Sekda Suyasa Pimpin Rapat Koordinasi Bersama BPJS Kesehatan

36
FOTO : Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd membuka sekaligus memimpin rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan dalam rangka membahas pola rujukan dan proses pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng, Senin, (11/10).(tim)

SINGARAJA, The East Indonesia – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd membuka sekaligus memimpin rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan dalam rangka membahas pola rujukan dan proses pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng, Senin, (11/10).

Rakor ini bertujuan mencapai persamaan pemahaman tentang program JKN, mempermudah koordinasi antara instansi terkait dalam menyelesaikan kendala operasional di lapangan, memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan dan fungsi instansi masing-masing, meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Elly Widiani berharap kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng agar verifikasi dan validasi data PBI oleh Pemerintah Daerah terutama peserta non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada SK Menteri Sosial, Percepatan usulan dari Pemerintah Daerah untuk mengisi kuota kosong Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, koordinasi pelayanan perizinan di masa pandemi, dan dukungan kecukupan SDM dan sarana prasarana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan (FKTRL).

Baca juga :  Pangkoarmada II Beserta Forkopimda Jatim Menghadiri Acara Penandatanganan Komitmen Bersama Penanggulangan Covid-19 di Grahadi

Senada dengan itu, Sekda Suyasa mengatakan agar dinas terkait segera mengeluarkan sementara data yang dianggap tidak valid dan dilakukan kembali validasi data yang benar dan akurat untuk dimasukkan lagi sebagai peserta JKN. Ia meminta Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dukcapil agar bersinergi melakukan update data semisal ada warga meninggal dunia maupun pindah sebagai bahan laporan bagi Dinas Kesehatan untuk data kepesertaan JKN.

Rakor juga dihadiri Asisten I Setda Buleleng, Pimpinan OPD terkait, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Dirut RSUD Buleleng dan sejumlah unsur terkait lainnya.

Penulis|Wismaya|Editor|Christovao

Facebook Comments