YOGYAKARTA, The East Indonesia – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 agar berlangsung objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemantauan yang dilakukan Kemendikdasmen di berbagai daerah, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan semakin kuatnya transformasi digital dalam layanan pendidikan yang memudahkan masyarakat mengakses proses penerimaan murid baru.
Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY melakukan pemantauan sejak tanggal 11 Juni hingga 2 Juli 2026 dengan sasaran 185 sekolah jenjang SMP, 51 sekolah jenjang SMA, serta dinas pendidikan kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah DIY. Melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi, dan pengisian instrumen pemantauan, BPMP DIY menghimpun informasi mengenai pelaksanaan seluruh jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi.
”Kehadiran BPMP di lapangan bukan untuk melakukan pengawasan semata, tetapi memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi serta menjamin hak setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas,” ucap Kepala BPMP DIY, Mohammad Adi Hartono.
Menurut Adi, SPMB merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh proses penerimaan murid baru harus dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon murid.
Selama proses pemantauan, terdapat berbagai praktik baik yang dikembangkan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem SPMB secara daring.
Di Kabupaten Kulon Progo, pelaksanaan SPMB jenjang SMP berlangsung tanpa antrean panjang di sekolah. Di SMP Negeri 5 Wates, suasana sekolah terlihat lebih tenang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena sebagian besar masyarakat telah melakukan seluruh tahapan pendaftaran secara mandiri melalui sistem daring.
Seluruh proses, mulai dari verifikasi dokumen hingga pemilihan sekolah tujuan, dapat dilakukan dari rumah. Suyatmi, Panitia SPMB SMP Negeri 5 Wates, mengatakan bahwa sekolahnya tetap memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan meskipun proses pendaftaran dilaksanakan secara daring.
“Posko tetap kami siagakan. Masyarakat dapat menghubungi melalui WhatsApp atau datang langsung ke sekolah jika membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi yang dibangun antara sekolah menengah pertama dengan sekolah dasar. Sejak sebelum masa pendaftaran dibuka, para operator sekolah dasar telah mendampingi orang tua dan calon murid dalam proses pembuatan akun, verifikasi data, serta pemahaman mekanisme pendaftaran daring. Pendampingan sejak tahap awal tersebut membuat proses pendaftaran berlangsung lebih lancar ketika jadwal seleksi dimulai.
Praktik serupa juga terlihat di Kabupaten Gunungkidul yang menerapkan sistem SPMB secara daring mulai dari pengajuan akun, verifikasi data, pendaftaran, hingga pengumuman hasil seleksi. Dampaknya, kepadatan layanan tatap muka di posko SPMB berkurang secara signifikan, sementara proses administrasi dapat diselesaikan dengan lebih cepat.
Meski suasana posko relatif lengang, layanan tetap disiagakan untuk membantu masyarakat yang memerlukan pendampingan, khususnya terkait verifikasi dokumen maupun perubahan data administrasi kependudukan. Petugas lebih banyak berfokus pada proses validasi dokumen serta memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, FX Broto Murdopo, mengatakan bahwa transformasi digital terus diiringi dengan upaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan yang setara.
”Setiap wilayah tentu memiliki kondisi yang berbeda. Untuk daerah-daerah pinggiran masih ada orang tua yang memerlukan pendampingan dalam mengikuti proses SPMB full online ini. Karena itu kami terus memantau dan memberikan layanan semaksimal mungkin,” ungkapnya.
Hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelaksanaan SPMB bukan sekadar memindahkan proses administrasi ke platform daring, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keberhasilan tersebut didukung oleh kesiapan sistem, pemanfaatan teknologi, kolaborasi antarsatuan pendidikan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang inklusif.
Berbagai praktik baik yang berkembang di DIY menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kemendikdasmen untuk memperkuat tata kelola SPMB yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sehingga pelaksanaan SPMB pada tahun-tahun mendatang semakin mampu menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu bagi seluruh anak Indonesia.***
