ATAMBUA, The East Indonesia – Aspirasi pemenuhan kebutuhan energi dasar mendominasi Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Belu, Januaria Awalde Berek.
Warga Dusun Bekotaruik dan Dusun Fatuaruin di Desa Mandeu Raimanus, Kecamatan Raimanuk, secara lantang menyuarakan kerinduan mereka akan hadirnya aliran listrik yang hingga kini belum kunjung dinikmati, Selasa, 11 Agustus 2026.
Momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini diharapkan warga dapat menjadi titik balik lahirnya “kemerdekaan energi” di wilayah mereka.
Namun, jalur birokrasi dan perizinan kawasan hutan saat ini masih menjadi batu sandungan utama yang mengganjal tiang-tiang listrik PLN masuk ke dua dusun tersebut.
Merespons jeritan warga, dialog reses yang dihadiri politisi Fraksi Partai Gerindra ini langsung melahirkan solusi taktis.
Pertemuan yang melibatkan perwakilan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi NTT di Belu tersebut memberikan secercah harapan.
Dihadapan Wakil Ketua 1 DPRD Belu dan masyarakat setempat, Pihak UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Belu mengatakan bahwa mereka akan menunggu kedatangan perwakilan PLN untuk menyusun Memorandum of Understanding (MoU) bersama masyarakat Dusun Bekotaruik dan Dusun Fatuaruin.
Kesepakatan ini diperlukan karena pembangunan jaringan listrik oleh PLN akan melewati kawasan hutan yang ber-pepohonan.
Kerja sama ini dirancang khusus untuk memotong jalur birokrasi dan memperlancar pembangunan jaringan listrik yang wajib melintasi kawasan hutan.
Perjuangan warga sendiri sebenarnya sudah berjalan. Surat permohonan izin perlintasan kawasan hutan tercatat telah diajukan ke Balai Perhutanan Sosial sejak 24 Juni 2026.
Melalui reses ini, warga berharap sisa sumbatan regulasi tersebut dapat segera diurai.
Selain menuntut titik terang soal listrik, masyarakat Desa Mandeu Raimanus juga menitipkan sejumlah dokumen aspirasi sektor lain kepada politisi Wanita yang akrab disapa Walde Berek.
Pada sektor ekonomi lokal, warga meminta bantuan benang untuk kelompok penenun di Kukun serta pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pendukung budidaya hortikultura.
Sementara di sektor infrastruktur, warga mendesak perbaikan jalan penghubung dari Kantor Desa menuju Dusun Tintua, Dusun Badarai, Dusun Bekotaruik, dan Dusun Fatuaruin, serta akses air bersih yang layak.
Menanggapi tuntutan utama terkait krisis listrik dan usulan infrastruktur lainnya, Wakil Ketua I DPRD Belu, Januaria Awalde Berek, menegaskan tidak akan tinggal diam.
Ia berkomitmen penuh untuk mengawal ketat dokumen aspirasi ini dan siap menggedor Pemerintah Daerah Kabupaten Belu serta instansi teknis terkait agar terealisasi aspirasi masyarakat khususnya jaringan listrik bagi masyarakat.
Hal ini diyakini karena Presiden Prabowo memastikan pemerintah akan mengalirkan listrik ke semua desa, sebab Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketersediaan listrik merupakan bukti nyata kehadiran negara bagi seluruh rakyat Indonesia.
