Terkait Pilkades Rafae, Belum ada Kejelasan dari Pemda Belu

Terkait Pilkades Rafae, Belum ada Kejelasan dari Pemda Belu/theeast.co.id

Terkait Pilkades Rafae, Belum ada Kejelasan dari Pemda Belu/theeast.co.id

ATAMBUA, The East Indonesia – Pemerintah Daerah Belu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum juga bisa memastikan sikap terkait dilantik tidaknya Kepala Desa terpilih di Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu wilayah Perbatasan Negara.

Padahal pada Senin lalu (22/06) saat didatangi beberapa warga Rafae, pihak Dinas PMD telah berjanji untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan berkoordinasi dengan pimpinan daerah, Bupati Belu Willybrodus Lay.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, S.Ip melalui Kabid Pemdes, Marsel Koli saat dikonfirmasi awak media ini, Selasa (30/06/2020) masih saja memberikan jawaban yang sama seperti dikonfirmasi pada Senin lalu (22/06).

Dijelaskan pada pertemuan minggu lalu bersama kepala desa terpilih dan beberapa masyarakat Rafae, pihak Pemda Belu tidak menjanjikan target waktu namun hanya menyampaikan untuk terus menanti sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.

“Tidak ada target waktu untuk selesai. Tetapi kita menanti, diberikan waktu sampai ada informasi yang terbaru, baru kita sampaikan,” pungkas Marsel Koli.

Kabid Pemdes Kabupaten Belu ini menerangkan bahwa sesungguhnya persoalan pleno Pilkades Rafae tersebut sudah diselesaikan di tingkat Kabupaten.

Hanya saja komunukasi dengan para pengambil keputusan yaitu Bupati Belu Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Belu JT Ose Luan yang masih terus dilakukan untuk memperoleh suatu keputusan terbaik buat masyarakat Desa Rafae.

“Itu kan sudah diselesaikan dan sudah beberapa kali pertemuan antar masyarakat pemerintah dan DPRD. Hanya belum ada titik temu. Oleh karena itu sebagai dinas yang membidangi urusan desa kita sudah lakukan konfirmasi dengan para pengambil keputusan termasuk Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Kita akan komunikasikan lagi, diskusikan lagi. Ini hanya persoalan waktu saja. Kalau sudah ada informasi yang terupdate, terbaru kita akan sampaikan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, hampir setahun Pemerintah Kabupaten Belu masih saja berkoordinasi terkait pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pilkades di Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL.

Ketidakpastian akan adanya pelantikan Kepala Desa terpilih di Desa Rafae ini membuat Kepala Desa terpilih, Hironimus Pareira dan beberapa tokoh adat mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Belu, Senin pagi (22/06/2020).

Pantauan awak media ini, Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pilkades di Desa Rafae Hironimus Pareira bersama 4 tokoh adat, beberapa masyarakat Desa Rafae dan pemerhati Demokrasi Belu, Arnoldus Lay.

Pihak ini pun diterima oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Belu, Marsel Koli dan beberapa Pegawai PMD Belu.

Kepala Desa terpilih Hironimus Pareira kepada awak media ini menerangkan bahwa kedatangan mereka ke Dinas PMD Belu untuk mempertanyakan kepastian akan dirinya akan dilantik atau tidak.

Pasalnya sejak pelaksanaan Pilkades serentak 16 Oktober 2019, Hironimus Pareira berhasil keluar sebagai Kepala Desa terpilih dengan meraih suara terbanyak dari empat calon lainnya. Permasalahannya muncul saat seorang oknum Satpol PP di Belu memberhentikan penghitungan yang mengaku diperintahkan oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay.

“Kami datang ini untuk tanya kepastian, saya akan dilantik atau tidak. Mau lantik ya lantik. Tidak lantik pun harus dikasih kepastian,” pungkas Hironimus Pareira.

Menyambung dengan Hironimus, salah satu tokoh adat di Desa Rafae, Vinsen Nahak menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Pemkab Belu ini karena sudah menanti dalam waktu yang cukup lama dimana saat ini pihak masyarakat desa hanya dipimpin seorang penjabat Kepala Desa yang notabene memiliki banyak keterbatasan wewenang.

“Kami kan sudah punya Kepala Desa terpilih oleh panitia. Kenapa belum saja dilantik?” ujarnya.

Vinsen Nahak pun menegaskan bahwa mereka yang mendatangi Dinas PMD Belu bukan saja pendukung calon Kades yang menang tetapi juga calon yang kalah karena merasa bahwa mereka membutuhkan pemimpin Kepala Desa di Desa Rafae.

Sementara itu Arnoldus Lay selaku pemerhati Demokrasi Belu mengatakan mereka akan melaporkan ke pihak Kepolisian terkait tidak ada kejelasan akan dilantik tidaknya Kepala Desa Rafae.

“Ini tidak dilantik begini karena sudah terjadi banyak kerugian yang dialami Kepala Desa terpilih termasuk potong nasib dan kerugian material. Kalau besok kita tidak dapat kepastian maka akan kita laporkan ke Kepolisian di Belu, Polda NTT bahkan Mabes Polri,” pintanya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes), Marsel Koli saat dikonfirmasi awak media ini, Senin (22/06) mengungkapkan bahwa kedatangan masyarakat Desa Rafae untuk mempertanyakan kejelasan akan pelantikan Kepala Desa Rafae.

Diungkapkan bahwa semua proses dari pemilihan sudah dilaksanakan hanya saja ada hal-hal yang belum diperjelas sesuai regulasi yang ada dan saat ini masih akan dikomunikasikan dengan para Pimpinan Daerah Belu.

“Pada intinya itukan untuk pelantikan dan pengesahan Desa harus ada keputusan dari Pak Bupati. Oleh karena itu kita akan komunikasikan dengan pak Bupati. Kita terus berupaya,” tandas Marsel Koli.

Kabid Pemdes Kabupaten Belu ini juga menerangkan bahwa hal mendasar yang membuat belum adanya pelantikan Kepala Desa terpilih di Desa Rafae dikarenakan ada protes dari salah satu calon Kades yang kalah.

“Persoalannya kan ada protes dari calon yang kalah saat itu, Petronela Arakat,” ucapnya.

Dirinya pun menjelaskan bahwa sebenarnya persoalan tersebut sudah pernah diselesaikan oleh panitia Pilkades di Kabupaten hanya saja sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay.

“Ini sudah sempat diselesaikan oleh panitia pemilihan Kabupaten. Memang sampai saat ini kan belum ada suatu keputusan yang diambil. Tapi kewajiban kita dinas PMD yang menangani hal itu, kita akan terus berupaya untuk komunikasikan dan mengambil jalan yang terbaik untuk masyarakat Rafae,” tutur Marsel.

Menanggapi rencana beberapa masyarakat Desa Rafae yang akan melaporkan terkait belum dilaksanakan pelantikan Kepala Desa, Kabid Pemdes menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak setiap pribadi namun disarankan agar menunggu hasil keputusan yang akan diambil oleh pihak Pimpinan Daerah Belu.

“Saran saya ini belum ada suatu keputusan, tunggulah kita berkomunikasi dulu dengan pimpinan daerah, Pak Bupati. Setelah itu baru kita sampaikan ke mereka keputusannya seperti apa. Tentunya pemerintah daerah mengambil keputusan itu yang terbaik bagi masyarakatnya, tidak mungkin merugikan masyarakat,” tegasnya. (Ronny).

Facebook Comments