Ini Beberapa Materi yang Ingin Diskusikan DPRD dengan Pemda Belu

Ini Beberapa Materi yang Ingin Diskusikan DPRD dengan Pemda Belu/theeast.co.id

Ini Beberapa Materi yang Ingin Diskusikan DPRD dengan Pemda Belu/theeast.co.id

ATAMBUA, Theeast.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Belu sangat menyayangkan tindakan Pemerintah Daerah Belu yang tidak menghadiri dua kali undangan untuk berdiskusi bersama terkait percepatan penanganan dan pencegahan terhadap penyebaran virus Corona di Kabupaten Belu.

Bahkan dengan ketidakhadiran pihak Pemda Belu tersebut membuat para anggota DPRD Belu merasa dilecehkan dan tidak dihargai.

Padahal pihak DPRD Belu ingin membahas beberapa materi secara bersama dengan Pemerintah Daerah Belu untuk upaya percepatan penanganan dan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 di Belu.

Salah satu materinya, DPRD Belu ingin berkontribusi dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh Dunia dan khususnya juga oleh masyarakat Belu dengan menyumbangkan sedikit uang dari gaji maupun perjalanan dinas.

“Justru kita ada niat baik maka kami mengundang Pemerintah untuk datang. Kontribusi apa yang mau dikasih oleh lembaga anggota DPRD,” tandas Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu yang didampingi anggota DPRD Theodorus Manek dan Benediktus Manek saat ditemui awak media ini di ruang kerjanya, Senin (08/04/2020).

Dijelaskan ada macam-macam kontribusi yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam membantu memberikan anggaran kepada gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran virus Corona di Kabupaten Belu seperti pemotongan gaji maupun perjalanan dinas ataupun anggaran lain daripada anggota DPRD Belu.

Selain tindakan wajib, Pemda Belu membantu dengan pengadaan APD maupun membantu tenaga kesehatan, perawat dan dokter, DPRD meminta agar hal lain yang lebih banyak dipikirkan adalah berbagai dampak daripada masyarakat dirumahkan.

“Hal-hal seperti ini yang mau disampaikan. Tetapi kalau tidak datang begini, tidak mungkin kami ambil dan kami pi bagi satu-satu. Ini hal yang tidak logis dan tidak masuk akal,” tegas Wakil Ketua II DPRD Belu

Pada intinya DPRD Belu mengundang Pemerintah Daerah Belu untuk berdiskusi bersama dalam membantu masyarakat kabupaten Belu dalam pencegahan dan penanganan Kabupaten Belu.

“Untuk membantu ini maka kita ingin diskusikan secara bersama-sama,” pungkas Cypri Temu.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu melecehkan undangan diskusi bersama dari DPRD Belu dalam percepatan penanganan dan pencegahan terhadap virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Belu.

Sebagai mitra pemerintah, dua kali undangan dilayangkan pada minggu lalu oleh pihak DPRD Belu namun sekalipun Pemerintah Daerah Belu tidak mengindahkan untuk hadir diskusi bersama.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu saat dikonfirmasi awak media ini, Rabu siang (08/04/2020).

Dijelaskan bahwa pada agenda rapat bersama dengan Pemerintah Daerah Belu tersebut, pihak DPRD menyiapkan sejumlah materi untuk dibahas bersama berkaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Belu menghadapi Pandemi Covid-19 yang juga sudah terkena dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat untuk merumahkan masyarakat.

Selain itu di Kabupaten Belu juga terdapat kasus gagal tanam sehingga menurut salah satu pimpinan DPRD Belu dari fraksi Nasdem ini dua hal tersebut menjadi satu permasalahan kompleks yang perlu disikapi secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Belu.

Namun sayangnya niat baik sebagai mitra pemerintah dalam membicarakan Pandemi Covid-19 dan dampaknya kepada masyarakat Belu ini sama sekali tidak diindahkan oleh Pemerintah Daerah Belu dengan alasan physical distancing.

“Kita agendakan di hari pertama pemerintah tidak datang. Terus kita agenda ulang lagi juga pemerintah tidak datang dengan alasan adanya physical distancing,” pungkas Cypri Temu.

Ketidakhadiran ini pun sangat-sangat disayangkan oleh semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu yang merasa begitu dilecehkan dan tidak dihormati.

“Sedikit memanas di lembaga ini. Semua anggota merasa dilecehkan dan merasa tidak dihargai, tidak dihormati,” ujarnya.

Wakil ketua II DPRD Belu ini mengecam keras ketidakhadiran pemerintah Daerah Belu tersebut karena menurutnya dalam pemerintahan Daerah itu ada pihak eksekutif dan legislatif apalagi yang ingin dibahas adalah persoalan serius yang ada pada masyarakat Kabupaten Belu.

“Kita tidak bisa menggunakan kekuasaan seolah-olah ada kekuasaan tunggal disini. Itu yang tidak dibenarkan,” tutur Cypri.

Menurut Wakil Ketua II DPRD ini walaupun terdapat surat dari Permendagri 20 namun peraturan tersebut tidak menghilangkan hak dan kewenangan DPR yang diamanatkan dalam undang-undang berkaitan dengan hak budgeting.

“Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan wajib disampaikan, wajib diberitahukan. Diundang datang. Bukannya seolah-olah saya-lah paling hebat, paling bisa mengatur ini Belu. Tidak bisa. Ini bukan Pemerintahan tunggal,” pungkasnya.

Dua kali undangan tanpa sekalipun kehadiran dari Pemerintah Daerah Belu ini membuat pihak DPRD Belu berjanji tidak akan pernah mengundang lagi Pemda Belu untuk membahas bersama terkait percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Belu dengan akan menggunakan kewenangan dalam masa-masa sidang tahun 2020.

Salah satu pimpinan DPRD Belu ini berharap agar pemerintah daerah Belu bisa mengambil langkah-langkah, pengalokasian pos anggaran serta pemanfaatannya dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Belu secara baik dan benar.

Mengingat bahwa penyalahgunaan anggaran pada saat bencana maka akan berakibat fatal dengan mendapatkan hukuman mati.

“Kami tidak akan lagi mengundang Pemerintah. Kita berharap pemerintah daerah bisa menjalankan itu secara baik. Ketidakhadiran maka kami akan mengagendakan dalam masa sidang yaitu sidang 1, 2 dan sidang 3 tahun 2020,” tegasnya. (Ronny).

Facebook Comments