Jelang Sidang Perubahan APBD TA 2021, Pimpinan DPRD Surati Bupati Belu

25
FOTO : Ketua DPRD Belu Jeremias Manek Seran JR.(tim)

ATAMBUA, The East Indonesia – Pihak Pemerintah Daerah Belu telah menyelesaikan sidang Pertanggungjawaban Anggaran Bupati Belu Tahun Anggaran 2020 pada pekan yang lalu.

Selanjutnya sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 telah menyepakati antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS perubahan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Namun terdapat juga persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Belu atas Ranperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Karena itu untuk digelarnya sidang DPRD Kabupaten Belu tentang perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021 pada pertengahan bulan September ini, Pimpinan DPRD Belu menyurati pihak Pemerintah, Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH., FINASIM.

Baca juga :  Pasien Sembuh Covid-19 di Bali Bertambah 88 Orang

Surat untuk Bupati Belu itu ditandatangani langsung Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran JR tertanggal 1 September 2021.

Surat tersebut dilayangkan untuk mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

“Kita bersurat untuk memberitahukan atau mengingatkan pemerintah,” ungkap Manek Junior sapaan akrab Ketua DPRD Belu kepada wartawan, Kamis siang (02/09/2021)

Politisi muda asal Partai Demokrat ini mengemukakan pihaknya menyurati Bupati Belu sesuai peraturan Mendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 yang mana kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS perubahan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Baca juga :  Operasi Yustisi Jaring Warga Tak Pakai Masker

Untuk percepatan penetapan Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 jelas Manek, proses pembahasannya dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2021, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas Ranperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Manek Junior menuturkan, persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2021.

“Dalam hal persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 ditetapkan setelah akhir bulan September 2021, maka Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan,” tandasnya.

Baca juga :  Belu Car Free Day Belum Sepenuhnya Diterapkan

Selain itu tambah Manek, sesuai kalender kerja DPRD Kabupaten Belu, sidang tentang perubahan APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2021 akan digelar pada awal bulan September 2021 ini.

“Karena itu kita bersurat minta Pemerintah Daerah agar mempersiapkan dokumen-dokumen antara lain rancangan KUA dan rancangan PPAS perubahan tahun anggaran 2021 termasuk rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021,” tutup Ketua DPRD Belu.

Penulis|Ronny|Editor|Christovao

Facebook Comments