ATAMBUA, The East Indonesia – Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, denyut kemandirian pangan nasional tidak lagi sekadar wacana di atas kertas, melainkan berwujud nyata hingga ke ujung terluar negeri.
Presiden Prabowo pada Januari 2026 bahkan menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan untuk 2025.
Keberhasilan Indonesia mendeklarasikan swasembada pangan membawa resonansi kuat bagi wilayah perbatasan RI–RDTL (Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste), khususnya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Bagi masyarakat di beranda depan NKRI ini, pangan adalah benteng pertahanan berlapis.
Ketersediaan komoditas lokal tidak hanya menjamin dapur tetap ngebul, tetapi juga mengokohkan ketahanan ekonomi warga, meredam gejolak sosial, dan memancarkan wibawa kedaulatan negara.
Denyut Produktivitas di Tanah Perbatasan
Semangat berdikari itu kini menjalar ke sentra-sentra tani lokal di Kabupaten Belu.
Salah satu bukti sahih tersaji di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak. Kelompok Tani Mane Bala membuktikan bahwa kerja keras berbuah manis tatkala panen raya kol melimpah.
Dengan modal awal sekitar Rp2 juta, mereka mampu meraup keuntungan bersih hingga Rp24 juta.
Angka ini menjadi potret konkret bagaimana kebijakan strategis pusat beresonansi langsung pada peningkatan kesejahteraan petani akar rumput.
Langkah maju ini tentu tidak berjalan sendiri. Kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di garis depan turut menjadi katalisator penting.
Pada Juli 2026, Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur turun langsung mendampingi dan membantu warga Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, dalam panen cabai.
Pendampingan aktif dari aparat pertahanan ini menegaskan bahwa tugas TNI di perbatasan melampaui aspek keamanan teritorial semata. Mereka juga hadir sebagai penggerak produktivitas dan mitra sejati petani lokal.
Kombinasi antara kebijakan makro pemerintah pusat, ketekunan kelompok tani lokal, dan pengawalan di lapangan menjadikan Kabupaten Belu kian siap berdiri di atas kaki sendiri. Dari tanah perbatasan, kedaulatan pangan Indonesia menemukan bentuk aslinya yang paling tangguh.
Benediktus J. Hale, salah satu Tokoh Adat Masyarakat Lewalu, Senin, 5 Oktober 2026 menyampaikan bahwa selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perhatian pemerintah terhadap ketahanan pangan dinilai semakin kuat.
Hal tersebut perlu terus didorong sampai ke masyarakat di wilayah perbatasan RI–RDTL, karena ketahanan pangan bagi masyarakat perbatasan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan, kemandirian ekonomi dan ketahanan wilayah.
Menurutnya, masyarakat Lewalu pada dasarnya memiliki potensi lahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk pertanian dan peternakan.
Namun, masih terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan air, sarana produksi, pupuk, bibit, akses permodalan serta pemasaran hasil pertanian.
Oleh karena itu, program pemerintah hendaknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan harga yang layak.
Benediktus juga menilai bahwa masyarakat adat perlu dilibatkan dalam setiap program pembangunan ketahanan pangan di wilayah perbatasan.
Keterlibatan tokoh adat dan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan penting dilakukan agar program pemerintah dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan kepemilikan lahan masyarakat setempat.
Lebih lanjut disampaikan bahwa penguatan ketahanan pangan di wilayah perbatasan perlu dibarengi dengan pengawasan terhadap arus keluar-masuk komoditas melalui perbatasan.
Jangan sampai kebutuhan pangan masyarakat justru terganggu akibat praktik penyelundupan atau distribusi komoditas bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Benediktus berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi dan sumber air, serta meningkatkan pendampingan kepada kelompok tani dan peternak.
Dengan demikian, masyarakat perbatasan dapat menjadi produsen pangan yang mandiri, sekaligus ikut menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah perbatasan RI–RDTL.
Menurutnya, ketahanan pangan harus dibangun dari desa dan masyarakat perbatasan, karena apabila kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dari hasil produksi sendiri, maka ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. (Ronny)
