Dugaan Penyimpangan Penyaluran BSU di Karangasem Diadukan ke DPRD Bali

Dugaan Penyimpangan Penyaluran BSU di Karangasem Diadukan ke DPRD Bali/theeast.co.id

Dugaan Penyimpangan Penyaluran BSU di Karangasem Diadukan ke DPRD Bali/theeast.co.id

DUGAAN. Penyaluran Bantuan Stimulus Usaha (BSU) untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dari Pemprov Bali untuk masyarakat di Kabupaten Karangasem diduga tidak tepat sasaran. Pada Jumat (14/8/2020), ratusan warga dari delapan kecamatan di Kabupaten Karangasem mengadu ke DPRD Bali. Foto : Axelle Dae.

DENPASAR, The East Indonesia – Penyaluran Bantuan Stimulus Usaha (BSU) untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dari Pemprov Bali untuk masyarakat di Kabupaten Karangasem diduga tidak tepat sasaran.
Pada Jumat (14/8/2020), ratusan warga dari delapan kecamatan di Kabupaten Karangasem mengadu ke DPRD Bali.

Mereka diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi dan anggota Kade Dharma Susila di Wantilan Gedung DPRD Bali. Pada kesempatan itu mereka menyerahkan data penyaluran BSU yang tidak tepat sasaran di tiga kecamatan, yakni di Karangasem, Abang dan Kubu. “Kami menyampaikan aspirasi tentang kekisruhan dana BSU di Karangasem,” kata Koordinator masyarakat tersebut, I Gusti Putu Dharma Putra.

Ia membeberkan sejumlah persoalan penyaluran BSU tersebut. “Ada yang sudah mendapatkan bantuan lain misalkan BLT (bantuan langsung tunai) juga mendapatkan dana BSU. Yang kami permasalahkan, yang harus berhak mendapatkan justru tidak mendapatkan. Sudah dapat surat rekomendasi dari kelian dinas, Dusun sudah memenuhi syarat tapi mereka tidak dapat. Itu yang mereka tanyakan di sini,” katanya.

Disebukan juga ada istri PNS dan pegawai desa juga mendapatkan dana tersebut. Padahal sesuai ketentuan mereka tidak diperbolehkan. Di sisi lain, banyak masyarakat yang sudah melengkapi berkas dan dinyatakan memenuhi syarat namun tidak mendapatkan dana BSU tersebut. Bahkan di Dusun di Munti Gunung, terdapat ribuan masyarakat yang mengusulkan diri sebagai calon penerima BSU, namun tidak mendapatkan dana tersebut. Di dusun lain justru banyak yang dapat bantuan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi menyayangkan jika ada penyimpangan penyaluran BSU itu. Ia pun meminta Gubernur turun langsung untuk menyelesaikan masalah ini. “Kalau bisa Pak Gubernur turun langsung ke lapangan menyakan itu,” kata Kresna Budi.

Jika benar ada salah sasaran penyaluran BSU itu, politikus Golkar ini meminta penerimanya untuk mengembalikan dana tersebut, dan selanjutnya bisa diberikan kepasa mereka yang memenuhi syarat. “Kejaksaan bisa turun kalau dana tidak dikembalikan,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Bali I Kade Darma Susila menambahkan, pihaknya akan membentuk Tim untuk memverifikasi data dugaan penyimpangan penyaluran BSU. Tim ini akan turun ke lapangan. “Data ini belum bisa dipastikan benar atau tidak. Nanti kita buatkan semacam tim di komisi untuk memantau sampai ke bawah,” kata Politikus partai Gerindra ini.

Penulis : Axelle Dae|Editor : Christovao Vinhas.

Facebook Comments