ATAMBUA, The East Indonesia – Hingga saat ini, belasan dusun di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, wilayah perbatasan langsung Negara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste dilaporkan masih hidup dalam kegelapan tanpa aliran listrik dari PLN.
Banyak Dusun di seluruh Kabupaten Belu yang belum teraliri listrik dari PLN mulai dari, Dusun Bekotaruik A, Bekotaruik B (Desa Mandeu Raimanus), serta Renrua Lalere, Kecamatan Raimanuk, kemudian bergeser ke Dusun Lelowai, Desa Derok Faturene, Kecamatan Tasifeto Barat; Kecamatan Kakuluk Mesak: Dusun Bautasik/Tuntel Tasik (Desa Kabuna) dan Dusun Korbau (Desa Leosama); Kecamatan Lamaknen Selatan: Dusun Haulata di Desa Lutharato; Kecamatan Sisi Fatuberal: Dusun Aimuti dan Dusun Fumoku serta beberapa dusun yang tidak sempat disebutkan.
Hal ini pun kembali dikeluhkan masyarakat Kabupaten Belu saat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Belu, Januaria Awalde Berek, S.Sos reses di Desa Mandeu Raimanus, Senin, 16 Maret 2026.
Warga Dusun Dusun Bekotaruik A dan B serta Renrua Lalere kembali meminta agar para wakil rakyat di Kabupaten Belu maupun di Pusat bisa menuntaskan persoalan jaringan listrik yang belum menyentuh sejumlah titik di Kecamatan Raimanuk.
Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Belu, Januaria Awalde Berek terus memberikan dorongan kepada pihak PLN agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste (RI-RDTL).
Wakil Ketua I DPRD Belu menegaskan bahwa ketersediaan listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan dasar untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas pendidikan anak-anak di perbatasan.
Politisi senior yang akrab disapa Walde Berek ini menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat sekaligus putri asli Raimanuk, dirinya sejak menjadi anggota DPRD Belu terus berjuang agar wilayah Raimanuk termasuk Bekotaruik A, B, serta Renrua Lalere segera terang.
Srikandi Gerindra ini meminta agar pihak PT PLN (Persero) untuk memprioritaskan perluasan jaringan listrik ke wilayah-wilayah sulit di Raimanuk, khususnya di Dusun Bekotaruik dan Desa Renrua tersebut.
Dijelaskan pula kepada awak media, bahwa pada 20 Januari 2026, pihaknya bersama Komisi 2 DPRD Belu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Manajer PLN ULP (Unit Layanan Pelanggan) Atambua adalah Daniel Antonius Meok telah menggelar rapat perdana tahunan untuk meminta prioritas pembangunan listrik di Raimanuk.
“Kami selaku Dewan dan anak asli Raimanuk terus berjuang untuk jaringan listrik yang tersisa. Pada 7 Januari 2026 lalu, kami bersama Komisi 2 DPRD Belu, Bapenda, dan Kepala PLN Atambua, sudah menggelar rapat perdana tahunan. Dalam pertemuan itu, saya meminta secara khusus agar sisa wilayah di Raimanuk diprioritaskan,” ujar Walde Berek kepada media, Senin (23/03/2026).
Dijelaskan bahwa dalam rapat tersebut, rekan sejawatnya seperti Ibu Yane Bone dan Ibu Regina Mau Loe dan beberapa anggota DPRD Belu lainnya juga menyampaikan aspirasi serupa untuk daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Dikatakan bahwa Pihak PLN Atambua sendiri memberikan sinyal positif bahwa wilayah-wilayah tersebut akan menjadi perhatian utama jika terdapat penambahan perluasan jaringan.
Walde Berek menyadari bahwa kebijakan teknis dan kuota berada di tangan PLN sebagai BUMN. Namun, ia menegaskan bahwa surat terbuka yang dikirimkan oleh Ketua BPD akan menjadi dasar kuat untuk terus mendesak prioritas pembangunan.
“Kapan pastinya itu memang kewenangan PLN, tetapi sebagai wakil rakyat yang tahu persis kebutuhan masyarakat akan penerangan, kami wajib untuk terus bersuara hingga masyarakat menikmati listrik,” pungkas politisi wanita yang juga adalah Ketua DPC Gerindra Belu ini.
Wakil Ketua 1 DPRD Belu berjanji akan terus mengawal koordinasi dengan PLN agar dusun-dusun yang terdata segera masuk dalam rencana prioritas pembangunan listrik desa.
“Sebagai wilayah perbatasan negara, DPRD Kabupaten Belu saat ini sedang mempersiapkan proposal pengajuan jaringan dan akan terus mendorong PLN agar segera melakukan eksekusi di lapangan,” tegas Walde Berek.(Rony)