SINGARAJA, The East Indonesia – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali dan kabupaten/kota dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem di Bali. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan terkait, Rabu (24/6).
Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna turut hadir secara daring selaku Ketua Tim TKPK Buleleng didampingi Kepala Bappeda Buleleng dan Kepala DPMDPPKB Buleleng di ruang BCC Dinas Kominfosanti Buleleng.
Dalam arahannya, Sekda Bali Dewa Made Indra menyampaikan bahwa terdapat dua kata kunci yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, yakni penguatan sinergi dan percepatan. Menurutnya, sinergi yang selama ini telah terbangun perlu terus diperkuat melalui evaluasi dan penyelarasan program agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
“Penurunan kemiskinan tidak boleh berjalan seperti biasa. Kita harus melakukan percepatan agar angka kemiskinan dapat turun secara signifikan dalam waktu yang lebih cepat,” tegasnya.
Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali tercatat sebesar 3,42 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4 persen. Capaian tersebut menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional.
Meski demikian, Ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia menegaskan bahwa kemiskinan tetap harus ditekan hingga mencapai angka yang semakin rendah melalui kerja sama lintas sektor, baik dari aspek kelembagaan, penganggaran maupun pelaksanaan program.
Selain keberhasilan dalam penurunan kemiskinan, Bali juga mencatat prestasi dalam penanganan stunting. Beberapa kabupaten/kota di Bali berhasil meraih penghargaan tingkat nasional atas kinerja terbaik dalam percepatan penurunan stunting. Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Sekda Dewa Indra mengungkapkan bahwa Provinsi Bali saat ini mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai satu-satunya provinsi yang menjadi pilot project program digitalisasi untuk seluruh kabupaten/kota. Kesempatan tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan bahwa penyelenggaraan Rapat Koordinasi TKPK Provinsi Bali Tahun 2026 tidak hanya merupakan agenda rutin yang wajib dilaksanakan setiap tahun, tetapi juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam memantapkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.
Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga strategi utama dalam pengentasan kemiskinan. Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi kreatif, serta perluasan peluang usaha. Kedua, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program bantuan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ketiga, memfokuskan intervensi pada kantong-kantong kemiskinan agar program penanggulangan dapat lebih tepat sasaran.
Melalui momentum rakor ini, diharapkan program-program yang telah direncanakan dalam RKPD maupun RPJMD dapat semakin terintegrasi dengan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional. Keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan secara nyata di lapangan.
Mengakhiri arahannya, Sekda Dewa Indra mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Dengan kerja bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan, Bali diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata serta mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Bali.
Rakor ini juga dirangkaikan dengan diskusi dengan menghadirkan narasumber dari Staf Khusus Kenmendagri, Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses, Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi membahas strategi dalam mengentaskan kemiskinan.(Wis)
