SINGARAJA, The East Indonesia – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda menggelar sosialisasi katalog elektronik versi 6 (V6) serta implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Selasa (21/4).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas perubahan sistem pengadaan barang dan jasa secara nasional, khususnya penerapan katalog elektronik V6 yang kini menjadi pintu utama dalam proses e-purchasing.
Melalui sistem ini, katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan marketplace tidak lagi berjalan terpisah, melainkan terintegrasi dalam satu platform untuk mempermudah proses pengadaan.
Kepala Bagian PBJ Setda Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, menjelaskan bahwa perubahan sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme pengadaan sekaligus memperluas pilihan penyedia bagi perangkat daerah.
“Seluruh proses pengadaan kini terpusat pada katalog versi 6 yang telah mengakomodasi katalog LKPP maupun marketplace, sehingga perangkat daerah memiliki alternatif dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya menambahkan kerja sama dengan marketplace diharapkan semakin memperkuat ekosistem pengadaan, khususnya dalam mengatasi kendala teknis maupun keterbatasan produk yang tersedia pada katalog.
Selain pembaruan sistem, sosialisasi ini juga menguraikan mekanisme penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi pengadaan. KKI digunakan sebagai metode pembayaran non-tunai yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, dan tercatat secara digital.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan, Luh Sri Mendriadi, menyampaikan bahwa Kabupaten Buleleng menjadi salah satu daerah dengan implementasi KKI terbaik di Provinsi Bali.
“Berdasarkan hasil evaluasi, Buleleng mencatat realisasi penggunaan KKI yang tinggi dan berjalan lancar. Sejak 2023, Buleleng juga telah ditetapkan sebagai pilot project penerapan KKI di Bali,” jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Buleleng dapat memahami perubahan sistem serta mengoptimalkan penggunaan katalog elektronik V6 dan KKI guna mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif, dan transparan.(Wis)
