Senin Besok, DPRD Belu Panggil Disdukcapil Belu Terkait Kebocoran Data SIAK Warga Belu Bagi Kepentingan Paket Sahabat Jilid II

50

ATAMBUA, The East Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Belu akan mengadakan pertemuan bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Belu untuk mendengarkan keterangan terkait Data Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) warga Belu yang dibocorkan bagi kepentingan paket Sabahat jilid II (Paslon Petahana) dalam persidangan sengketa Pilkada Kabupaten Belu di Mahkamah Konstitusi sebagimana diungkapkan oleh saksi Paket Sahabat, Siprianus Liem.

Pertemuan ini direncanakan akan dilaksanakan pada Senin (01/03/2021) di Gedung DPRD Kabupaten Belu.

Hal ini diketahui melalui surat bernomor, DPRD.005/40/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal undangan yang bersifat penting.

Untuk diketahui, sebelumnya diberitakan oleh media ini bahwa dalam persidangan lanjutan sengketa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Belu 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/02/2021), terungkap bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) membuka data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bagi kepentingan paket Sabahat jilid II (Paslon Petahana) dalam persidangan di MK.

Sidang ini dipimpin langsung oleh Dr. Anwar Usman, S.H., M.H (Ketua Mahkamah Konstitusi ke-6) bersama hakim panel Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H dan Dr. Wahiduddin Adams, SH., M.A.

Dalam keterangan salah satu saksi Paket Sahabat, Siprianus Lim yang mengaku bertugas pengolah data di sekretariat dari Paket Sahabat jilid II menerangkan bahwa untuk mendapatkan data yang akurat, mereka meminta kepada pihak Dinas Dukcapil untuk membuka data SIAK.

Saat itu hakim Enny Nurbaningsih menanyakan kepada saksi Paket Sahabat, Siprianus Lim.

“Saudara Lim sebagai pengolah data ya di sekretariat. Mengolah data itu, bisa saudara buka SIAK?”

Siprianus Lim, “Mohon izin disampaikan yang mulia awalnya kami menggunakan aplikasi yang didownload lewat play store karena memang waktu mendesak didaftar”

Hakim Enny kembali menegaskan pertanyaannya, “Pertanyaan saya saudara bisa buka SIAK?”

Siprianus Lim pun lantas mengungkapkan bahwa paket Sahabat sebagai paket Petahana tidak bisa membuka data SIAK namun meminta bantuan Dinas Dukcapil untuk membukanya.

“Tidak bisa yang mulia. Tapi kita minta bantuan untuk mencari keadilan yang mulia. Kita minta bantuan lewat Dinas Dukcapil,” pinta Sipri Lim yang diketahui sebagai orang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Baca juga :  Gedung SDN 6 Ubung Terancam Jebol karena Sering Longsor

Hakim Enny Nurbaningsih lantas mengiyakan saja pernyataan tersebut, “Oo jadi saudara minta disdukcapil untuk buka SIAK nya?”

Siprianus Lim pun menjawab, “iya untuk mencari keadilan karena saat kami menemukan didaftar hadir pemilih tambahan yang mulia. NIK yang terdaftar mencurigakan sekali yang mulia. Oleh karena itu untuk mencari keadilan kami minta disdukcapil.”

Hakim Enny Nurbaningsih pun menyatakan bahwa sudah ditangkap dan menyudahi keterangan pemohon (Paket Sahabat).

Hal ini pun menjadi perbincangan publik khususnya di Kabupaten Belu yang mana mempersoalkan terhadap diberikannya data SIAK bagi kepentingan politik sang petahana (Paket Sahabat jilid II) oleh Disdukcapil disaat sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Belu, Getrudis Didoek, SH yang menghubungi awak media The East Indonesia melalui telepon seluler pada, Kamis siang (25/02/2021) menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan data SIAK untuk dipergunakan sebagai alat bukti pada perkara Pilkada Kabupaten Belu di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga apa yang diungkapkan Siprianus Liem tersebut diluar sepengetahuan mereka.

“Saya mau sampaikan bahwa kami tidak pernah memberikan data untuk alat bukti pada perkara Pilkada Kabupaten Belu di Mahkamah Konstitusi. Itu diluar sepengetahuan kami. Intinya kami tidak pernah memberikan data untuk keperluan alat bukti pada sidang tersebut,” ungkap Kadis Disdukcapil yang mengaku sedang bersama dengan kabid-kabid_nya.

Ketika ditanya apabila dikemudian hari ditemukan ada keterlibatan oknum di Dinas Dukcapil Kabupaten Belu, Getrudis menjelaskan bahwa pasti akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Namun apabila adanya keterlibatan oknum di Dinas Dukcapil pun haruslah disertai pembuktiannya.

Getrudis Didoek menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya belum pernah melakukan hal-hal diluar ketentuan dari peraturan-peraturan.

“Saya rasa sepanjang kita bekerja ini belum pernah ada yang melakukan hal-hal diluar ketentuan. Tetapi kalau sampai ada oknum yang terlibat, pasti kan ada juga dia punya sanksi. Namun itu kan harus ada bukti toh bahwa terlibat seperti apa apa kan paling tidak harus ada pembuktian dulu baru bisa bilang terlibat atau tidak. Kan gitu,” pintanya.

Baca juga :  Tahun 2021, Gubernur Koster Bakal Kembangkan UKM dan Koperasi

Kadis Dukcapil Kabupaten Belu ini juga menegaskan bahwa dirinya tidak bisa mengklarifikasi lebih jauh persoalan tersebut lantaran pihaknya tidak melihat alat bukti yang dibawakan ke Mahkamah Konstitusi itu seperti apa.

Sementara itu, Kepala bidang Pengelolaan informasi Kependudukan pada Disdukcapil Belu, Ricky Manek menerangkan bahwa dalam pengelolaan SIAK, ada data yang sifatnya data rahasia tetapi ada yang tidak rahasia yaitu data yang sifatnya agregat seperti jumlah penduduk dan jumlah KK.

Dirinya menyampaikan bahwa data yang hak individu itu sifatnya sangat rahasia. Pemberian kepada pihak lain itu diatur dengan tegas dalam peraturan Permendagri nomor 102 tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

“Kami tidak bisa memberikan data orang kepada pihak yang tidak punya korelasi atau hubungan dengan data kecuali misalnya yang minta KPU dalam rangka klarifikasi data pemilih. Karena itu sudah melanggar kode etik-nya,” imbuh Ricky Manek.

Kabid pengelolaan informasi kependudukan ini pun menuturkan bahwa mencermati keterangan saksi dari Paket Sahabat, Siprianus Liem tersebut tidak menyebutkan secara jelas datanya diperoleh dari dinas Dukcapil yang mana.

Menurut Ricky Manek semua Dinas Dukcapil bisa mengakses data yang sama dimana Dinas Dukcapil Belu juga bisa membuka data penduduk lain di seluruh Indonesia apabila diketahui NIK-nya dan dimasukkan dalam sistem-nya.

“Mencermati keterangan dari saksi itu tidak menyebutkan dari dinas Dukcapil mana. Dia hanya bilang memperoleh data SIAK dari dinas Dukcapil. Ini repot juga karena dinas Dukcapil Belu tidak pernah mengeluarkan data ini. Seluruh Indonesia kan punya dinas Dukcapil dan punya SIAK dan bisa mengakses data yang sama,” pungkasnya.

Terpisah dengan itu, Kadis Kominfo Belu, Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si yang dikonfirmasi terkait hal ini menyampaikan bahwa dirinya tidak mengikuti proses persidangan di MK, sehingga tidak mengetahui duduk persoalannya dengan jelas. Tetapi ketika ditanya apakah data kependudukan dan NIK seseorang yang merupakan bagian dari sistem informasi kependudukan dapat diberikan kepada publik, mantan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu dan Kadis Pariwisata Kabupaten Belu ini menyampaikan bahwa sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada larangan untuk mengakses tanpa hak sesuatu informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Baca juga :  Dankima Korem 081/DSJ : Kemampuan Prajurit Harus Terus Dipelihara

“Saya omong UU ITE dan UU KIP saja (UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, red), karena itu domain saya. Dalam UU ITE ada larangan bagi orang atau pihak yang tidak berhak untuk mengakses data dalam suatu sistem informasi elektronik. Selanjutnya dalam UU KIP yang mengatur keterbukaan informasi publik pun diatur, ada jenis informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan untuk diungkap kepada publik, salah satunya informasi mengenai data pribadi seseorang” ujarnya ketika ditemui di ruangan kerja pada Selasa, (23/02/2021).

“Saya tentu tidak masuk kepada SIAK yang adik tanyakan, tetapi saya yakin prosedur disana lebih ketat karena mengatur tentang data pribadi orang. Terkait pengelola atau pihak yang mempunyai hak akses juga saya yakin mereka memiliki kemampuan dan integritas untuk menjaga kerahasiaan. Apalagi dalam Permendagri 95 Tahun 2019 tentang SIAK, setiap sumberdaya yang memiliki hak akses diwajibkan menandatangani non disclosure agreement. Itu semacam pakta integritas dan perjanjian menjaga kerahasiaan” tambah Kadis Jap, sapaan akrabnya.

Untuk diketahui juga, tidak seperti sidang sebelumnya, persidangan kali ini tidak disiarkan secara daring atau live streaming melalui laman MK atau chanel youtube namun usai sidang barulah didapatkan linknya, https://youtu.be/98VY6hWSqpQ

Adapun agenda sidang tersebut yakni pembuktian mulai dari pemeriksaan saksi serta penyerahan, verifikasi dan pengesahan alat bukti tambahan yang diajukan pihak pemohon, pihak termohon dan Bawaslu Belu. (Ronny)

Facebook Comments