Denpasar, Theeast.co.id – Bali kini heboh dengan keberadaan paket wisata murah yang diduga dilakukan oleh sejumlah travel agen asal Tiongkok. “Jual beli kepala’ yang selama ini diduga menjadi praktek bisnis hitam wisata Tiongkok kini bukan lagi sekedar isapan jempol tapi sungguh nyata ada di Bali. Adalah Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati (Cok Ace) dan sejumlah jajaran di Bali Tourism Board yang mekalukan sidak dan menemukan hal yang sangat merugikan itu di sejumlah toko yang menjual produk Cina di Bali.
Isu kemudian berkembang. Usai sidak, BTB kemudian menggagas pertemuan terpisah dan tertutup dengan sejumlah pelaku ‘wisata hitam’ asal Tiongkok dan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang pada intinya mau menghentikan praktek-praktek tersebut yang tentunya sangat merugikan Bali. Sinyalemen ada deal-deal tertentu dan melindungi para cukong wisata murah Tiongkok ini telah dibantah oleh Ketua BTB, IB Agung Partha Adnyana saat konperensi pers yang berlangsung di Kantor BTB, Senin, 22 Oktober 2018.
Meski demikian sejumlah tokoh sudah angkat bicara soal praktek tidak patut para pelaku wisata Tiongkok ini. Salah seorang anggota DPRD Bali Ketut Karyasa Adnyana dari Fraksi PDIP Bali saat sidang DPRD yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengatakan Pak Wagub pasti mengetahui deal-deal tersebut. “Pak Wagub pasti mengetahui betul soal deal-deal BTB dengan para agen Cina ilegal. Deal ini justeru terjadi saat kasus penjualan murah pariwisata Bali mencuat dan Pak Wagub sudah melakukan sidak ke beberapa titik dan benar adanya telah terjadi kasus serupa. Kenapa BTB melakukan deal itu lagi. Apa yang mereka dealkan itu sangat merugikan Bali. Saya takut sekali, Pak Wagub ditelikung oleh orang pariwisata sendiri,” serga Kariasa dengan suara tinggi.
Menurutnya, dalam sidak yang dilakukan oleh Cok Ace, semua orang sudah mengetahui jika banyak ditemukan pelanggaran. Pertama, ada banyak pelanggaran imigrasi dan perzinan, ternyata banyak tenaga kerja Cina yang pake visa kunjungan, tetapi bekerja di beberapa toko di Bali. Kedua, pembayaran menggunakan Bil yang berlogo Garuda Indonesia dengan nama Presiden Jokowi, tetapi pembayarannya menggunakan uang Cina. “Ini sangat meresahkan. Di satu sisi Indonesia sedang memperketat tenaga kerja asal Cina yang ilegal, di Bali malahan membiarkan itu terjadi dan lebih mengerikan lagi, terjadi di Bali dengan menjual murah pariwisata Bali ke Cina,” ujarnya.
BTB bukannya melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah, tetapi malahan melakukan deal-deal yang menguntungkan para mafia dan guide ilegal dan oknum dalam BTB itu sendiri yang nota bene Cok Ace merupakan orang dalam BTB itu sendiri. “Oknum BTB malah melakukan pertemuan tertutup, deal rahasia, dan malahan adalah perjanjian tertulis yang menguntungkan dirinya, tetapi merugikan citra pariwisata Bali. Ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dipidanakan. Cok Ace kena getahnya. Perjanjian tertulis itu menguntungkan para mafia asal Cina dan oknum di BTB tetapi merugikan Bali,” ujarnya. Kondisi ini terbalik dengan Thailand dan Singapura yang sudah memberantas mafian serupa, namun di Bali malah melakukan praktek yang merusak citra Bali sebagai destinasi wisata terbaik dunia.
Wagub Cok Ace saat dikonfirmasi membenarkan kasus tersebut. Ia menjelaskan, saat blusukan dan sidak tersebut juga ditemukan hal serupa, dimana dalam toko-toko di kawasan Benoa, semua produknya berasal dari Cina dengan pembeli spesial wisatawan Cina. Akibat dari pelanggaran tersebut, pihaknya meminta agar Imigrasi melakukan pengawasan secara ketat. Hasil dari blusukan tersebut, maka BTB melakukan langkah-langkah dengan memanggil para pihak. BTB sebenarnya ingin mempertanyakan apakah benar terjadi kasus serupa. Di akhir rapat, ada semacam perjanjian tertulis untuk tidak melakukan hal tersebut. “Ini artinya pihak-pihak tersebut mengakui adanya upaya untuk menjual Bali secara murah, melibatkan mafia dan seterusnya. Karena dalam perjanjian tertulis itu disebutkan ada pernyataan untuk menghentikan “jual beli kepala” di Bali khusus untuk wisatawan asal Cina. Artinya, kasus itu memang benari-benar ada. Sejauh BTB berupaya untuk mencegah jual murah Bali itu sah-sah saja. BTB juga meminta harga-harga hotel ke beberapa pihak yang sering menampung orang Cina selama di Bali, namun tidak diberikan,” ujarnya.
Menurut Cok Ace, dalam sidaknya ke beberapa titik memang benar adanya. Ada tenaga kerja asal Cina yang ilegal, seluruh tokohnya menjual produk asal Cina, pembayarannya menggunakan mata uang Cina. Jadi transaksinya di Indonesia, Bali, tetapi duitnya ada di Cina. Bali hanya sebagai tempat pajangan, dan menampung sampah. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan semua pihak berwenang, Imigrasi soal tenaga kerja asing, bea cukai, bandara, pelabuhan untuk mengawasi barang-barang asal Cina yang marak di Bali. “Bagaimana mungkin barang-barang itu ada di Bali, kalau tidak melalui pelabuhan atau bandara,” ujarnya.
Bahkan hasil penelusurannya membuka fakta bahwa para guide itu bekerja sama dengan hotel-hotel yang sepi. Harga kamar dari Rp 500 ribu permalam, turun menjadi Rp 200-300 ribu permalam. “Mereka berani tawar. Kalau tidak mau mereka akan pindah ke hotel lainnya. Mereka lacak kalau hotel itu sepi,” ujarnya. Ada lagi fasilitas homestay yang dipaksakan untuk memasukan 6 bad dan bisa dihuni pasangan suami isteri entah itu isteri sah atau sekedarnya. Mereka akan bayar perkepala Rp 50 ribu perhari. Jadi 6 bad, dihuni 12 orang hanya untuk tidur dan mandi, dibayar sebanyak Rp 600 ribu perhari. “Bagaimana rumah-rumah di Bali membiarkan hal itu. Bahaya sekali. Kita sangat terdegradasi,” ujarnya.
Isu pariwisata di Bali dijual murah ke wisatawan China membuat gerah para pelaku usaha jasa travel. Mereka menuntut pemerintah dan pihak terkait turun tangan mengusutnya.
Semnetara itu menurut Ketua ASITA Bali, I Ketut Ardana, pihaknya bersama Bali Liang, BTB, Komite China dan Pemerintah lagi sedang mendalami persoalan ini. “Tentu kami stakeholder pariwisata Bali, pemerintah tidak mau Bali dijual murah apalagi dengan cara-cara berbisnis yang kurang atau tidak sehat sangat kita tolak,” ujarnya Senin (22/10/2018).
Ardana meminta isu jual murah wisata di Bali ini ditindak tegas. Sebab, kegiatan jual murah wisata Bali itu merugikan bisnis pengusaha lokal.”Kuncinya untuk mengatasi permasalahan ini adalah harus ada regulasi yang dijalankan secara tegas tanpa kecuali, tidak ada pihak manapun yangg menghalangi atau melindungi praktik bisnis seperti yang terjadi di market China ini. Jadi harus segera ada tindakan tegas dari kita semua dan harus komit,” tegasnya.
Sementara itu Ketua BTB, Ida Bagus Agung Partha Adnyana membantah melakukan deal-deal khusus dan tertutup dengan sejumlah travel agen asal Tiongkok dalam kasus ini. Beliau mengajak kita sekalian untuk belajar dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang sendiri yang proaktif melarang paket wisata belanja atau shopping tourism untuk menghapus sistem nakal tersebut. “Jepang juga pernah mungkin 15-20 tahun yang lalu. Bisa (ditangani) karena dilarang pemerintahnya (untuk) no shopping. Jadi pemerintah Jepang sendiri yang mengeluarkan agen sendiri (untuk) kebijakan no shopping jadi travel nggak ada paket shopping. Kalau ada dia melanggar, dicabut izinnya di sana,” katanya .
“Kita belajar dari Jepang justru yang keras pemerintah mereka. Pemerintah kita nggak terlalu ini ya, harus dari mereka (China),” sambung Partha.
Dia menambahkan pemerintah China juga sudah melarang praktik jual murah wisata ini dilakukan ke sejumlah negara. Namun, karena di negara-negara tersebut dilarang, para penjual jasa travel itu kemudian lari ke Bali. “Sistem ini, pertama di China dilarang ke pemerintah China dilarang larinya ke Vietnam, ke Thailand mereka larinya ke Bali. Itu (praktik) jual beli kepala (atau) zero tour fee. Kita hanya kurang ngeh saja,” ucap Partha. (*)
