ATAMBUA, The East Indonesia – Pimpinan dan Komisi II DPRD Belu melakukan kunjungan kerja ke masyarakat pesisir Pantai di Desa Jenilu dan Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, pada Selasa, 27 Januari 2026.
Kunjungan kerja DPRD Belu ke masyarakat nelayan ini bertujuan untuk mendengar aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan riil terutama infrastruktur dan alat tangkap serta memastikan kebijakan pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat tepat sasaran.
Kunjungan kerja ini dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Belu, Januaria Awalde Berek, S.Sos bersama Ketua Komisi II DPRD Belu, Edmundus Yakobus Manek.
Hadir juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Belu, Aprianus Hale; Sekertaris Komisi II DPRD Belu, Wandelina Happy Sally dan anggota Komisi II, Maria Hilaria Yanuaria Bone dan Richardus Claris Edwin.
Pada titik pertama di Dusun Fatukaduak, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak para Anggota DPRD Belu ini menjajaki jembatan darurat untuk melihat langsung aktivitas jual beli ikan di kawasan pantai tersebut.
Dalam komunikasi dengan masyarakat Nelayan, mereka meminta agar Pemerintah bisa memberikan bantuan sarana prasarana berupa rumpon ikan, cool box hingga Viber.
Selanjutnya pada titik kedua di Dusun Makfaho, Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak para wakil rakyat juga mendapat keluhan yang hampir sama yakni rumpon ikan yang berskala besar, cool box, Lampu hingga Viber.
Masyarakat Dusun Makfaho yang rata-rata adalah Nelayan lokal sangat mengharapkan bantuan rumpon ikan berskala besar agar bisa bersaing dengan nelayan luar untuk mendapatkan ikan.
Dalam kunjungan DPRD Belu di Dusun Makfaho, hadir secara langsung Kepala Desa Kenebibi, Petrus Kapir.
Wakil Ketua 1 DPRD Belu, Januaria Awalde Berek, S.Sos disela kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belu, khususnya Komisi II, melaksanakan kunjungan kerja dan bertatap muka langsung dengan masyarakat pesisir di Desa Jenilu dan Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk mendengar secara langsung aspirasi masyarakat, khususnya para nelayan, mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan, serta memastikan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat benar-benar tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat kecil,” pungkasnya.
Dari dialog yang dilakukan, masyarakat nelayan menyampaikan harapan besar agar pemerintah dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana perikanan, seperti rumpon ikan, cool box, serta viber, guna menunjang aktivitas penangkapan dan pemasaran hasil laut.
“Masyarakat nelayan lokal juga mengeluhkan keterbatasan alat tangkap dan berharap adanya bantuan rumpon ikan berskala besar, cool box, lampu, serta viber. Harapan ini sangat beralasan, mengingat nelayan lokal harus bersaing dengan nelayan luar untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan,” pinta politisi Wanita dari Fraksi Gerindra.
Walde Berek yang adalah Anggota DPRD Belu periode keempat ini menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Belu akan mencatat, mengawal, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat nelayan agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pemerintah daerah, serta disinergikan dengan program Pemerintah Pusat.
“Kami mengharapkan agar Kepala Desa segera membuat Proposal yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto sehingga kami bersama mitra terkait bisa membawa proposal tersebut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dan semoga bisa mendapatkan bantuan bagi Nelayan kita di Kabupaten Belu yang berada di perbatasan Negara RI-RDTL,” tutur Walde Berek yang juga adalah Ketua DPC Partai Gerindra Belu.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Belu, Edmundus Yakobus Manek menerangkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat nelayan akan menjadi bahan penting bagi DPRD Belu, khususnya Komisi II, untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya.
“Kami mengucapkan terima kasih atas keterbukaan dan sambutan hangat dari seluruh masyarakat. Kiranya pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara DPRD dan masyarakat. Kita akan memperjuangkan aspirasi yang ada ini demi peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi nelayan, dan infrastruktur nelayan di Kabupaten Belu,” pungkasnya.
Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, Wakil Ketua 1 DPRD Belu bersama Ketua dan anggota Komisi II DPRD Belu menyempatkan kunjungan ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Atapupu untuk mendapatkan beberapa informasi penting mengenai perluasan dan pengembangan Pelabuhan Atapupu agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Belu. (Ronny)
