SINGARAJA, The East Indonesia – Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, Made Suharta menyambut baik kunjungan monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Bali terhadap pelayanan publik yang selama ini dilakukan oleh Badan Publik lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pihaknya menekankan Monev KI Bali merupakan momentum bersama Badan Publik dalam rangka melakukan perbaikan pelayanan public kea rah yang lebih baik. Demikian terungkap dalam Monev Keterbukaan Informasi Pulik Kabupaten Buleleng Tahun 2026 di Ruang Rapat Bappeda Buleleng, Rabu, (24/6).
Kadis Suharta dalam sambutannya menyampaikan kedatangan rombongan KI Bali berserta perwakilan komisioner merupakan sebuah kehormatan sekaligus suntikan energi luar biasa bagi Badan Publik di Buleleng untuk terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. “Ini menjadi momentum untuk kita bersama selaku Badan Publik.
Kedatangan KI Bali bukanlah instrumen untuk mencari kekurangan, melainkan sebuah alat ukur strategis sekaligus mengidentifikasi hambatan guna menyusun strategi perbaikan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Kadis Suharta.
Pihaknya berharap 10 Badan Publik yang hadir dalam Monev kali ini tidak ragu untuk melakukan diskusi terkait kendala teknis maupun substantive yang dihadapi, sehingga predikat Buleleng sebagai “Kabupaten Informatif” dapat dipertahankan serta ditingkatkan lagi.
Sementara itu, Ketua KI Bali, Dewa Nyoman Suardana memberikan apresiasi atas capaian Pemkab Buleleng yang mampu meraih predikat Kabupaten Informatif dalam penilaian implementasi keterbukaan informasi public. Tidak hanya itu, pihaknya mengakui komitmen Pemkab Buleleng dalam mendukung keterbukaan informasi publik yang dibuktikan melalui Program Desa Transparan KI Bali yang telah diikuti beberapa pekan lalu.
Dewa Nyoman Suardana menekankan bahwasannya Monev kali ini penekanan lebih kepada partisipasi masyarakat, selain juga aspek akuntabilitas dan transparansi. “Kami mendorong informasi yang berkualitas.
Setelah Monev, nanti pada proses visitasi kami akan berikan masukan-masukan terhadap Badan Publik yang sekiranya dinilai memiliki hambatan. Sehingga ke depannya seluruh Badan Publik di Buleleng mampu menyandang predikat Badan Publik Informatif,” pungkasnya.(Wis)