ATAMBUA, The East Indonesia – Distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan RI-RDTL mengalami kendala. Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabuna dilaporkan belum dapat menyalurkan paket makanan ke sekolah-sekolah maupun masyarakat penerima manfaat di area pelayanannya, meliputi Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mandeknya pelayanan ini memicu pertanyaan dari pihak sekolah dan orang tua murid yang selama ini mengandalkan program nasional tersebut untuk perbaikan gizi anak-anak mereka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak jalannya operasional di lapangan disebabkan oleh kebijakan tegas dari pusat. SPPG Kabuna resmi dijatuhi sanksi penghentian sementara (suspend) program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Misteri di balik penghentian sementara (suspend) operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kabuna akhirnya terjawab dimana Marthin Luan, selaku PIC Yayasan pengelola SPPG Kabuna, saat dikonfirmasi awak media pada Selasa pagi, 13 Oktober 2026, membenarkan adanya kebijakan suspend dari BGN terhadap dapur MBG yang dikelolanya.
Menurut Marthin, Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan dapur tersebut bukan karena adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti keracunan makanan atau konflik internal, melainkan murni akibat masalah sinkronisasi data Penerima Manfaat (PM) pada sistem administrasi.
Ia meluruskan berbagai spekulasi negatif yang sempat beredar di masyarakat mengenai alasan di balik kebijakan suspend tersebut.
“Alasan suspend bukan karena KLB seperti makanan tidak layak konsumsi, keracunan, masalah keuangan, atau konflik internal. Kendala utamanya adalah pengisian data terkait jumlah Penerima Manfaat (PM) pada sistem,” ujar Marthin saat dikonfirmasi pada Selasa (13/10/2026) pagi.
Marthin memastikan bahwa pihaknya bergerak untuk menyelesaikan kendala administratif ini. Seluruh berkas perbaikan data telah rampung diisi sesuai petunjuk teknis yang disyaratkan oleh BGN.
“Kabar mengenai SPPG Kami yang di suspend benar adanya karena terjadi perubahan data pada sistem. Sekarang semuanya sudah ada diurus, dan sudah diserahkan ke Korwil untuk dibawa ke Jakarta sebagai syarat untuk membuat PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan BGN,” jelas Marthin.
“Selanjutnya kami dari SPPG menunggu hasil dan info terbaru dari BGN untuk dapur kembali beroperasi,” sambungnya.
Saat ini, pihak SPPG Kabuna berada dalam posisi menunggu verifikasi akhir dari pusat. Belum dipastikan kapan ketukan palu pencabutan suspend akan diterbitkan oleh BGN agar dapur dapat kembali mengepul dan melayani kebutuhan gizi anak-anak di wilayah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, meski pihak yayasan menyebut adanya perubahan data sistem sebagai pemicu utama, muncul dugaan bahwa akar masalah ini bersumber dari ketidaksesuaian antara jumlah kuota penerima yang tertera di atas kertas dengan kondisi riil di lapangan selama program berjalan.
Perbedaan angka inilah yang disinyalir memicu sistem BGN melakukan penguncian otomatis demi validasi.(Rony)
