ATAMBUA, The East Indonesia – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Belu menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta tiga Ranperda lainnya.
Penyampaian ini dilakukan usai mendengarkan jawaban Pemerintah Daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang berlangsung pada 10 November 2026 lalu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Belu, Daniel Bernadus Bele Bau, S.IP., saat diwawancarai awak media pada Kamis (12/11/2026), menegaskan sejumlah catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap dokumen rancangan anggaran tersebut.
Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Denny ini menyoroti jawaban Pemerintah Daerah mengenai masih minimnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Disampaikan bahwa persoalan ini harus segera ditindaklanjuti secara nyata dan tidak sekadar menjadi keluhan berulang dalam setiap pembahasan anggaran.
Dirinya menilai ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai adalah kunci utama mengoptimalkan kinerja OPD, terutama instansi yang bertugas mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami tidak ingin target PAD hanya tinggi di atas kertas, sementara OPD yang bertanggung jawab menggali potensi pendapatan daerah justru masih terkendala kekurangan tenaga,” tegas Ketua Fraksi PDIP.
Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Kabupaten Belu segera mengevaluasi kebutuhan pegawai dan mengambil langkah konkret sesuai regulasi yang berlaku.
Pemenuhan SDM yang kompeten diharapkan membuat penggalian potensi PAD berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Selain persoalan kepegawaian, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti keras jawaban pemerintah terkait tunggakan pajak retribusi galian C oleh pihak kontraktor, yakni PT Turi Loto, yang hingga kini belum dilunasi.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan guna mempercepat proses penagihan dan pelunasan.
Pasalnya, nilai tunggakan sebesar Rp2,6 miliar tersebut dinilai sangat besar dan krusial untuk membiayai berbagai program bantuan bagi masyarakat Kabupaten Belu.
Secara keseluruhan, Fraksi PDI Perjuangan merangkum sikap politik dan rekomendasinya terhadap RAPBD 2027 dalam lima poin utama:
* Mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu karena telah menyusun dokumen Rancangan APBD 2027 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Meminta pemerintah lebih inovatif dan realistis dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah pasca pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pemerintah diingatkan agar tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat dan menetapkan target PAD 2027 secara terukur.
* Menekankan agar belanja daerah tahun 2027 menerapkan prinsip money follow program dengan memprioritaskan kebutuhan langsung masyarakat, meliputi penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan stunting; peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas; peningkatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan gratis; serta penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM lokal.
* Meminta pemerintah menghitung proyeksi defisit dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara cermat agar tidak menjadi beban pada APBD tahun anggaran berikutnya.
* Memastikan indikator asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan target pendapatan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2027.(Rony)
