Atambua, Theeast.co.id – Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang digunakan masyarakat sebagai penerangan jalan di malam hari sehingga para pengguna jalan dapat saling melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari serta dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan ini ternyata memiliki pembiayaan secara bersama dari masyarakat dengan tagihan yang diatur oleh pihak Perusahaan Listrik Negara. Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Belu Vincent K. Laka saat ditemui wartawan media ini di ruang kerjanya, Rabu (09/01/2018). “Pajak penerangan jalan itu langsung dipungut oleh pihak PLN dan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk disetorkan ke kas daerah sebanyak 10%”, ungkapnya.
Saat ini masyarakat yang membeli pulsa listrik, di dalamnya sudah tercantum 1 item yang namanya pajak penerangan jalan sebesar 10% dari setiap pengisian ulang pulsa listrik. Pungutan itu dikumpulkan oleh PLN kemudian langsung disetorkan tagihan listrik itu kepada Pemda melalui Dinas Pendapatan Daerah.
Hanya saja masyarakat Belu yang berada di perbatasan negara RI-RDTL ini masih memiliki sikap ketidakpedulian untuk memelihara hampir semua lampu Penerangan Jalan Umum yang sudah dipasang selama ini. Lampu-lampu di jalanan umum ini biasanya dirusak dengan lemparan batu, kayu, penembakan dengan senapan angin dan ada pula yang menggunakan ketapel. “Masyarakat kita di perbatasan ini masih lemah dalam rasa memiliki fasilitas umum yang disediakan dalam hal ini lampu JPU”, tutur Laka.
Plt Kepala Dinas PU Belu ini sangat berharap agar semua aset umum (lampu JPU) yang sudah dan akan diselesaikan pemasangan ini dapat secara bersama membantu memelihara serta menjaga dari tangan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. “Mari kita jaga fasilitas negara kita secara bersama terutama dari tangan manusia yang tidak bertanggungjawab”, tegas Vincent Laka. (Ronny)
