SINGARAJA, The East Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk bisa meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 2027. Apalagi ada sejumlah objek yang sekiranya bisa menjadi penyumbang bagi penambahan kas daerah.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengatakan, ada delapan potensi yang ditawarkan kepada Pemkab Buleleng agar dapat dimaksimalkan menyumbang PAD. Misalnya pajak retribusi galian batu yaitu galian C, pajak parkir, pajak barang dan jasa tertentu, pajak hotel dan restoran, termasuk air bawah tanah.
”Melihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sudah barang tentu harus ada penyesuaian. Kami tawarkan sejumlah opsi realistis, yang bisa menambah PAD Buleleng,” ujarnya usai rapat tertutup antara Banggar DPRD dengan TAPD Buleleng pada Rabu (26/8).
Meski ada yang berbenturan dengan kewenangan pemerintah provinsi, tetapi DPRD Buleleng tetap mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu potensi terkait, agar cepat memfasilitasi. Sehingga dengan dukungan pemerintah lewat investasi yang legal, tentu akan membuat Buleleng sedikit demi sedikit menjadi maju.
Contohnya memfasilitasi investasi untuk Galian C, yang disebut berpotensi memberikan tambahan untuk kas Buleleng sebanyak Rp8 miliar per tahunnya.
”Ini harapan dari teman-teman semua di Banggar DPRD Buleleng bahwa KUA-PPAS 2027 ini sesuai dengan plafon RPJMD yang Rp850 miliar, itu saja,” tambah ketua dewan.
Dilanjutkannya, dari rancangan KUA-PPAS 2027, dana transfer dari pusat masih tetap di angka Rp1,75 triliun. Sementara plafon PAD sudah ditingkatkan menjadi Rp850 miliar. Tentu pihaknya berharap dana transfer bisa menutupi kekurangan yang ada di Buleleng.
Apalagi dengan adanya efisiensi, Ngurah Arya mengharapkan adanya skala prioritas dalam program-program pemerintah daerah di 2027 nanti. Sehingga yang dilakukan dapat tepat sasaran.
Misalnya dari satu sampai sepuluh, ada lima program yang masuk skala prioritas, maka harus diurutkan terlebih dahulu. Sehingga pembiayaannya dapat dengan mudah dilakukan. Yang muaranya kepuasan masyarakat atas kinerja Pemkab Buleleng.
”Efisiensi bukan segala-galanya harus dikurangi, tetapi lebih kepada skala prioritas. Sehingga ada kepuasan tersendiri dari masyarakat nantinya,” tandasnya.(Wis)
