ATAMBUA, The East Indonesia – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Belu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Politik dengan mengusung tema “Partisipasi Warga Negara dan Kualitas Demokrasi”.
Kegiatan ini berlangsung di Bosse Cafe, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, pada Sabtu (31/10/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh pengurus DPC, anggota DPRD Fraksi PDIP Kabupaten Belu, serta diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari kader dan simpatisan partai.
Dalam kegiatan tersebut, PDIP Belu menghadirkan tiga narasumber berkompeten, yakni Ketua KPU Belu Yohanes Seven A. Palla, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Belu Apolinaris M. Susar, S.Sos, serta Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Belu Theodorus Manehitu Djuang.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Belu, Apolinaris M. Susar, S.Sos, dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi yang tinggi kepada PDI Perjuangan.
Menurutnya, PDIP menjadi partai pertama dari 11 partai politik pemilik kursi di DPRD Belu yang mengawali pelaksanaan tahapan pendidikan politik ini.
“Secara regulasi, partai politik memang berkewajiban memberikan pendidikan politik dalam rangka mengubah pola pikir konstituen agar memilih secara lebih cerdas. Hal ini penting agar esensi demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar terwujud di Republik ini,” ujar Apolinaris.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui Kesbangpol berkomitmen untuk terus mendorong kegiatan serupa.
Pihaknya juga berencana berkolaborasi dengan KPU Belu dalam waktu dekat untuk memfasilitasi kegiatan bersama yang melibatkan seluruh 11 partai politik pemilik kursi di parlemen demi mendongkrak partisipasi warga.
Di sisi lain, pemerintah juga fokus melaksanakan pendidikan politik di tingkat akar rumput dan menyasar para pemilih pemula.
Senada dengan hal tersebut, Ketua KPU Belu, Yohanes Seven A. Palla menegaskan bahwa pendidikan politik sudah sepatutnya menjadi agenda tetap sebuah partai, bukan sekadar pemenuhan kewajiban yang bersifat musiman.
“Ini sudah menjadi kewajiban partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik. Sekiranya ini bisa menjadi agenda tetap dan tidak hanya dilakukan di musim politik saja. Tujuannya, untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan politik agar mereka mengetahui dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara,” tegas Yohanes.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Belu, Daniel Bernadus Bele Bau, S.IP, menekankan bahwa bagi PDIP, agenda ini bukan sekadar formalitas. Pendidikan politik adalah instrumen mendasar untuk membangun kesadaran berdemokrasi yang sehat di tengah masyarakat.
“Pendidikan politik bukan sekadar kegiatan seremonial atau kewajiban administratif partai politik, melainkan tugas dan tanggung jawab mendasar dalam membangun kesadaran berdemokrasi. Kita memiliki tanggung jawab memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, serta pentingnya partisipasi politik,” jelas pria yang akrab disapa Denny.
Pria yang juga adalah anggota DPRD Belu ini menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan berkomitmen menjalankan program ini secara berkelanjutan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Pendidikan politik harus dilakukan secara kontinu, bukan hanya menjelang momentum pemilu atau pilkada. Kegiatan ini harus hadir di tengah masyarakat, terutama bagi generasi muda, agar tumbuh kesadaran kritis, rasa tanggung jawab, dan kepedulian terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Belu,” ujarnya. (Ronny)
