ATAMBUA, The East Indonesia – Lakukan Reses di Kabupaten Belu, wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL, Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, SH, M.Si menyinggung salah satu aspek penting yakni Kabupaten Belu sebagai Free Trade Zone (kawasan perdagangan bebas).
Alasannya, mantan Gubernur NTT periode 2018-2023 bahwa saat ini free trade zone Indonesia – Timor Leste telah dibahas pada level kementerian Luar Negeri sehingga peluang ini perlu di tanggap secara baik.
Hal ini diungkapkan Viktor Bungtilu Laiskodat saat diwawancarai awak media usai melakukan tatap dan dialog terbuka bersama seribuan masyarakat di Aula Gereja Tukuneno, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Rabu, 11 Juni 2025.
Untuk diketahui, Reses Viktor Laiskodat dengan agenda tatap muka dan dialog bersama masyarakat di Aula Tukuneno ini dihadiri Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH; Tenaga Ahli VBL, Benny Manek; Ketua DPD NasDem Belu l, Kasemirus Kolo; Sekretaris Nasdem, Vinsen Loe dan pengurus Nasdem Belu, Plt. Kajari Belu, Ketua Pengadilan Negeri Atambua serta ribuan warga masyarakat perbatasan Belu.
“Kunjungan saya bukan saja tentang Komisi tetapi pembangunan secara menyeluruh. Kita bicara perbatasan dengan Timor Leste dalam semangat ini kita tidak saja berbicara soal asal kedaulatan namun juga faktor sosial, ekonomi dan budaya harus kita dorong supaya itu bermanfaat buat kedua negara. Karena itu free trade zone yang sudah dikerjakan baik Indonesia maupun Timor Leste pada tahap kementerian Luar Negeri antar dua negara, itu didorong untuk bisa direalisasikan pada tahun-tahun yang akan datang,” pungkas Viktor Bungtilu Laiskodat saat diwawancarai awak media.
Lanjutnya, “Sehingga itu akan membuat peluang yang lebih besar seperti yang disampaikan pak Bupati tadi itu akan terwujud. Karena perdagangannya akan luar biasa dan memberikan keuntungan bagi daerah-daerah perbatasan”.
Saat ditanya bahwa dalam dialog bersama masyarakat Belu yang mengeluhkan tentang infrastruktur jalan dan rumah tidak layak huni, Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini menyampaikan bahwa saat ini keuangan negara sedang dilakukan efisiensi sehingga pembangunan infrastruktur masih dipending.
“Ada jalan dan macam-macam. Itu kita akan respon. Tentunya dengan keadaan keuangan hari ini oleh Pemerintah Pusat lakukan efisiensi, kita harapkan di 2027 semua sudah kembali pulih dan dapat dikerjakan kembali,” tutur Viktor Laiskodat. (Ronny)
