Atambua, Theeast.co.id – Terkait persoalan tambak garam yang ada di kabupaten Malaka, Viktor Bungtilo Laiskodat selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur akhirnya meminta maaf kepada masyarakat kabupaten Malaka. Permintaan maaf ini Gubernur Laiskodat ini ditujukan kepada masyarakat malaka yang terkena dampak Tambak Garam terkait dengan pernyataannya menentang masyarakat yang menolak pembangunan tambak garam di Kabupaten Malaka, Perbatasan RI-RDTL-Australia. Hal ini dikarenakan dirinya mengaku hanya mendapat informasi sepihak dari Pemda Malaka.
Sebelumnya Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat perintahkan tambak garam Malaka harus dilanjutkan. Terkait dengan ijin dan semua prosedur perijinan dilengkapi kemudian. Penegasan itu disampaikan Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat usai meninjau lahan tambak garam PT IDK di Weseben- Kecamatan Wewiku- Kabupaten Malaka- Propinsi NTT, Selasa (26/3-2019). ”Saya perintahkan mulai besok perusahaan harus beroperasi kembali. Kalau tidak kerja saya akan perintahkan Bupati untuk cabut izin PT IDK dan menggantikan dengan perusahaan lain,” tegasnya.
Dikatakan, tidak ada siapapun yang dapat menghentikan usaha tambak garam di NTT selain dirinya dan Tuhan. “Tidak ada siapapun yang bisa hentikan usaha tambak garam di NTT kecuali Tuhan dan Gubernur NTT,” ucapnya.
Dirinya menjelaskan bahwa pembukaan lahan untuk investasi tambak garam di Kabupaten Malaka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Indonesia akan garam. “Kalau ada yang datang kesini untuk ganggu pekerjaan disini saya akan perintahkan bupati Malaka kerahkan tiap desa 200 orang untuk amankan lokasi ini. Saya mau lihat siapa yang mau berhadapan dengan saya dan saya akan hadapi mereka”.
Pernyataan ini kemudian menimbulkan banyak kontroversi dari masyarakat. Karena itu, Tim Advokasi Lingkungan yang tergabung di dalamnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur dan JPIC OFM Indonesia mengadakan audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Viktor Bungtilu Lasiskodat pada Selasa 02 April 2019 Pukul 10.15 WITA di ruang kerja Gubernur.
Hadir juga dalam audiensi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Nusa Tenggara Timur dan karo Humas Propinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Ferdy Kapitan, M.Si dan Marius Ardu Jelamu.
Tim Advokasi Lingkungan yang dipimpin langsung oleh direktur WALHI NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi dan Direktur JPIC OFM Indonesia Alsis Goa, OFM didampingi dua staf dari Walhi Yuvensius Stefanus Nonga dan Deddy Holo menyampaikan asprasi WALHI NTT dan warga terkait kasus tambak garam Malaka oleh PT. Indi Daya Kencana (PT. IDK) yang mengabaikan keselamatan lingkungan serta sarat dengan persoalan sosial yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Terkait permasalahan pengrusakan mangrove oleh PT. IDK, Gubernur Nusa Tenggara Timur secara tegas dari awal audiensi menyampaikan bahwa penanaman mangrove di lokasi yang saat ini telah dirusak wajib dilakukan oleh PT. IDK bahkan merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penanaman mangrove.
Umbu Wulang dalam pernyataannya di hadapan Gubernur sangat menyayangkan pembabatan mangrove yang tidak didahului oleh proses AMDAL. Semestinya perusahaan sekelas PT. IDK tidak memiliki banyak kesulitan untuk memproses AMDAL dan ijin-ijin lain. Karena PT. IDK menjelaskan dirinya sebagai perusahan besar dan memproduksi kebutuhan garam untuk kepentingan nasional. Selain itu Umbu menambahkan bahwa hasil advokasi WALHI NTT dan JPIC di lapangan ditemukan bahwa masih ada permasalahan sosial terutama masyarakat terdampak yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Pater Alsis OFM juga membenarkan bahwa sampai saat ini krisis dan permasalahan social di NTT belum menjadi perhatian pemangku kebijakan, apalagi diselesaikan. Sejauh ini perlu dipertanyakan asas manfaat investasi bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks industri garam Malaka, apa gunanya investasi garam demi memenuhi ketersediaan eksport garam nasional dan peningkatan PAD NTT, namun masyarakat di sekitar industri garam tetap miskin bahkan ruang – ruang kehidupannya menjadi dirusak dan dihancur?
Terkait AMDAL, Gubernur Viktor Laiskodat menyatakan bahwa semestinya proses AMDAL untuk kegiatan usaha tambak tidak terlalu sulit dalam pengurusannya, karena mengingat menurut Gubernur bahwa tambak garam merupakan salah satu jenis usaha yang ramah terhadap lingkungan.
Gubernur juga menyatakan bahwa setiap investasi yang merugikan masyarakat tidak layak untuk dikembangkan di NTT. Masyarakat perlu diberdayakan dalam setiap investasi jenis apapun. “Kalau kepentingan saya, investasi itu yang terutama juga adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau tidak mensejahterakan rakyat saya, saya akan tendang keluar,” tegas Viktor.
Berkenaan dengan pernyataannya beberapa waktu yang lalu di Malaka, Gubernur menyampaikan permintaan maaf kepada warga Malaka khususnya warga terdampak karena selama ini gubernur mendapat laporan sepihak bahwa terkait persoalan teknis di lapangan dan persoalan sosial terutama pembebasan lahan telah selesai diproses. “Saya salah dan minta maaf, saya kira persoalan sosial di lapangan telah selesai. Ternyata tidak, setelah saya mendapatkan data dari WALHI (Data dari WALHI terkait Surat Penolakan Kelompok Garam Babira, Desa Badarai, Kecamatan Wewiku dan Pernyataan Tolak Fukun Weoe, red)”. tegas Viktor.
Terpisah dengan itu Bupati Malaka, Stef Bria Seran sempat mengeluarkan pernyataan yang menuding dan menyamakan masyarakat yang menolak tambak garam dengan Teroris. Pernyataannya tersebut lantaran dirinya kesal dengan masyarakat yang memprotes pembangunan investasi Tambak Garam di Malaka. “Karena di sini (Malaka, red) tidak ada lapangan pekerjaan, cari hidup di luar, sampai di luar ribut-ribut. Teroris tidak hanya…”. Pernyataan itu langsung dipotong Gubernur dengan candaan bahwa Bupati Malaka terkadang Bupati Malaka butuh yang ribut-ribut. “Tapi kalau ribut di luar dari jalur hukum, saya beri pendidikan lewat jalur hukum. Memvonis seseorang di luar pengadilan adalah kejahatan”, lanjut Stef Bria Seran. (Ronny)
