan untuk mempercepat pemberantasan Aids, Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Belu sehingga dapat diakhiri.
Oleh karena itu, Bupati Belu, Agustinus Taolin yang juga adalah seorang dokter Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroentero Hepatologi Indonesia ini meminta kepada semua elemen terkait khususnya para pimpinan OPD terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk menanggapi secara serius dan beraksi langsung di lapangan.
“Selama ini kita terus mendeteksi, memberi obat dan melakukan pengobatan terhadap ketiga penyakit menular ini. Kita juga akan terus lakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan terhadap penyakit menular tersebut, karena itu sudah standarnya. Sesuai hasil rapat kita bersama para kepala desa, akan dialokasi dana desa untuk sektor ketahanan pangan dan kesehatan. Kita juga meminta agar para kepala desa bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk mengeliminasi penyakit menular tersebut,” tegas Bupati Belu, dokter Agustinus Taolin.
Sementara itu, Ketua Tim RSSH Adinkes Perwakilan Provinsi NTT, Dr. dr. Hyronimus Agustinus Fernandez, M.Kes, dalam arahannya mengatakan, untuk kerjasama lintas sektor terkait penanganan ATM, perlu adanya intervensi lingkungan hidup.
“Kehadiran rekan-rekan disini untuk melihat masalah kesehatan yang ada diwilayah Kabupaten Belu. Mari kita lawan penyakit ATM ini,” ajak Dokter Hyro Fernandez.
Lintas sektor diharapkan dapat merencanakan dan menganggarkan biaya untuk penanganan ATM, melalui program/sub kegiatan yang tepat.
“Sehingga kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu dapat mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang perlu membiayai ketiga penyakit menular ini, dengan fokus dan locusnya yang jelas,” tandasnya.
Disampaikan pula, The Global Fund yang sudah dua puluh tahun mendukung Pemerintah Indonesia dalam memerangi Aids, Tuberculosis dan Malaria ini meminta Adinkes untuk membantu assessment pemda kabupaten/kota di 38 provinsi.
“Untuk Provinsi NTT ada 9 kabupaten yang terpilih untuk memotret komitmen pemda dalam penanggulangan ATM. Untuk mengetahui komitmen itu, kami mengumpulkan dokumen perencanaan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta dokumen penganggaran dan dokumen eksekusi anggaran,” terang Dokter Hyronimus. (Ronny)
