DENPASAR, The East Indonesia – Kepengurusan LBH Ansor Bali dikukuhkan oleh Ketua Umum LBH Ansor H. Dendy Zuhairil Finsa, SH., MH di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Renon Denpasar, Sabtu (6/12/2025). Sesungguhnya pengurus ini sudah terbentuk dan sudah berproses membantu masyarakat sejak dua tahun lalu, namun baru tahun di kukuhkan dengan alasan bekerja dulu baru dikukuhkan. Sementara yang Terpilih sebagai Ketua DPD LBH Bali yakni Daniar Trisasongko, yang akan membawahi lebih dari 20 pengacara yang tergabung dalam LBH Ansor Bali.
Acara pengukuhan ini dihadiri oleh semua unsur Forkopimda Bali, Pimpinan Wilayah GP Ansor Provinsi Bali, para Ketua dan Pengurus Badan Otonom Ansor se-Bali, tara tokoh masyarakat, akademisi, dan mitra strategis LBH GP Ansor, awak media, serta seluruh sahabat Ansor dan Banser berkesempatan hadir dalam acara pengukuhan tersebut. Acara diawali dengan pembacaan ayat ayat suci, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne Ansor, pembacaan doa dan pembacaan SK pengukuhan oleh petugad.
Dalam sambutannya, Ketu Umum LBH GP Ansor H. Dendy Zuhairil Finsa SH MH mengatakan, LBH GP Ansor memiliki tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. “Anggota LBH GP Ansor tidak dalam menjalankan amanah organisasi itu tidak hanya bertanggung jawab di dunia, tetapi di akhirat juga. Bahwa dalam menegakan hukum bagi masyarakat, maka tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat,” ujarnya.
Bahkan sesaat sebelum dilakukan seremonial pengukuhan, Ketum Dendi secara tegas meminta jika ada anggota yang tidak mampu menjalankan amanah organisasi untuk membela kaum lemah tak berdaya, silahkan mengundurkan diri dari LBH GP Ansor. Seluruh anggota LBH GP Ansor selain bertanggung jawab kepada pimpinannya juga bertanggung jawab kepada dunia akhirat.
Ia juga menegaskan, untuk LBH harus wajib turun ke masyarakat, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang paling kecil, yang tidak memilki akses hukum. LBH GP Ansor Bali tidak hanya menjadi pembela di atas kertas, tetapi harus menjadi pelindung, pembela, memberikan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.
Masyarakat yang tidak memiliki sumber daya untuk meraih keadilan, maka disitulah LBH GP Ansor Bali harus hadir. Saat ini anggota LBH GP Ansor sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia dan sudah ada di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Minimal dalam satu kabupaten dan kota ada sekitar 10 sampai 20 orang advokat.
“Jadi jumlah secara keseluruhan tinggal dikalikan saja dengan jumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia,” ujarnya. Sumberdaya yang besar ini harus bisa menjadi pelayan keadilan masyarakat tanpa kecuali, tanpa batas suku, agama, ras dan golongan dan wajib membela NKRI.
Sementara itu Ketua DPD LBH GP Ansor Bali , Daniar Trisasongko mengatakan, pengukuhan LBH GP Ansor Bali bukan hanya seremonial belaka. Ini adalah ikrar tanggung jawab dan penegasan komitmen bahwa GP Ansor hadir tidak hanya di medan sosial dan kebangsaan, tetapi juga di medan keadilan, membela mereka yang terpinggirkan, terdiskriminasi, dan tidak mampu mengakses bantuan hukum.
“LBH GP Ansor Bali dibentuk atas dasar kesadaran moral dan mandat organisasi bahwa keadilan tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang kuat, tetapi harus dapat dirasakan oleh setiap warga, terutama masyarakat kecil yang sering tidak punya suara dan akses,” ujarnya.
Di Bali saat ini, dan juga di Indonesia, persoalan hukum semakin kompleks. Ada banyak kasus kriminalisasi masyarakat kecil, konflik agraria, eksploitasi pekerja, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyalahgunaan wewenang hingga maraknya hoaks hukum yang membingungkan masyarakat. Di tengah tantangan itu, LBH GP Ansor Bali harus berdiri tegak, tegas, dan solutif.
“Kita bukan lembaga yang hadir untuk memperkeruh suasana, tetapi lembaga yang membawa ketenteraman, kepastian, dan keberpihakan kepada keadilan, memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, melakukan advokasi kebijakan, memberikan edukasi hukum, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai kebangsaan dari ancaman intoleransi dan radikalisme,” ujarnya.
LBH GP Ansor Bali harus menjadi rumah keadilan, tempat masyarakat menemukan perlindungan, pendampingan, dan kekuatan. Beberapa program yang segera dikerjakan salah satunya adalah memberikan pelayanan paralegal, terutama kepada masyarakat awam hukum hingga pelajar SMA.
Tujuannya, bila warga berhadapan dengan kasus hukum maka mereka sudah sedikit lebih paham tentang bagaimana prosedurnya, bagaimana mekanisme untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat umum, dengan mengedepankan akhlak, keadilan, dan kemaslahatan, mampu mengemban amanah dengan penuh integritas dan keberkahan.(Chris)
