SINGARAJA, The East Indonesia – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengembangkan modul pembelajaran antikorupsi berbasis E-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buleleng, Ni Made Susi Adnyani menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Dari hasil survei, masih ditemukan kelemahan pemahaman ASN mengenai pencegahan korupsi, kode etik, serta mekanisme pelaporan apabila menemukan indikasi tindak pidana korupsi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum meratanya pengetahuan pegawai mengenai kanal pengaduan korupsi. Sosialisasi antikorupsi juga dinilai belum cukup masif sehingga sebagian ASN belum memahami bagaimana harus bersikap ketika mengetahui adanya indikasi penyimpangan.
“ASN harus memahami bukan hanya bagaimana mencegah korupsi, tetapi juga bagaimana melaporkan apabila menemukan indikasi korupsi. Ini menjadi salah satu hal penting yang harus kita perkuat melalui pelatihan,” jelasnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Buleleng menyiapkan lima langkah strategis. Dimana, mewajibkan ASN mengikuti pembelajaran mengenai kode etik, antikorupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, serta mekanisme pengaduan atau whistleblowing system (WBS), baik melalui pembelajaran tatap muka maupun mandiri.
Hasil kelulusan pelatihan akan dihubungkan dengan tiga aspek pengelolaan ASN, yaitu pembayaran TPP, promosi dan mutasi, serta penugasan pada jabatan tertentu. Materi pembelajaran disesuaikan dengan tugas, tingkat jabatan, dan risiko pekerjaan masing-masing pegawai.
Dokumentasi dan hasil pelatihan akan disimpan dalam folder bersama yang dapat diakses oleh perangkat daerah pengelola sumber daya manusia dan Inspektorat. Kelima, pelatihan didukung narasumber kompeten dari instansi terkait, KPK, maupun melalui pemanfaatan materi pembelajaran yang relevan.
Implementasi kebijakan tersebut juga mulai dipersiapkan melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Bahkan, Pemkab Buleleng ingin memastikan setiap ASN memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam menjaga integritas. Sebab, membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya dengan aturan dan pengawasan, tetapi harus dimulai dari kesadaran serta komitmen setiap aparatur dalam menjalankan amanahnya.
Dengan demikian, pelatihan antikorupsi diharapkan menjadi instrumen penting untuk membentuk ASN yang tidak hanya kompeten dalam bekerja, tetapi juga berani menolak, mencegah, dan melaporkan segala bentuk praktik korupsi.(Wis)
