Polemik Pilkades Dibawa Hingga ke Mahkamah Agung RI, Masyarakat Desa Leowalu Tetap Tumbangkan Pemda Belu

33
FOTO : POLEMIK - Polemik Pilkades Dibawah Hingga ke Mahkamah Agung RI, Masyarakat Desa Leowalu Tetap Tumbangkan Pemda Belu.(tim)

ATAMBUA, The East Indonesia – Pada masa kepemimpinan Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Belu, Drs. JT Ose Luan periode 2016-2021 melahirkan sekaligus meninggalkan kasus sengketa pada pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak tahun 2019 yang lalu.

Salah satunya persoalan Pilkades di Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu.

Pada masa Pemerintahan yang dikenal dengan tagline “Sahabat” tersebut, oleh masyarakat Leowalu dan calon Kepala Desa Leowalu yang merasa dirugikan, Ignasius Bau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.

Keadilan terhadap masyarakat kecil di Pedesaan Leowalu pun terjawab. Gugatan masyarakat Desa Leowalu ini berhasil memenangkan gugatannya oleh Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.

Saat itu Calon Kepala Desa Leowalu, Ignasius Bau bertindak sebagai penggugat dan Bupati Belu, Willybrodus Lay selaku tergugat.

Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Kupang disebutkan, perkara dengan nomor 102/G/2019/PTUN.KPG ini diputuskan pada Rabu (20/05/2020) lalu dengan status putusan, gugatan dikabulkan.

Ada lima point dalam putusan tersebut antara lain :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Belu Nomor: 224/HK/2019, tanggal 11 November 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Kewar, Calon Kepala Desa Fulur, Calon Kepala Desa Duarato, Calon Kepala Desa Makir, Calon Kepala Desa Dirun dan Calon Kepala Desa Leowalu Terpilih Kepala Desa Kewar, Kepala Desa Fulur, Kepala Desa Duarato, Kepala Desa Makir, Kepala Desa Dirun dan Kepala Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Periode 2019 – 2025, khususnya untuk Kepala Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu;

3. Mewajibkan Bupati Belu (Tergugat) untuk mencari Keputusan Bupati Belu Nomor: 224/HK/2019, tanggal 11 November 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Kewar, Calon Kepala Desa Fulur, Calon Kepala Desa Duarato, Calon Kepala Desa Makir, Calon Kepala Desa Dirun dan Calon Kepala Desa Leowalu Terpilih Menjadi Kepala Desa Kewar, Kepala Desa Fulur, Kepala Desa Duarato, Kepala Desa Makir, Kepala Desa Dirun dan Kepala Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Periode 2019 – 2025 khususnya untuk Kepala Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses pemilihan ulang Kepala Desa Leolwalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Periode 2019 – 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 550.500.

Keputusan ini pun membuat masyarakat pencari keadilan dari masyarakat pedesaan Leowalu merasa sangat-sangat senang.

Sialnya, terhadap putusan PTUN Kupang ini, Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH selaku tergugat mengajukan banding. Hal ini terlihat dari status perkara Permohonan Banding pada SIPP PTUN Kupang pada Kamis (28/05/2020).

Namun, keberuntungan tetap jatuh pada suara masyarakat kecil Desa Leowalu yang mencari keadilan. Bupati Belu, Willybrodus Lay akhirnya kalah lagi dalam melawan rakyatnya sendiri di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya.

Putusan PTUN Surabaya tetap menolak permohonan tergugat/pembanding, Bupati Belu dan memenangkan penggugat/terbanding.

Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dalam putusannya Nomor : 153/B/2020/PT.TUN.SBY menguatkan Putusan PTUN Kupang Nomor : 105/G/2019/PTUN – KPG.

Baca juga :  Kapolda Sumut dan Dir Polair Korpolairud Baharkam Polri Pimpin Press Rilis Penangkapan 2 Kapal Ikan Asing

Adapun amar putusannya Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menyebutkan; Menerima Permohonan Banding Pembanding / tergugat, Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 20 Mei 2020 Nomor : 105/G/2019/PTUN-KPG.

Selain itu, Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menghukum Pembanding atau tergugat Untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000.

Demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Pada tanggal 14 Oktober 2020 Oleh Hakim PTUN Kupang masing – masing Hakim Ketua Achmad Hari Arwoko, Hakim Angota Hj.Evita Mawulan Akyati, Hakim Anggota Undang Saepudin.

Kembali lagi Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Belu, Drs. JT Ose Luan membuat rumit usaha pencarian keadilan oleh masyarakatnya sendiri, warga Desa Leowalu.

Berdasarkan keputusan tersebut, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Belu pun melakukan upaya lagi untuk banding terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Dalam Akta Permohonan Kasasi dengan nomor : 102/G/2019/PTUN-KPG berbunyi bahwa;

Pada hari ini, Selasa tanggal 10 November 2020, menghadap saya Marthen A. Yacob.
SH., M.H Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, seorang bernama Yohanis Atok, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Kantor Bupati Belu, Jalan Eltari Nomor 1 Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama BUPATI BELU (Tergugat/Pembanding), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK. 180/106/X11/2019 tertanggal 12 Desember 2019, menerangkan bahwa ia menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 153/B/2020/PT TUN.SBY tanggal 14 Oktober 2020 tersebut, dalam Perkara antara Ignasius Bau (penggugat/terbanding) melawan Bupati (tergugat/pembanding).

FOTO : POLEMIK -(tim)

Upaya banding ini pun berlanjut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).

Polemik Pilkades Desa Leowalu ini pun terbawah saat calon Petahana, Paket Sahabat (Willybrodus Lay – Drs. JT Ose Luan) ini kalah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Belu tahun 2020.

Sang penantang yang berhasil menumbangkan kekuasaan Petahana ini pun akhirnya terbawa beban Pemerintahan yang lalu.

Bupati Belu, dr Agustinus Taolin SpPD-KGEH FINASIM dan Wakil Bupati Belu Drs Aloysius Haleserens MM harus dibuat pusing dalam mengurus perkara Pilkades Leowalu.

Dalam kepemimpinan yang singkat periode 2021-2024, pasangan yang dikenal dengan tagline “Sehati” harus dituntut masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini dikarenakan usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belu melawan masyarakatnya sendiri tersebut berujung pahit.

Lagi-lagi Bupati Belu, Willybrodus Lay selaku Tergugat/Pembanding ditolak permohonannya. Kali ini pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Usaha mencari keadilan dalam polemik pada pemilihan Kepala Desa (pilkades) di Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu akhirnya mencapai tingkat yang paling tinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut putusan tersebut.

Dalam Putusan bernomor 269 K/TUN/2021, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Agung memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

BUPATI BELU, tempat kedudukan di Jalan El Tari Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dalam hal ini diwakili oleh Yohanis Atok, S.H., jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Setda Kebupaten Belu, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.180/106/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019; Pemohon Kasasi;

Baca juga :  Polresta Denpasar Ringkus Pelaku Pungli

Lawan

IQNASIUS BAU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lonkulo, RT/RW 006/003, Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Guru; Termohon Kasasi;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 224/HK/2019, tanggal 11 November 2019, tentang Pengesahan khusus untuk Calon Kepala Desa Leowalu Terpilih menjadi Kepala Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu Periode 2019-2025. Khusus untuk Kepala Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 224/HK/2019, tanggal 11 November 2019, tentang Pengesahan khusus untuk Calon Kepala Desa Leowalu Terpilih Menjadi Kepala Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Periode 2019-2025. Khusus untuk Kepala Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu;

4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan proses pemilihan ulang Kepala Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Periode 2019-2025;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:
1. Gugatan Penggugat gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
2. Tentang legal standing Penggugat;
Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Putusan Nomor 102/G/2019/PTUNKPG, tanggal 20 Mei 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 153/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 10 November 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:
1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 153/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Oktober 2020 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 102/G/2019/PTUN.KPG., tanggal 20 Mei 2020;
2. Mengadili sendiri:
a. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/dahulu Tergugat;
b. Menyatakan hukum bahwa Keputusan Bupati Belu Nomor 53. 9. 224/HK/2019, tanggal 11 November 2019 adalah sah, bersifat mengikat final dan berlaku bagi yang diberikan keputusan ini;
c. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding lalai dalam membatalkan keputusan Bupati Belu sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam ketentuan hukum formil;
d. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;
Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Baca juga :  Dalil Tidak Beralasan, KPU Minta Hakim MK Tolak Seluruh Permohonan Paket Petahana di Belu

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 Desember 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 224 /HK/2019, tanggal 11 November 2019, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Kewar, Calon Kepala Desa
Fulur, Calon Kepala Desa Duarato, Calon Kepala Desa Makir, Calon Kepala Desa Dirun Dan Calon Kepala Desa Leowalu Terpilih menjadi Kepala Desa Kewar, Kepala Desa Fulur, Kepala Desa Duarato, Kepala Desa Makir, Kepala Desa Dirun Dan Kepala Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Periode 2019-2025, yang diterbitkan oleh Bupati selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak
diterima, maka memori kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak
diterima, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Mengadili
1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATI BELU tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. (Ronny)

Facebook Comments