SINGARAJA, The East Indonesia – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan ke SMA/SMK Negeri Bali Mandara, Rabu (28/5). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat sistem sekolah berasrama (boarding school) yang telah berhasil diterapkan di sekolah ini. Selain itu juga Sekolah Bali Mandara juga akan dijadikan Pilot Project dalam percontohan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Sistem di sekolah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali ini dinilai memiliki konsep yang hampir sama dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Harapannya sekolah ini bisa menjadi percontohan bagi sekolah rakyat yang akan dibuat oleh pemerintah pusat.
“Karena ini nantinya akan sebagai pilot project, sebagai perbandingan ketika nanti sekolah rakyat dibentuk itu harus betul-betul bukan hanya life service saja,” kata Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana.
Kariyasa menilai sekolah ini telah berhasil menerapkan sistem boarding school. Sekolah ini juga menerapkan kriteria bagi siswa yang akan diterima. Di mana siswa yang diterima berasal dari kalangan miskin ekstrem. Siswa miskin bisa bersekolah di tempat ini gratis sebab sekolah ini dibiayai oleh pemerintah.
“Kriteria di sini adalah orang yang betul-betul tingkat kemiskinan paling ekstrem. Ini menjadi revolusi pengentasan kemiskinan yang harus kita dukung,” ujarnya.
Sekolah yang berlokasi di Kecamatan Kubutambahan ini juga telah memiliki sebanyak 2 ribu alumni. Para alumni sekolah ini telah diterima di sejumlah perguruan tinggi, sekolah kedinasan, serta lulus sebagai anggota TNI dan Polri. Hal ini tentunya bisa lebih efektif mengentaskan kemiskinan di masyarakat dibandingkan memberikan bantuan sosial yang hanya bersifat sementara.
“Kementerian sosial banyak memiliki program bantuan tunai. Itu bersifat sementara belum bisa mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan harus dilakukan melalui pendidikan,” jelasnya
Ia menginginkan sekolah rakyat dibangun merata di semua daerah. Tujuannya agar semua masyarakat kurang mampu atau miskin bisa mendapat pendidikan yang sama dan merata.
“Kita lihat volume juga di Bali ini sekarang SMA/SMK hampir 26 ribu ini baru 2000 outputnya. Puluhan ribu yang belum dapat pendidikan dalam bentuk subsidi ataukah bantuan diasramakan. Targetnya jangan hanya dibangun 1 sekolah saja tapi merata, karena kemiskinan itu kan merata,” jelasnya
Agar program ini berjalan lancar dan berkelanjutan, Pemerintah harus membuat peraturan untuk mendukung program ini. Sehingga program ini bisa menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan secara nasional.
“Seperti peraturan presiden, peraturan menteri atau turunannya agar nanti betul-betul program ini berkelanjutan dan betul-betul nanti fokus untuk pengentasan kemiskinan secara nasional,” ujarnya
Sementara itu Kepala SMK Negeri Bali Mandara Ketut Susila Widyarsana menyambut baik kunjungan Komisi VIII DPR RI dan perwakilan Kemensos ke sekolahnya. Ia mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan studi tiru. Di mana SMA/SMKN Bali Mandara memiliki background yang hampir sama dengan sekolah rakyat yakni memberikan pendidikan gratis kepada siswa kurang mampu atau miskin.
“Dari sistem rekrutmen tata kelola hampir sama dengan sekolah kita. Harapannya adalah nanti Kemensos ketika membentuk sekolah rakyat bisa sama seperti SMA/SMKN Bali Mandara,” jelasnya
Sekolah ini merapkan sistem berasrama. Di mana siswa yang diterima di sekolah hanya siswa miskin saja. Rekrutmen juga dilakukan dengan sangat ketat. Sekolah juga akan mendatangi rumah siswa yang melamar untuk mengetahui kondisi rumah dari siswa tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siswa tersebut benar-benar miskin atau tidak.
Susila pun mendukung rencana pemerintah membangun sekolah rakyat. Sebab untuk di Bali saja masih banyak siswa miskin yang belum tersentuh program sekolah gratis di SMA/SMK Bali Mandara karena keterbatasan kuota penerimaan.
“Kalau sekarang kita untuk SMA dan SMK melakukan home visit sekitar hampir 670 siswa. Itu artinya bahwa anak miskin di Bali masih banyak. Sedangkan kapasitas yang diterima di sini terbatas karena kita diatur oleh keterbatasan anggaran. Untuk SMA tahun ini menerima 150 siswa, SMK 180 siswa,” ujarnya.(Wismaya)