ATAMBUA , The East Indonesia – Pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menegaskan bahwa kawasan tersebut merupakan area publik yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha jasa transportasi, baik rental lokal Motaain, rental dari Atambua, maupun transportasi daring seperti Maxim, untuk melakukan aktivitas antar-jemput penumpang.
Penegasan ini disampaikan oleh Administrator PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, S.STP., melalui Kepala Subbidang (Kasubid) Pengembangan Kawasan PLBN Motaain, George Yorison Amtiran, saat dikonfirmasi media ini, Jumat, 13 November 2026, dimana merespons dinamika operasional jasa angkutan di kawasan perbatasan tersebut.
George menjelaskan bahwa kebijakan ini merujuk pada kesepakatan bersama yang telah difasilitasi beberapa bulan lalu.
Pertemuan tersebut melibatkan pihak pengelola PLBN, UPT Perhubungan Provinsi NTT di Kabupaten Belu, kepolisian, Brimob, perwakilan Maxim, serta kelompok rental dari Atambua dan Motaain.
“Pada saat kegiatan fasilitasi itu, semua pihak menyepakati bahwa PLBN adalah area publik di mana setiap orang dapat beraktivitas secara ekonomi, termasuk pelaku usaha jasa rental. Jadi, sampai saat ini pihak pengelola tidak melarang siapa pun baik rental Atambua, rental Motaain, maupun Maxim untuk menjemput atau mengantar penumpang,” ujar George.
Meski bebas beroperasi, pihak pengelola terus mendorong agar para pelaku usaha jasa transportasi setempat segera melegalkan organisasinya.
Disampaikan bahwa himbauan ini telah disosialisasikan secara langsung sejak November 2025.
Menurut George, pengurusan izin ke dinas terkait seperti Dinas Perhubungan serta pembentukan organisasi yang berbadan hukum sangat penting.
Hingga kini, pihak pengelola masih memberikan ruang bagi kelompok rental untuk berproses, meski belum ada konfirmasi resmi terkait rampungnya izin tersebut.
Terkait wacana pemisahan area parkir antara kendaraan pribadi dan armada rental, George menyebut hal itu belum dapat diterapkan.
Saat ini, kawasan zona penunjang ekonomi PLBN Motaain baru terbagi menjadi tiga kategori umum: area parkir roda dua, roda empat, dan roda enam.
“Alokasi lahan khusus atau pool baru bisa kami fasilitasi apabila organisasi mereka sudah berbadan hukum dan menempuh mekanisme sewa Barang Milik Negara (BMN). Selama belum ada yang resmi, area parkir tetap berstatus layanan umum,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihak PLBN Motaain membuka peluang seluas-luasnya bagi organisasi rental mana pun tidak terbatas pada kelompok lokal Motaain yang telah memiliki legal standing (kedudukan hukum) yang sah dan bersedia mengikuti aturan sewa BMN.
Jika persyaratan tersebut terpenuhi, pengelola berkomitmen memberikan dukungan fasilitas berupa penyediaan stan (booth) informasi layanan khusus.
“Kami bisa menyiapkan satu booth informasi di gedung utama kedatangan pelintas khusus bagi armada rental yang resmi, sehingga pelintas batas yang membutuhkan transportasi dapat langsung terlayani.
Namun, syarat legalitas dan sewa BMN harus dipenuhi terlebih dahulu,” tegas George.
Dirinya kembali menekankan bahwa sebelum adanya organisasi transportasi yang mengantongi izin resmi di kawasan tersebut, seluruh penyedia jasa angkutan dari mana pun tetap memiliki hak yang sama untuk beroperasi di area publik PLBN Motaain.(Rony)
