Usai Pimpinan DPRD Keluarkan Surat Penolakan, 7 Fraksi di DPRD Belu Setujui Pinjaman Daerah

36
Suasana Rapat di DPRD Belu. FOTO - IST.

ATAMBUA, The East Indonesia – Rencana pinjaman daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu menjadi isu hangat yang diperbincangkan beberapa hari belakangan.

Seiring berjalannya waktu rencana pinjaman daerah oleh Pemerintah Kabupaten Belu ini menuai polemik.

Saat pengajuan, Pemerintah Kabupaten Belu sudah bersama Badan Anggaran Daerah (Banggar) DPRD Belu membahas secara bersama terkait rencana pinjaman daerah.

Proses itu berjalan hingga tibalah saatnya hari dimana DPRD Belu melakukan rapat Paripurna untuk mengambil keputusan akan menyetujui atau tidak terhadap pinjaman daerah tersebut.

Tertanggal 8 November 2021 sekitar pukul 7 malam direncanakan akan digelar rapat paripurna untuk persetujuan pinjaman daerah tersebut.

Saat itu, pihak Pemerintah Kabupaten Belu dalam hal ini Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH., FINASIM sudah menunggu  sekitar 2 jam di ruang Sekwan DPRD Belu.

Sidang paripurna belum saja dimulai karena jumlah anggota DPRD Belu yang belum memenuhi kuorum persidangan.

Namun, berdasarkan data yang didapat ternyata saat itu anggota DPRD Belu sudah sangat-sangat memenuhi kuorum atau sekitar 2/3 Anggota DPRD Belu (21 orang).

Pada waktu itu sebagian besar Anggota DPRD Belu sudah menunggu hingga berlama-lama di Ruang Sidang. Namun disaat bersamaan juga sebagian anggota DPRD Belu bersama dengan para Pimpinan DPRD Belu masih berada di Ruangan Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu.

Entah apa yang dibahas sehingga tidak ingin memasuki ruangan sidang, masih menimbulkan tanda tanya dan muncullah isu 50 M hingga isu setengah kamar.

Karena menunggu lama, sebagian besar Anggota DPRD Belu yang berada di ruang sidang pun keluar dan mencari pimpinan DPRD Belu.

Baca juga :  Setelah Bertemu Jokowi, PM Malaysia Bersua Megawati

Kemarahan mereka semakin menjadii ketika mendapati tiga Pimpinan DPRD Belu bersama beberapa anggota masih melakukan pertemuan dengan pintu terkunci sehingga beberapa anggota DPRD Belu tersebut beranjak keluar dari Gedung DPRD Belu.

Setelah itu ada penyampaian oleh pimpinan DPRD Belu kepada Bupati Belu kalau rapat ditunda karena tidak memenuhi kuorum dan Bupati Belu pun menyanggupi dan pamit pulang.

Karena tidak terjadi sidang malam itu, maka keesokan harinya (09/11/2021), pimpinan DPRD mengagendakan rapat pimpinan AKD dan pimpinan Fraksi untuk mengagendakan ulang pertemuan itu.

Muncullah sebuah fakta baru dimana yang sangat mengherankan publik. Salah satu pimpinan DPRD melakukan klarifikasi hanya melalui telepon seluler dengan Sekda Belu dan kemudian menyimpulkan bahwa pihak Pemerintah sudah tidak menyetujui akan pinjaman daerah tersebut.

Atas kesimpulan via telepon (by phone) tersebut, pada tanggal 10 November 2021, Pimpinan DPRD Belu mengeluarkan surat bernomor DPRD.172.2/241/XII/2021 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran JR ditujukan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Belu yaitu Bupati Belu.

Pada surat tersebut menegaskan secara jelas dan tegas bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Belu maka DPRD Kabupaten Belu sepakat MENOLAK rencana pemerintah untuk melakukan pinjaman daerah dan pemerintah diminta segera menarik KUA-PPAS penyesuaian Tahun Anggaran 2022.

Hal ini pun menjadi polemik dan menjadi pembahasan tersendiri dalam sidang DPRD Kabupaten Belu tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022 pada agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Belu terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022 dan 1 Ranperda yang diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, Senin malam (15/11/2021).

Baca juga :  Hasil Unggul Sementara, Pilkada Manggarai Timur Paket Tabir, Pilgub NTT Victor-Joss

Dalam sidang yang dimulai sekitar pukul 7.15 malam tersebut, ternyata dari 8 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Belu, 7 diantaranya menyetujui untuk dibahas lebih lanjut terkait rencana pinjaman daerah oleh Pemerintah Kabupaten Belu.

Ketujuh Fraksi tersebut diantaranya fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi PKB, fraksi PAN dan fraksi PKPI.

Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran JR dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa dari kedelapan (8) fraksi minus fraksi Demokrat dinyatakan bahwa terhadap pinjaman daerah baik untuk dilakukan sidang Paripurna.

“Ada usul saran dari beberapa fraksi untuk dipertimbangkan dilakukan paripurna untuk mengambil persetujuan,” tuturnya.

Pria yang akrab disapa Manek Junior ini menjelaskan bahwa saat ini sudah pada tahap badan anggaran namun masih terdapat 1 tahapan lagi yaitu sidang paripurna pengambilan keputusan untuk pinjaman daerah oleh Pemerintah Kabupaten Belu.

Karena itu Ketua DPRD Belu mengakui bahwa terkait pinjaman daerah harus melalui keputusan dalam sidang Paripurna dan bukan berdasarkan keputusan Pimpinan semata.

“Malam ini didalam paripurna ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua terkait persetujuan pinjaman daerah itu harus diputuskan berdasarkan paripurna bukan pengambilan keputusan oleh pimpinan sehingga kita mencoba kembali untuk sama-sama berpikir terhadap pinjaman daerah untuk dipertimbangkan karena tahapan-tahapannya belum selesai dan perlu dilakukan konsultasi ke Provinsi,” tandas politisi asal Partai Demokrat.

Baca juga :  Maju Pilkada Belu 2020, dr. Agus Taolin Pinang Alo Haleserens Secara Adat

Kegiatan Konsultasi ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang ini akan dilakukan segera sebelum terjadinya agenda sidang lainnya pada sidang DPRD Kabupaten Belu tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

Usai konsultasi tersebut maka akan ada keputusan bersama terhadap rencana pinjaman daerah oleh Pemerintah Kabupaten Belu.

Ketua DPRD Belu berharap agar akan ada titik terang baik itu menerima ataupun menolak terkait rencana pinjaman daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu tersebut.

Dikatakan keputusan akan diambil berdasarkan pernyataan sikap Fraksi yang mana pernyataan tersebut merupakan pernyataan politis.

“Kita berharap ada titik terang soal pinjaman daerah yang akan direncanakan oleh Pemerintah karena harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Mendapatkan titik terang menerima atau menolak, itu adalah keputusan final,” ujar Manek Junior.

Untuk diketahui, sidang DPRD Kabupaten Belu tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022 pada agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Belu terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022 dan 1 Ranperda yang diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran JR dan didampingi Wakil Ketua I, Yohanes Jefry Nahak dan Wakil Ketua II, Cyprianus Temu.

Turut hadir dalam sidang tersebut, Bupati Belu dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH., FINASIM; Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM; Sekda Belu, Johanes Andes Prihatin dan para Pimpinan OPD lingkup Pemkab Belu.

Penulis – Ronny|Editor – Christ

Facebook Comments