Friday, November 20, 2026

Top 5 This Week

Related Posts

Kasus Dokter Karina Candra, Akta Kelahiran Tidak Serta Merta Membatalkan Status Tersangka dan Bisa Menjadi Boomerang bagi Terlapor

DENPASAR, The East Indonesia – Kasus hukum yang dialami oleh Dokter Karina Candra yang diduga melanggar Pasal 401 yakni menggelapkan atau menghilangkan asal usul seseorang atau anak memasuki babak baru. Beberapa hari lalu kuasa hukum terlapor atau kuasa hukum Dokter Karina Candra yakni Siti Sapura atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ipung membawa bukti tambahan tahap ketiga yakni akta kelahiran anak dari pelapor dan terlapor.

Aksi ini langsung ditanggapi oleh tim kuasa hukum pelapor yakni Renner Sugata Liman. Salah satu anggota tim hukum pelapor yakni Sonny Tumbelaka, SH. menjelaskan, akta kelahiran anak yang dibawa oleh terlapor ke Polresta Denpasar tidak bisa serta merta membatalkan status tersangka dari terlapor yakni Karina Candra dan ibunya.

“Perbuatan pidana Karina Candra dan ibunya itu terjadi di RS Prima Medika saat melahirkan. Sebab saat itu Karina Candra mengaku bahwa dirinya belum menikah dan ini terbukti dengan data yang diterima melalui KTP Karina Candra yang menjelaskan bahwa dirinya belum nikah. Ini hukum materil. Jadi tidak bisa dengan akta kelahiran langsung membatalkan status tersangka,” ujarmya.

Ia menegaskan bahwa, justeru dengan terbitnya akta kelahiran anak maka ini menjadi jalan baru bagi pelapor untuk menempuh proses hukum terhadap Dokter Karina Candra. Dimana akta kelahiran anak itu menjadi bukti bahwa pelapor memang benar benar ayah kandung dari bayi yang dilahirkan.

“Kami akan melaporkan Karina Candra ke polisi karena ternyata berdasarkan akta kelahiran anak itu, pelapor benar benar ayah kandung. Lalu kenapa seorang ayah kandung tidak diperkenankan bertemu dengan anaknya. Kami akan menuntut sesuai dengan UU Perlindungan Anak, yang tidak memperbolehkan atau melarang ayah kandungnya bertemu anaknya,’ ujarnya. Akta kelahiran anak justeru menjadi Boomerang bagi terlapor atau tersangka karena bisa diproses secara hukum.

Kuasa hukum yang juga jurnalis senior ini menjelaskan, kasus perdata gugatan perceraian belum selesai atau belum inkrah. Sebab saat ini masih dalam proses kasasi. Kalau belum inkrah artinya ayah dari anak itu harusnya diizinkan untuk melihat anak kandungnya.

“Ini tidak pernah terjadi. Ayah kandungnya sampai sekarang belum pernah melihat anaknya. Ini juga pelanggaran hukum. Kami malah merasa bersyukur bahwa dengan akta kelahiran itu menjadi jalan bagi pelapor untuk meminta bertemu anaknya,” ujarnya.

Sonny Tumbelaka menegaskan, jika dirinya adalah Karina Candra dan ibunya, maka ia akan memecat kuasa hukumnya karena tidak membangun konstruksi hukum secara baik. Sejak menikah, Karina Candra itu sudah masuk dalam KK orang tua suaminya. Kalau sudah masuk dalam KK maka KTP pun harus tertera sudah menikah. Ini malah saat di RS Prima Medika, Karina Candra menunjukkan KTP yang belum menikah. Ini yang disebut niat jahat atau mensrea. “Apakah ini tidak melanggar hukum. Makanya kalau belajar hukum itu di bumi. Jangan di planet mars,” tegasnya.

Pihaknya berjanji akan menelusuri dokumen terkait ke Dukcapil Kota Denpasar. Apa saja alasan Dukcapil mengeluarkan akta kelahiran sementara kasus ini masih dalam proses hukum. Sebab, tiba-tiba saja akta kelahiran dikeluarkan tanpa sepengetahuan ayah kandungnya.(Chris)

Popular Articles