Pemda Lecehkan Undangan DPRD Belu

Pemda Lecehkan Undangan DPRD Belu/theeast.co.id

Pemda Lecehkan Undangan DPRD Belu/theeast.co.id

ATAMBUA, Theeast.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Belu melecehkan undangan diskusi bersama dari DPRD Belu dalam percepatan penanganan dan pencegahan terhadap virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Belu.

Sebagai mitra pemerintah, dua kali undangan dilayangkan pada minggu lalu oleh pihak DPRD Belu namun sekalipun Pemerintah Daerah Belu tidak mengindahkan untuk hadir diskusi bersama.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu saat dikonfirmasi awak media ini, Rabu siang (08/04/2020).

Dijelaskan bahwa pada agenda rapat bersama dengan Pemerintah Daerah Belu tersebut, pihak DPRD menyiapkan sejumlah materi untuk dibahas bersama berkaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Belu menghadapi Pandemi Covid-19 yang juga sudah terkena dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat untuk merumahkan masyarakat.

Selain itu di Kabupaten Belu juga terdapat kasus gagal tanam sehingga menurut salah satu pimpinan DPRD Belu dari fraksi Nasdem ini dua hal tersebut menjadi satu permasalahan kompleks yang perlu disikapi secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Belu.

Namun sayangnya niat baik sebagai mitra pemerintah dalam membicarakan Pandemi Covid-19 dan dampaknya kepada masyarakat Belu ini sama sekali tidak diindahkan oleh Pemerintah Daerah Belu dengan alasan physical distancing.

“Kita agendakan di hari pertama pemerintah tidak datang. Terus kita agenda ulang lagi juga pemerintah tidak datang dengan alasan adanya physical distancing,” pungkas Cypri Temu.

Ketidakhadiran ini pun sangat-sangat disayangkan oleh semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu yang merasa begitu dilecehkan dan tidak dihormati.

“Sedikit memanas di lembaga ini. Semua anggota merasa dilecehkan dan merasa tidak dihargai, tidak dihormati,” ujarnya.

Wakil ketua II DPRD Belu ini mengecam keras ketidakhadiran pemerintah Daerah Belu tersebut karena menurutnya dalam pemerintahan Daerah itu ada pihak eksekutif dan legislatif apalagi yang ingin dibahas adalah persoalan serius yang ada pada masyarakat Kabupaten Belu.

“Kita tidak bisa menggunakan kekuasaan seolah-olah ada kekuasaan tunggal disini. Itu yang tidak dibenarkan,” tutur Cypri.

Menurut Wakil Ketua II DPRD ini walaupun terdapat surat dari Permendagri 20 namun peraturan tersebut tidak menghilangkan hak dan kewenangan DPR yang diamanatkan dalam undang-undang berkaitan dengan hak budgeting.

“Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan wajib disampaikan, wajib diberitahukan. Diundang datang. Bukannya seolah-olah saya-lah paling hebat, paling bisa mengatur ini Belu. Tidak bisa. Ini bukan Pemerintahan tunggal,” pungkasnya.

Dua kali undangan tanpa sekalipun kehadiran dari Pemerintah Daerah Belu ini membuat pihak DPRD Belu berjanji tidak akan pernah mengundang lagi Pemda Belu untuk membahas bersama terkait percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Belu dengan akan menggunakan kewenangan dalam masa-masa sidang tahun 2020.

Salah satu pimpinan DPRD Belu ini berharap agar pemerintah daerah Belu bisa mengambil langkah-langkah, pengalokasian pos anggaran serta pemanfaatannya dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Belu secara baik dan benar.

Mengingat bahwa penyalahgunaan anggaran pada saat bencana maka akan berakibat fatal dengan mendapatkan hukuman mati.

“Kami tidak akan lagi mengundang Pemerintah. Kita berharap pemerintah daerah bisa menjalankan itu secara baik. Ketidakhadiran maka kami akan mengagendakan dalam masa sidang yaitu sidang 1, 2 dan sidang 3 tahun 2020,” tegasnya. (Ronny).

Facebook Comments