JAKARTA, The East Indonesia – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mendorong penguatan ekosistem literasi dan perbukuan di daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, menjadi contoh daerah progresif dalam pengembangan literasi. Saat ini, pemerintah daerah tengah mempercepat pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perbukuan dan Akselerasi Budaya Literasi. Langkah ini bertujuan memastikan gerakan literasi tidak hanya bersifat programatis, tetapi juga memiliki landasan kebijakan dan penganggaran yang kuat serta berkelanjutan.
Inisiatif ini berangkat dari praktik baik yang telah dilakukan di lapangan, termasuk pengembangan lebih dari 100 perpustakaan ramah anak yang berdampak pada peningkatan minat baca siswa. Upaya tersebut diperkuat melalui Lokakarya Penuntasan Literasi Berbasis Ekosistem Pendidikan yang melibatkan pemerintah daerah, kementerian, dan mitra pembangunan.
Lokakarya membahas sejumlah agenda utama, yakni percepatan penyusunan Perda Akselerasi Budaya Literasi dan Perbukuaan, serta optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan buku pendidikan, baik cetak maupun digital, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.
Kepala Pusat Perbukuan (Pusbuk) Kemendikdasmen, Supriyatno, menyampaikan komitmen untuk mendukung pemenuhan kebutuhan buku di Nagekeo dengan mengedepankan prinsip perbukuan 3M, yaitu berkualitas, murah, dan merata. Selain itu, ia menambahkan bahwa sistem penilaian buku akan dibuka untuk publik agar guru, orang tua, dan siswa dapat memilih bahan bacaan yang bermutu secara mandiri.
”Kami akan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun ekosistem perbukuan yang sehat, mulai dari penyusunan, penilaian, hingga pengawasan buku,” tegasnya.
Sementara itu, agenda pembelajaran praktik pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sekolah dan madrasah sebagai rujukan dalam penyusunan peta jalan pengembangan perpustakaan sekolah dan madrasah menjadi sorotan Bappenas. Tema ini menegaskan bahwa penuntasan literasi memerlukan sinergi aktif antara pemerintah, sekolah, perpustakaan, komunitas, dan mitra pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Bappenas, Didik Darmanto, menekankan pentingnya optimalisasi fungsi perpustakaan. Ia menjelaskan bahwa literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia juga menyampaikan bahwa dari sekitar 220 ribu perpustakaan di Indonesia, sekitar 70 persen berada di sekolah atau madrasah, namun kurang dari 5 persen yang berfungsi optimal. ”Oleh karena itu, Bappenas mendorong integrasi perpustakaan sekolah dan madrasah ke dalam proses pembelajaran,” terangnya.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, mengungkapkan hasil rapor pendidikan Nagekeo berada di peringkat atas Provinsi NTT dengan status hijau selama tiga tahun berturut-turut pada aspek literasi, numerasi dan pendidikan karakter. Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama menurunnya minat baca akibat terbatasnya ketersediaan buku di sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan perpustakaan daerah.
“Minat baca anak sempat tinggi, tetapi menurun karena koleksi buku yang tersedia sebagian besar sudah pernah dibaca, sementara penambahan koleksi baru masih terbatas,” ujar Simplisius.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Simplisius mengatakan jika Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama para pemangku kepentingan telah menyepakati percepatan pembahasan Perda Literasi dan Perbukuan.
“Regulasi ini penting sebagai payung hukum sekaligus dasar penganggaran. Prosesnya sudah berjalan, meski sempat tertunda karena keterbatasan kuota perda tahun ini. Kami berharap dapat segera disahkan,” tambahnya.
Selain itu, Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, yang turut hadir dalam lokakarya, juga menambahkan jika komitmen pemerintah daerah untuk memastikan hasil kegiatan benar-benar berdampak hingga ke tingkat sekolah dan masyarakat. Upaya ini mencakup pemenuhan fasilitas perpustakaan dan ketersediaan bahan bacaan.
“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan mitra pembangunan terhadap pengembangan literasi di Nagekeo. Kami menyadari bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus diupayakan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal daerah. Hasil lokakarya ini akan segera kami tindak lanjuti melalui langkah-langkah konkret ke depan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Shafar Laga Rema, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. “DPRD berkomitmen mempercepat pembahasan dan penetapan perda ini. Regulasi ini akan menjadi fondasi hukum sekaligus landasan anggaran bagi penguatan literasi di daerah,” tegasnya.
Lokakarya ini difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama Program INOVASI (Kemitraan Indonesia–Australia) sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi dan aksi nyata untuk mempercepat peningkatan literasi siswa sekaligus memperluas akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas dan inklusif.***
