ATAMBUA, The East Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu melalui Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan perhatian serius terhadap kepastian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di daerah tersebut.
Dalam proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Fraksi Gerindra secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu agar menjamin perpanjangan Surat Keputusan (SK) bagi seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu tanpa terkecuali.
Tuntutan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Belu, Isabel Pereira Maia Pinto (Noi Pinto), pada Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, kepastian perpanjangan SK ini sangat penting guna menjaga stabilitas pelayanan publik serta memberikan rasa tenang bagi para pegawai yang mengabdi di lingkungan Pemkab Belu.
Sikap politik ini sejalan dengan dinamika pengawalan hak-hak kepegawaian di daerah, di mana sejumlah fraksi lain seperti Fraksi PDI Perjuangan DPRD Belu juga turut menyuarakan agar tidak ada kebijakan pemberhentian bagi tenaga PPPK maupun honorer.
Noi Pinto menyampaikan bahwa pandangan tersebut mewakili pemikiran anggota Fraksi Gerindra lainnya, yakni Januari Awalde Berek, Manten Nai Buti, dan Wandelina Happy Sally.
Menurut Fraksi Gerindra, keberlanjutan status kerja tenaga PPPK, termasuk mereka yang berstatus paruh waktu, perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Karena itu, perpanjangan SK pada 2027 dinilai penting untuk memberikan kepastian terhadap keberlanjutan hubungan kerja para tenaga tersebut.
Fraksi Gerindra juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat terkait tenaga PPPK Paruh Waktu serta kesempatan bagi tenaga PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS Tahun 2027.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra meminta agar seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Belu mendapatkan perhatian yang sama dan tidak ada yang dikecualikan dalam kebijakan perpanjangan SK.
Menanggapi permintaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu menyatakan sependapat untuk memperpanjang SK seluruh tenaga PPPK, baik PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
Dalam dokumen jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD, pemerintah menyebutkan bahwa kebijakan tersebut akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.
Pernyataan persetujuan pemerintah daerah tersebut menjadi bagian penting dari pembahasan keberlanjutan tenaga PPPK di Kabupaten Belu menjelang Tahun Anggaran 2027.
Meski demikian, pelaksanaan perpanjangan SK tetap perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan dan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Fraksi Gerindra berharap komitmen pemerintah daerah tersebut benar-benar diwujudkan sehingga tenaga PPPK Paruh Waktu memperoleh kepastian mengenai keberlanjutan status kerja mereka pada tahun mendatang.
Selain persoalan perpanjangan SK PPPK, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Belu juga menyampaikan tujuh pokok pandangan umum terhadap RAPBD 2027, meliputi:
1. Meminta pemerintah daerah mencermati kembali target pendapatan yang hanya mengalami penambahan Rp350 juta serta melakukan kajian potensi riil pendapatan dan pendataan PBB-P2.
2. Mendorong pengkajian sumber-sumber potensi daerah agar target pendapatan tidak stagnan dan sesuai kondisi riil.
3. Meminta Camat, Lurah, dan Kepala Desa melakukan pendataan ulang serta penagihan aktif terhadap wajib pajak PBB-P2.
4. Meminta pemerintah daerah meningkatkan realisasi dan penyerapan belanja menjelang akhir tahun anggaran.
5. Memastikan seluruh program kerja Tahun Anggaran 2027 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu 2025–2029.
6. Meminta perpanjangan SK seluruh tenaga PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, pada 2027.
7. Meminta pemerintah daerah memperhatikan ketentuan perencanaan, kemampuan pengembalian, dan jangka waktu pinjaman daerah sesuai regulasi.
Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan tersebut agar kebijakan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada program pembangunan, tetapi juga memperhatikan kepastian kerja tenaga PPPK, optimalisasi pendapatan, serta keberlanjutan keuangan daerah.(Rony)
