ATAMBUA, The East Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu resmi membuka masa sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 pada Senin, 9 November 2026.
Usai pernyataan Sidang paripurna Pembukaan lalu diwarnai dengan tanggapan dari legislatif.
Salah satu tanggapan dari Pihak DPRD Belu yang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu untuk menaikkan alokasi Dana Pemberdayaan Kelurahan hingga mencapai Rp1 miliar secara bertahap.
Sidang pembukaan ini yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang ini dihadiri langsung oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutan pembukaannya, baik Bupati maupun Ketua DPRD menekankan pentingnya sinergi agar pembahasan APBD 2027 berjalan optimal demi mencapai target kinerja daerah yang telah ditetapkan.
Dalam penyampaian Nota Keuangan APBD 2027 oleh Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp805.914.192.892,- (Delapan Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
Sementara itu, Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp851.062.047.714,- (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah).
Selain itu, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp45.147.854.822,-, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah), sehingga pembiayaan netto tercatat sebesar Rp45.147.854.822,-.
Total pendapatan daerah sekitar Rp806-an miliar tersebut didistribusikan sebagai belanja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Namun, distribusi anggaran kali ini mengalami penurunan di hampir seluruh OPD jika dibandingkan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Bupati Belu, Willybrodus menjelaskan bahwa penurunan proyeksi pendapatan ini terjadi akibat adanya efisiensi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.
Oleh karena itu, Bupati meminta seluruh jajaran daerah untuk lebih kreatif dan inovatif agar program pembangunan masyarakat tetap dapat berjalan secara maksimal di tengah keterbatasan anggaran.
Merespons paparan nota keuangan tersebut, Anggota DPRD Belu dari Fraksi Partai Golkar, drg. Falentinus Pareira, dalam suatu kesempatan dalam sidang tersebut, menanggapi agar pemerintah bergerak cepat menjemput peluang anggaran pusat.
Pria yang akrab disapa Dokter Falens ini menyarankan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Dana Insentif Daerah (DID).
Satgas ini nantinya bertugas mengendalikan dan memperbaiki berbagai indikator capaian daerah yang selama ini belum terpenuhi agar Kabupaten Belu bisa mengamankan tambahan transfer DID.
Tidak hanya menyoroti sektor pendapatan makro, pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar ini juga menyampaikan desakan terkait anggaran akar rumput.
Di hadapan Bupati Belu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dokter Falens mendesak agar Dana Pemberdayaan Kelurahan dinaikkan karena jumlah yang ada saat ini dinilai sudah sangat terbatas.
Dirinya memberikan ilustrasi logis bahwa esensi pembangunan seharusnya menyasar pada jumlah jiwa penduduk.
“Saat ini, jumlah penduduk perkotaan di tiga kecamatan di Belu telah mencapai 100.000 jiwa, atau setara dengan 40% dari total populasi Kabupaten Belu yang tersebar di 12 kelurahan. Satu desa dengan jumlah penduduk yang lebih kecil bisa mendapatkan dana hingga 1 miliar rupiah, sedangkan kelurahan yang memikul beban jumlah penduduk jauh lebih besar selama ini hanya dialokasikan 200 juta rupiah dari DAU Specific Grant (SG). Ini tidak seimbang, maka sangat layak jika dana pembangunan kelurahan ditingkatkan,” tegas Dokter Falens.
Sebagai solusi konkret, Dokter Falens meminta Bupati Belu menginstruksikan TAPD untuk menaikkan alokasi Dana Pemberdayaan Kelurahan menjadi Rp750 juta per kelurahan pada tahun 2027, dan ditargetkan menyentuh angka Rp1 miliar penuh pada tahun 2028.
Menurutnya, intervensi anggaran dari Pemkab Belu ini sangat penting demi menjawab aspirasi masyarakat yang selama ini tertampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbanglur).
“Supaya masyarakat di kelurahan juga bisa merasakan APBD yang mana selama ini anggaran mereka sangat terbatas untuk mengesekusi usulan warga. Kalau Pemkab intervensi menambahnya sampai 1 miliar secara bertahap, pembangunan di tingkat kota akan berjalan adil dan langsung menyentuh kebutuhan 40 persen masyarakat Belu,” pungkasnya.(Rony)
