ATAMBUA, The East Indonesia – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kabupaten Belu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu pada Senin, 30 Maret 2026, membuka fakta mengejutkan mengenai tata kelola pemerintahan desa di wilayah tersebut.
Berdasarkan laporan masyarakat dan temuan legislatif, terungkap bahwa diduga sekitar 70 persen dari total 69 desa di Kabupaten Belu bermasalah dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Belu itu, Ketua Komisi I Edmundus Tita secara tegas mempertanyakan kinerja dan tindak lanjut Inspektorat Belu.
Pasalnya, rekomendasi terkait penyalahgunaan dana di sejumlah desa telah disampaikan berulang kali melalui RDP sebelumnya, namun eksekusinya dinilai berjalan lamban.
RDP tersebut juga menyoroti berbagai modus pelanggaran, mulai dari dugaan proyek fiktif, pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, hingga pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Menanggapi fenomena ini, Dosen Tetap STISIP Fajar Timur Atambua, Dr. Drs. Agustinus Bere, M.Ec.Dev., M.A., menilai angka 70 persen tersebut menunjukkan adanya kerentanan sistemik yang serius.
Menurutnya, fenomena ini dapat dibedah melalui dua lensa utama: krisis tata kelola (governance) dan dampaknya langsung terhadap penurunan kualitas layanan publik.
Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Belu yang disinyalir mengindikasikan masalah hukum dan maladministrasi di sebagian besar desa memerlukan perhatian serius dari perspektif tata kelola dan hukum.
Masalah akuntabilitas anggaran ini secara langsung melemahkan kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.
“Saya melihat secara akademis bahwa
Akar Masalah Tata Kelola Desa
Dari perspektif ilmu administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, tingginya angka indikasi maladministrasi dan pelanggaran hukum di tingkat desa umumnya dipicu oleh tiga (3) faktor utama,” pintanya, Senin, 9 November 2026.
3 faktor tersebut diantaranya;
1. Rendahnya Literasi Regulasi dan Kompetensi Manajerial: Akademisi sering kali menemukan bahwa perangkat desa mengalami kegagalan adaptasi terhadap kompleksitas laporan keuangan. Banyak kasus penyalahgunaan anggaran terjadi bukan murni karena niat jahat (mens rea), melainkan karena ketidakpahaman atas mekanisme pertanggungjawaban yang baku dan rigid.
2. Lemahnya Pengawasan Internal (Asimetri Informasi): Lembaga pengawas formal seperti Inspektorat Daerah kerap menghadapi keterbatasan personel dan anggaran untuk menjangkau seluruh desa secara intensif. Di sisi lain, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kontrol politik lokal sering kali tumpul karena terjebak dalam hubungan patronase dengan kepala desa atau kurang dibekali kemampuan pengawasan teknis.
3. Minimnya Partisipasi Berbasis Civic Engagement: Proses Musyawarah Desa (Musdes) yang seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengawal alokasi anggaran, sering kali hanya formalitas administratif. Ketertutupan informasi membuat partisipasi publik menjadi semu, meningkatkan risiko penyelewengan dana.
Dosen Tetap STISIP Fajar Timur Atambua, Dr. Drs. Agustinus Bere, M.Ec.Dev., M.A ini mengatakan bahwa melalui pendekatan preventif dan penegakan hukum yang simultan, Kabupaten Belu perlu mengadopsi langkah konkrit untuk di tindaklanjuti sesuai harapan masyarakat yakni:
1. Penguatan Sistem Pengawasan Kolaboratif: Mendorong Inspektorat Daerah berkolaborasi aktif dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan Negeri dan Polres Belu) untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan mitigasi hukum sejak fase perencanaan anggaran.
2. Digitalisasi Tata Kelola Keuangan Desa: Mewajibkan adopsi penuh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis daring guna memastikan transparansi transaksi keuangan dan menekan intervensi manual yang rawan penyelewengan.
3. Dari perspektif administrasi publik, angka 70% ini merupakan alarm keras yang membutuhkan intervensi radikal berbentuk reformasi birokrasi tingkat desa. Penyelesaiannya tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan punitif (hukuman) setelah korupsi terjadi, melainkan memperkuat aspek preventif melalui digitalisasi transparansi anggaran desa, peningkatan kapasitas audit oleh Inspektorat Daerah, serta pemberdayaan pengawasan berbasis masyarakat (community-based monitoring).
4.Peningkatan Kualitas Pendamping Desa: Mengoptimalkan peran tenaga pendamping desa bukan sekadar sebagai juru tulis administrasi, melainkan sebagai penjamin mutu (dan ikut bertanggung jawab) atas kesesuaian implementasi APBDes terhadap regulasi nasional. (Ronny)
