ATAMBUA, The East Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu resmi membuka Sidang Paripurna Pembukaan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027 pada Senin, 9 November 2026.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitu Djuang.
Hadir dalam persidangan tersebut Bupati Belu Willybrodus Lay, Wakil Ketua I DPRD Januaria Awalde Berek, Wakil Ketua II DPRD Antonius CHR Djaga Kota, Sekretaris Daerah, staf ahli, serta para pimpinan perangkat daerah.
Sidang ini juga turut disaksikan oleh unsur Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, akademisi dari Fakultas Vokasi Unhan RI, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Belu Willybrodus Lay menekankan bahwa APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat yang tercermin melalui rencana alokasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
“APBD menjadi sarana sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan program kerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Hal ini penting demi menjaga kesinambungan pembangunan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, serta ketahanan pangan,” ujar Willy Lay.
Disampaikan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD Belu sebelumnya telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD TA 2027 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026, dengan rincian struktur anggaran sebagai berikut:
* Pendapatan Daerah: Dianggarkan sebesar Rp805.914.192.892,- (Delapan Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
* Belanja Daerah: Dianggarkan sebesar Rp851.062.047.714,- (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah).
* Pembiayaan Daerah: Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp45.147.854.822,-, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah), sehingga pembiayaan netto tercatat sebesar Rp45.147.854.822,-.
Selain Ranperda APBD 2027, Bupati Belu juga menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mengajukan tiga Ranperda lainnya yang fokus pada tata kelola pemerintahan desa.
Keempat Ranperda yang diajukan dalam agenda sidang kali ini meliputi:
1. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027.
2. Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa.
3. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
4. Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Di akhir sambutannya, Bupati Willybrodus Lay menyampaikan harapan besar agar seluruh Ranperda yang diajukan dapat dikaji secara cermat sesuai mekanisme sidang legislatif.
Dirinya berharap regulasi-regulasi ini nantinya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, masalah sosial kemasyarakatan, serta mewujudkan efektivitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik di Kabupaten Belu.
“Besar harapan kami, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dapat dikaji secara cermat, sesuai mekanisme sidang, sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yang mampu menjadi jawaban bagi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, serta sebagai acuan untuk dijabarkan secara teknis oleh Perangkat Daerah, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaran Pemerintahan Desa, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Desa, demi terwujudnya,” pungkas Bupati Belu. (Ronny)
