ATAMBUA, The East Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu secara resmi membuka Sidang Paripurna Pembukaan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran (TA) 2027 pada Senin, 9 November 2026.
Sidang yang berlangsung di ruang sidang utama tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitu Djuang.
Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitu Djuang menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah (Banmus) Nomor 7 Tahun 2026, masa sidang kali ini tidak hanya berfokus pada rancangan anggaran daerah, tetapi juga membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Ketiga Ranperda tersebut meliputi:
1. Ranperda Kabupaten Belu tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Ranperda Kabupaten Belu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Ranperda Kabupaten Belu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahu 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
“Tiga Ranperda ini diharapkan dan diarahkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, adaptif, serta selaras dengan regulasi nasional terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Belu,” ujar pria yang akrab disapa Febby Djuang.
Diungkapkan bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2027, regulasi mewajibkan Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan APBD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan dimulai.
“Dengan demikian, persetujuan bersama atas Rancangan APBD TA 2027 dilaksanakan paling lambat tanggal 30 November 2026. Saya mengajak segenap anggota dewan agar bersungguh-sungguh menjalankan tugas konstitusional ini dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegasnya.
Ketua DPRD Belu juga meminta Bupati beserta jajaran eksekutif untuk bekerja lebih efektif dan efisien guna mengeliminasi kendala teknis selama proses pembahasan.
Ketua DPRD Belu mengingatkan agar kualitas anggaran dan isu-isu prioritas yang menyangkut kebutuhan masyarakat umum tidak dikesampingkan akibat terburu-buru.
Di sela pidatonya, pimpinan DPRD Belu ini juga memberikan catatan terkait pelaksanaan APBD TA 2026 yang sedang berjalan.
Dewan mendorong pemerintah melalui perangkat daerah teknis untuk segera merealisasikan seluruh kegiatan belanja modal.
Hal ini agar penyerapan anggaran di akhir tahun 2026 dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya.
DPRD Belu berharap dokumen anggaran TA 2027 yang digodok nantinya benar-benar mencerminkan sinkronisasi kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi guna menopang ketercapaian pembangunan nasional, dengan tetap berbasis pada potensi dan kondisi lokal Kabupaten Belu.
Ketua DPRD Belu, Febby Djuang juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Belu beserta jajaran eksekutif, unsur Forkopimda, serta seluruh hadirin yang telah berkomitmen mengawal agenda pembukaan sidang paripurna ini hingga berjalan dengan baik, tertib, dan lancar.
Untuk diketahui bahwa sidang ini dihadiri oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, Wakil Ketua I DPRD Januaria Awalde Berek, Wakil Ketua II DPRD Antonius CHR Djaga Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, para staf ahli, serta seluruh pimpinan perangkat daerah Kabupaten Belu.
Turut hadir sebagai undangan, unsur Forkopimda dan instansi vertikal, antara lain Ketua Pengadilan Negeri (PN) Atambua, perwakilan Dandim 1605/Belu, Dansubpom Atambua, perwakilan Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonarhanud 14/PWY, perwakilan Kapolres Belu, perwakilan Danyonif 744/SYB, dan perwakilan Danyon Pelopor A Brimob. Hadir pula perwakilan Kementerian Agama, BNN, KPU, BPJS, perwakilan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Pimpinan Bank NTT, pimpinan organisasi wanita, serta para insan pers. (Ronny)
