ATAMBUA, The East Indonesia – Pemerintah Kabupaten Belu resmi membuka posko kemanusiaan yang dikoordinir langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu untuk membantu korban gempa bumi di Pulau Flores.
Posko yang dikoordinasikan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu ini berlokasi di depan Plaza Pelayanan Publik Atambua, kawasan Simpang Lima Kota Atambua, Kabupaten Belu.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belu, drg. Maria Ansilla F. Eka Mutty, menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah daerah dalam memfasilitasi aksi kemanusiaan ini.
Dirinya menjelaskan bahwa posko resmi beroperasi selama satu pekan, terhitung mulai tanggal 19 Agustus hingga 25 Agustus 2026.
“Pertama-tama, terima kasih kepada pemerintah yang akhirnya membuka posko yang dikoordinir oleh BPBD Belu. Di saat membuka posko ini, ada beberapa pemuda yang mau bergabung. Kami katakan silakan, semuanya akan membawa nama Belu agar bisa memberikan bantuan kepada korban bencana gempa di Pulau Flores,” ujar drg. Ansilla saat diwawancarai di lokasi posko, Kamis (20/8/2025) malam.
Pantauan di lokasi menunjukkan pergerakan kepedulian masyarakat yang mulai terlihat. Meski pada pagi hari posko masih sepi, memasuki sore hingga malam hari, bantuan dari warga mulai berdatangan satu per satu.
Pihak BPBD Belu yang mengkoordinir membuka pintu bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan dalam berbagai bentuk. Mulai dari uang tunai, bahan makanan, pakaian layak pakai, perlengkapan tidur (selimut, terpal, sprei), hingga alat-alat rumah tangga.
“Mudah-mudahan besok dan ke depannya kami mengimbau masyarakat Kabupaten Belu di manapun dan siapapun baik itu pengusaha, pegawai kantor, pihak swasta dari bank, atau dari manapun yang mau berpartisipasi, silakan datang. Tidak dibatasi berapapun jumlahnya. Intinya kita berniat untuk bekerja kemanusiaan demi teman-teman kita di Flores,” imbaunya.
Menjawab kepastian transparansi pengelolaan bantuan keuangan, drg. Ansilla Mutty menegaskan bahwa posko ini bekerja berdasarkan Surat Edaran Bupati Belu dan memiliki legalitas hukum.
Pemerintah telah menyediakan nomor rekening khusus yang operasionalnya diawasi ketat.
“Pemberian bantuan apabila ada bencana, maka pada nomor rekeningnya harus tercantum apa jenis bencana dan di daerah mana. Kemudian, jika itu melalui BPBD, maka harus ditandatangani oleh dua orang. Jadi kami bekerja berdasarkan ketentuan yang ada pada surat edaran Bupati terkait pembangunan posko. Ini adalah posko yang legal,” tegasnya.
Apabila jumlah bantuan yang terkumpul melonjak dalam satu dua hari ke depan, BPBD siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Resor (Polres) Belu, untuk mendistribusikan bantuan lebih awal setelah melaporkannya kepada Pimpinan daerah.
Mengenai mekanisme penyaluran agar tepat sasaran hingga ke pelosok yang belum tersentuh, BPBD Belu terus membangun komunikasi dengan BPBD Provinsi NTT guna memetakan wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.
“Rencana kami ke depan pasti didiskusikan dengan pimpinan, tetapi kami juga memberikan masukan mencari data terkait daerah mana yang belum tersentuh. Rencananya, kalau memang memungkinkan, bantuan dari Belu ini kita berikan ke tempat-tempat yang memang belum tersentuh sama sekali atau yang masih kurang bantuannya. Minimal dengan apa yang ada ini, kita berusaha membantu sampai mereka merasakan dampak dari bantuan Kabupaten Belu,” jelas drg. Ansilla.
Terkait jalur logistik menuju Pulau Flores, BPBD telah menjajaki koordinasi dengan pihak Otoritas Pelabuhan Atapupu untuk memanfaatkan jalur Tol Laut.
Namun, jika jalur laut mengalami kendala, opsi alternatif adalah menggunakan armada darat menuju Kupang bersama Polres Belu dan pihak terkait lainnya.
“Semua keputusan terkait keberangkatan atau apapun itu nanti jika Pak Bupati mengatakan silahkan kita antar sampai ke sana, kami ikut. Tapi kalau Pak Bupati mengatakan kita antar sampai di Kupang saja, ya kita sampai di situ saja,” tambahnya.
Urgensi bantuan ini semakin mendesak mengingat aktivitas tektonik di Pulau Flores yang masih fluktuatif.
Berdasarkan pembaruan data terakhir yang diterima BPBD Belu, telah terjadi 3.055 kali gempa susulan sejak bencana utama, dengan 88 getaran di antaranya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Di akhir wawancara, drg. Ansilla meminta dukungan dari insan pers untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai posko kemanusiaan ini agar partisipasi masyarakat Kabupaten Belu dapat semakin maksimal dalam hari-hari ke depan. (Ronny)
