Gubernur Mahyeldi Tegaskan Solusi Atasi Kemacetan dengan Kembangkan Moda Transportasi Umum

160
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. FOTO - IST.

PADANG, The East Indonesia – Solusi pengembangan pariwisata dan menghindari kemacetan adalah dengan mengembangkan moda transportasi umum, kata  Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi.

“Reaktivasi jalur kereta api, bisa menjadi solusi untuk menekan angka kemacetan dan mempersingkat waktu tempuh untuk jalur padat seperti rute Padang-Bukittinggi,” terang Mahyeldi.

Menurut Gubernur Sumbar ini, selain rute Padang – Bukittinggi ada beberapa jalur di Sumbar yang telah memiliki infrastruktur mumpuni seperti Lintas Naras – Sungai Limau, Lintas Kayu Tanam – Padang Panjang dan Padang Panjang – Batu Taba – Muaro Kalaban Sawahlunto, Lintas Muaro Kalaba-Muaro-arah Logas.

Ia mengakui, memang tidak semua dari jalur tersebut saat ini layak untuk dilalui karena sebahagiannya ada yang telah dirubah fungsinya oleh masyarakat menjadi rumah dan toko.

“Reaktivasi kereta api di Sumbar, memang menarik untuk dibahas tapi sulit untuk dieksekusi karena sebahagian dari jalur perlintasannya ada yang telah berubah fungsi menjadi rumah dan toko. Mengatasi hal tersebut tentu tidak mudah, perlu komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait,” ungkapnya.

Selanjutnya, terkait dengan infrastruktur jalur kereta api dari Padang ke Pariaman, Gubernur memuji upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, secara umum kondisinya sudah sangat bagus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Mohamad Risal Wasal mengatakan kegiatan penyuluhan regulasi perkeretapian ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kesadaran seluruh stakeholders untuk lebih proaktif dalam menjaga kebermanfaatan aset milik negara.

Bahkan ia menyebut, jika memungkinkan bisa saja peluang untuk reaktivasi jalur kereta api ke berbagai daerah di Sumbar kita bicarakan kembali. “Reaktivasi jalur kereta api ke berbagai daerah di Sumbar merupakan tantangan bagi pihak KAI. Studi sudah kami lakukan, tinggal kesepakatan kita bersama supaya percepatan itu bisa dilaksanakan,” kata Risal. ***(adpsb / H )